1.358 Tambang di Zona Kritis Dievaluasi, Sinyal Baru Tata Kelola Ekstraktif
PEMERINTAH mulai mengirim pesan tegas ke sektor ekstraktif. Bukan lewat moratorium. Bukan pula lewat wacana. Tetapi, melalui evaluasi masif terhadap 1.358 unit ekstraksi batu bara dan nikel di 14 provinsi yang dikategorikan kritis. Langkah ini dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Hingga 25 Februari, 250 unit telah diperiksa. Dari jumlah itu, sekitar 80 unit dibekukan…
Ketidakpastian Serapan Karbon Laut, Risiko Sistemik bagi Kebijakan Iklim
LAUTAN selama ini menjadi “penyangga senyap” krisis iklim. Laut menyerap sebagian karbon dioksida yang dilepas manusia ke atmosfer. Namun, seberapa besar dan sampai kapan daya serap itu bertahan masih menyisakan tanda tanya besar. Laporan terbaru dari Komisi Oseanografi Antarpemerintah di bawah UNESCO menegaskan satu hal, pemahaman dunia tentang karbon laut belum utuh. Kekosongan data dan…
PLTA Kukusan 2 Beroperasi, Validasi Model Hidro Run of River di Era Transisi Energi
TRANSISI energi Indonesia bergerak lewat proyek-proyek yang tak selalu berkapasitas raksasa. Di Tanggamus, Lampung, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kukusan 2 resmi memasuki tahap commercial operation date pada 6 Februari 2026. Kapasitasnya 5,4 MW. Skemanya run of river. Tanpa bendungan besar. Tanpa genangan luas. Proyek ini dikembangkan oleh PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) sebagai…
RUKN dan RUPTL Digugat, Risiko Hukum dalam Peta Transisi Energi Indonesia
TRANSISI energi Indonesia kini diuji di ruang sidang. Bukan melalui debat akademik. Bukan lewat negosiasi internasional. Melainkan lewat gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Tim Advokasi Koalisi Bersihkan Indonesia menggugat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas pengesahan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034…
PLTS 100 GW, Fondasi Baru Transisi Energi dan Ekonomi Desa
PROGRAM pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) mulai bergerak dari wacana ke arah desain implementasi. Skala ini bukan kecil. Jika terealisasi, program ini berpotensi menciptakan 118.000 lapangan kerja hijau dan menurunkan emisi hingga 24 juta ton CO₂ ekuivalen (tCO₂eq). Bagi Indonesia, ini bukan sekadar proyek kelistrikan. Ini adalah reposisi strategi energi nasional. Chief…
Pembekuan 36 Izin Tambang, Sinyal Disiplin Baru Tata Kelola Lingkungan Indonesia
PEMBEKUAN 36 izin lingkungan menandai babak baru dalam penertiban sektor tambang Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghentikan sementara operasional lebih dari 30 perusahaan karena tidak memiliki izin pembuangan air limbah. Di antara yang terdampak adalah PT Citra Palu Minerals, anak usaha PT Bumi Resources Minerals Tbk. Langkah ini bukan sekadar sanksi administratif. Ini adalah sinyal…
Adaptasi Tertinggal di Tengah Lonjakan Dana Iklim Global
PENDANAAN iklim global melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah, lembaga keuangan, dan investor swasta menggelontorkan miliaran dolar ke energi terbarukan, kendaraan listrik, dan teknologi rendah karbon. Angkanya impresif. Narasinya optimistis. Namun di balik grafik yang menanjak, ada celah struktural yang kian terlihat. Hanya sekitar 7,4 persen dari total pendanaan iklim global yang benar-benar dialokasikan untuk…
Desain Fiskal Restorasi Lahan Denmark, Opsi Strategis bagi Indonesia
UNI EROPA mengirim sinyal kebijakan yang jelas. Tata guna lahan kini diposisikan sebagai instrumen fiskal iklim. European Commission menyetujui skema bantuan negara Denmark senilai €1,04 miliar, setara sekitar Rp17,7 triliun, untuk menarik lahan pertanian dan kehutanan keluar dari produksi secara permanen hingga 2030. Targetnya terukur, yakni menurunkan emisi gas rumah kaca, memulihkan fungsi hidrologis, dan…
India Perketat ESG Rating, Apakah Indonesia Siap?
PASAR keuangan global sedang memasuki fase konsolidasi tata kelola keberlanjutan. Ketika skor ESG menjadi referensi utama dalam alokasi modal, pertanyaan yang mengemuka bukan lagi seberapa ambisius komitmen hijau korporasi, melainkan seberapa kredibel sistem penilaiannya. Langkah terbaru datang dari pengetatan pengawasan ESG rating oleh Securities and Exchange Board of India (SEBI). Regulator pasar modal India itu…
Desain Fiskal Sanitasi Kota, Mengapa 27% Rumah Bandung Tanpa Septic Tank?
DI TENGAH modernisasi ruang kota, satu angka mengusik fondasi dasar layanan publik. Sekitar 27 persen rumah tangga di Kota Bandung belum memiliki septic tank. Lebih mengkhawatirkan, angka itu tidak menunjukkan penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Masalahnya bukan sekadar teknis. Ini menyentuh prioritas fiskal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui stagnasi tersebut berkaitan dengan desain…
