INDONESIA masih berhadapan dengan pekerjaan besar dalam memulihkan lahan kritis. Angkanya memang sedikit menurun, dari 12,7 juta hektar pada 2022 menjadi 12,4 juta hektar di 2023. Namun, skala persoalan tetap masif. Dari total itu, sekitar 6,5 juta hektar berada di kawasan hutan berizin, sementara 3,9 juta hektar lainnya tak memiliki izin pengelolaan.
Lahan tanpa izin inilah yang kini menjadi fokus utama pemerintah. Namun, upaya rehabilitasi tak cukup hanya menanam pohon. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Dyah Murtiningsih, mengingatkan bahwa pendekatan ekologis perlu diiringi insentif sosial dan ekonomi.
“Jika masyarakat melihat manfaat langsung, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, mereka akan lebih terdorong untuk ikut menanam,” ujarnya. Bagi Dyah, kesadaran publik menjadi kunci. Tanaman yang dipilih harus mampu menahan erosi dan menyerap karbon, sekaligus memberi hasil yang bisa dipanen.
Dimensi Sosial Rehabilitasi
Rehabilitasi lahan sering dianggap sekadar urusan teknis penanaman. Padahal, di lapangan, masalahnya lebih kompleks. Lahan kritis kerap terkait dengan akses, izin pemanfaatan, hingga kesejahteraan warga yang hidup di sekitar kawasan hutan.
Baca juga: Darurat Ekologi, Satwa Liar Sumatera dan Sulawesi Terdesak Perkebunan dan Tambang
Bila masyarakat hanya diminta menanam tanpa imbal hasil, motivasi mudah luntur. Karena itu, integrasi tanaman produktif, seperti buah-buahan, kopi, atau tanaman kayu bernilai ekonomi, menjadi strategi yang mulai didorong. Konsepnya, ekologi dan ekonomi berjalan seimbang.
Rehabilitasi Pesisir, Fokus Mangrove
Tidak hanya di darat, tantangan rehabilitasi juga merambah pesisir. Pemerintah meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), sebuah proyek strategis yang ditopang kerja sama lintas kementerian serta dukungan Bank Dunia.
M4CR menargetkan penanaman 41 ribu hektar mangrove hingga 2027 di empat provinsi, masing-masing Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Hingga pertengahan 2024, capaian penanaman sudah mencapai 13.307 hektar.
Baca juga: Degradasi Lahan Mengancam, Restorasi Jadi Solusi Global
Mangrove bukan sekadar penahan abrasi. Ekosistem ini terbukti mampu menyimpan karbon hingga lima kali lebih banyak dibandingkan hutan daratan. Selain itu, mangrove juga menopang mata pencaharian nelayan dengan menjaga produktivitas perikanan.
Tantangan di Lapangan
Namun, program rehabilitasi lahan kritis dan mangrove menghadapi hambatan klasik. Koordinasi antar-instansi masih sering tumpang tindih, sementara keterlibatan masyarakat belum konsisten. Di beberapa wilayah, lahan rehabilitasi justru kembali terbengkalai karena tak terkelola setelah program selesai.
Kalangan pemerhati lingkungan menilai, keberhasilan program ini akan ditentukan oleh keberlanjutan pasca-penanaman. “Pohon yang tumbuh butuh pemeliharaan jangka panjang, bukan hanya seremoni tanam,” ujar seorang aktivis kehutanan di Kalimantan.
Baca juga: Pascabanjir Jabodetabek, Reboisasi Puncak Jadi Langkah Pemulihan
Jika rehabilitasi lahan kritis ingin berhasil, strategi harus lebih inklusif. Pendekatan teknis saja tidak cukup. Perlu kombinasi antara kebijakan berbasis data, partisipasi masyarakat, insentif ekonomi, dan dukungan lintas sektor.
Dengan 12,4 juta hektar lahan kritis yang menanti pemulihan, Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis. Apakah rehabilitasi akan menjadi sekadar target angka, atau benar-benar menghadirkan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. ***
- Foto: Ilustrasi/ Tom Fisk/ Pexels.
