KEBIJAKAN hilirisasi mineral kembali diuji. Pemerintah Indonesia tengah menimbang masa depan relaksasi ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan berakhir pada 16 September 2025. Keputusan ini bukan sekadar soal izin ekspor, melainkan juga soal arah besar transisi Indonesia menuju negara pengolah mineral strategis.
Smelter Manyar Jadi Titik Kritis
Relaksasi ekspor diberikan sejak Maret 2025 akibat kondisi kahar. Smelter Manyar di Gresik, Jawa Timur, yang digadang-gadang menjadi simbol hilirisasi tembaga, sempat lumpuh karena kebakaran pada Oktober 2024.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menegaskan relaksasi bersifat sementara. “Kalau sudah selesai (masa relaksasi), ya tidak ada perpanjangan lagi,” ujarnya di Jakarta (27/8). Pernyataan ini memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menegakkan konsistensi hilirisasi, meski dihadapkan pada tantangan teknis di lapangan.
Baca juga: Sulawesi Tengah dan Luka di Balik Kilau Smelter: Siapa Untung, Siapa Tertinggal?
Di sisi lain, Freeport menyebut smelter Manyar sudah kembali beroperasi sejak Juni lalu, dengan produksi katoda tembaga yang meningkat bertahap. Targetnya, kapasitas penuh 100% tercapai pada Desember 2025. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan ramp-up produksi berjalan sesuai kurva yang telah disampaikan ke pemerintah.
Tembaga, Mineral Strategis Abad 21
Tembaga bukan sekadar komoditas tambang. Tembaga adalah “urat nadi” bagi energi bersih. Mobil listrik, baterai, jaringan listrik pintar, hingga panel surya membutuhkan tembaga dalam jumlah besar.
World Bank bahkan menyebut permintaan tembaga global akan melonjak hingga dua kali lipat pada 2050 seiring transisi energi. Artinya, posisi Indonesia sebagai salah satu produsen tembaga dunia memberi peluang strategis, tapi juga beban tanggung jawab besar.
Baca juga: Rare Earth Indonesia, Aset Strategis di Tengah Perebutan Global
Relaksasi ekspor Freeport memperlihatkan paradoks itu. Di satu sisi, negara butuh devisa ekspor. Namun di sisi lain, ada komitmen untuk tidak lagi menjual bahan mentah ke pasar global tanpa nilai tambah.
Hilirisasi dan Keberlanjutan
Isu keberlanjutan menjadi dimensi penting dalam hilirisasi. Smelter memang menambah nilai ekonomi, tetapi juga meningkatkan kebutuhan energi dan menghasilkan emisi. Jika transisi energi hanya fokus pada industri berat tanpa mitigasi lingkungan, justru bisa menjadi kontraproduktif.
Baca juga: Dari Parlemen, Prabowo Nyatakan Perang Terbuka pada Mafia Tambang Ilegal
Kasus kebakaran smelter Manyar menunjukkan betapa rentannya infrastruktur strategis ini. Apalagi, pembangunan smelter memerlukan investasi besar, energi tinggi, serta pengelolaan limbah yang tidak sederhana.
Maka, evaluasi pemerintah atas izin ekspor Freeport sebaiknya tidak hanya berbasis jadwal ramp-up produksi. Lebih jauh, juga harus menimbang aspek tata kelola, transparansi, dan kesiapan teknologi untuk memastikan hilirisasi benar-benar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Momentum Menentukan
Keputusan pada September 2025 akan menjadi sinyal penting. Apakah Indonesia konsisten dengan agenda hilirisasi, atau kembali memberi ruang pada relaksasi ekspor?
Yang jelas, Freeport dan pemerintah sama-sama dihadapkan pada ujian. Freeport dituntut mempercepat pemulihan smelter Manyar agar bisa beroperasi penuh. Sementara pemerintah harus memastikan kebijakan hilirisasi tidak hanya jargon politik, tetapi nyata mendukung transisi energi hijau dan kemandirian industri.
Hilirisasi tembaga bukan hanya soal industri, tapi juga soal arah masa depan Indonesia dalam peta energi global. ***
- Foto: Youtube/ @SekretariatPresiden – Pabrik pemurnian tembaga Manyar milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Smelter ini menjadi kunci hilirisasi sekaligus penentu masa depan izin ekspor konsentrat.
