Desain Fiskal Restorasi Lahan Denmark, Opsi Strategis bagi Indonesia

UNI EROPA mengirim sinyal kebijakan yang jelas. Tata guna lahan kini diposisikan sebagai instrumen fiskal iklim. European Commission menyetujui skema bantuan negara Denmark senilai €1,04 miliar, setara sekitar Rp17,7 triliun, untuk menarik lahan pertanian dan kehutanan keluar dari produksi secara permanen hingga 2030. Targetnya terukur, yakni menurunkan emisi gas rumah kaca, memulihkan fungsi hidrologis, dan…

Baca Selengkapnya...

India Perketat ESG Rating, Apakah Indonesia Siap?

PASAR keuangan global sedang memasuki fase konsolidasi tata kelola keberlanjutan. Ketika skor ESG menjadi referensi utama dalam alokasi modal, pertanyaan yang mengemuka bukan lagi seberapa ambisius komitmen hijau korporasi, melainkan seberapa kredibel sistem penilaiannya. Langkah terbaru datang dari pengetatan pengawasan ESG rating oleh Securities and Exchange Board of India (SEBI). Regulator pasar modal India itu…

Baca Selengkapnya...

Desain Fiskal Sanitasi Kota, Mengapa 27% Rumah Bandung Tanpa Septic Tank?

DI TENGAH modernisasi ruang kota, satu angka mengusik fondasi dasar layanan publik. Sekitar 27 persen rumah tangga di Kota Bandung belum memiliki septic tank. Lebih mengkhawatirkan, angka itu tidak menunjukkan penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Masalahnya bukan sekadar teknis. Ini menyentuh prioritas fiskal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui stagnasi tersebut berkaitan dengan desain…

Baca Selengkapnya...

Strategi Karbon China di Gurun Taklamakan

SELAMA puluhan tahun, Gurun Taklamakan identik dengan lanskap tandus. Luasnya sekitar 337.000 kilometer persegi. Lebih dari 95 persen wilayahnya tertutup pasir bergerak. Gurun ini kerap disebut sebagai “kekosongan biologis”. Kini narasinya berubah. Penelitian terbaru menunjukkan tepi gurun tersebut mulai berfungsi sebagai penyerap karbon atau carbon sink. Perubahan ini bukan terjadi secara alami. Ini lahir dari…

Baca Selengkapnya...

8,3 Juta Hektare di Tangan Rakyat, Konsolidasi Tata Kelola Perhutanan Sosial

PERHUTANAN sosial telah bergerak melampaui fase distribusi izin. Dengan luasan akses mencapai 8,3 juta hektare, kebijakan ini kini memasuki tahap konsolidasi tata kelola. Fokusnya tidak lagi pada ekspansi administratif, tetapi pada penguatan struktur kelembagaan, kualitas pengelolaan, dan integrasi ke dalam arsitektur ekonomi hijau nasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa skema ini dirancang untuk…

Baca Selengkapnya...

Hutan sebagai “Pabrik Hujan”, Nilai Ekonomi yang Terlupakan dalam Kebijakan Air dan Pangan

DI TENGAH krisis iklim dan ancaman krisis air, ada satu fungsi hutan tropis yang selama ini kurang dihitung dalam kebijakan publik, yakni kemampuannya memproduksi hujan. Studi terbaru dari University of Leeds memberi bukti kuantitatif yang sulit diabaikan. Hutan bukan hanya penyerap karbon.Hutan adalah infrastruktur alam penghasil air. Penelitian berjudul Quantifying tropical forest rainfall generation yang…

Baca Selengkapnya...

Freeport Pasca-2041, Rekalibrasi Kendali Mineral Strategis Indonesia

KESEPAKATAN terbaru antara Freeport-McMoRan (FCX) dan pemerintah Indonesia membuka babak baru pengelolaan tambang Grasberg di Papua Tengah. FCX menyatakan akan melepas tambahan 12% sahamnya di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Indonesia pada 2041, setelah revisi dan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Secara matematis, langkah ini memperbesar kepemilikan Indonesia menjadi sekitar 63% mulai 2042. Saat…

Baca Selengkapnya...

Medtech Presisi, Australia Uji Model Perawatan Tumor Minim Invasif

AUSTRALIA memulai fase baru terapi kanker. Di Liverpool Hospital, sistem MRI-guided cryoablation diperkenalkan sebagai pendekatan presisi untuk menghancurkan tumor tanpa operasi terbuka. Teknologinya bekerja dengan logika sederhana namun presisi tinggi. Jarum tipis berbasis gas dimasukkan langsung ke jaringan tumor. Pasien berada di dalam mesin MRI. Citra real-time memastikan posisi jarum tepat di pusat lesi. Gas…

Baca Selengkapnya...

Standar Baru Uni Eropa Tekan Industri Tekstil Indonesia Menuju Ekonomi Sirkular

UNI EROPA mengubah aturan main industri fesyen global. Mulai 2026, perusahaan besar dilarang menghancurkan pakaian dan alas kaki yang tidak terjual di pasar Eropa. Praktik membakar atau memusnahkan stok akan masuk kategori pelanggaran regulasi. Kebijakan ini merupakan turunan dari Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) yang berlaku sejak Juli 2024. Arah kebijakannya jelas mengakhiri model…

Baca Selengkapnya...

Tanah Masam dan Impor Tinggi Menguji Arah Pangan Nasional

PERUBAHAN iklim mempersempit ruang tanam ideal. Produktivitas stagnan di banyak wilayah. Sementara itu, impor gandum Indonesia pada 2024 mencapai 12,7 juta ton. Di saat hampir separuh daratan nasional tergolong lahan suboptimum, pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana meningkatkan produksi. Ini tentang arah strategi pangan nasional. Separuh Daratan, Produktivitas Tertekan Dari total 189,1 juta hektare daratan Indonesia,…

Baca Selengkapnya...