JAWA Barat sedang berada di titik rapuh. Tekanan pembangunan yang terus menguat tidak hanya mengubah lanskap, tetapi juga mempercepat krisis ekologis yang sifatnya berlapis dan tidak seragam. Provinsi dengan lebih dari 50 juta penduduk ini menghadapi tantangan ekologis yang berbeda di setiap wilayah, dari pesisir utara hingga pegunungan selatan.
Pakar Ekologi Politik IPB University, Arya Hadi Dharmawan, menegaskan bahwa krisis ekologis Jawa Barat tidak bisa dibaca dengan pendekatan tunggal. Setiap kawasan memiliki karakter ekosistem, tekanan pembangunan, dan risiko lingkungan yang berbeda. Menyamakan semuanya hanya akan melahirkan kebijakan yang keliru.
Utara: Arena Pembangunan dan Degradasi Lahan
Wilayah utara Jawa Barat menjadi episentrum tekanan paling berat. Alih fungsi lahan berlangsung agresif, diperkirakan mencapai sekitar 2.000 hektare per tahun. Jalan tol, kawasan industri, dan pusat-pusat komersial bersaing langsung dengan lahan pertanian.
Baca juga: Jawa Barat Uji Ulang Hutan Produksi di Tengah Krisis Ekologis
Tekanan ini diperparah oleh abrasi laut dan penurunan muka tanah, menjadikan kawasan utara sebagai ruang tarik-menarik antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung ekosistem.
Tengah dan Selatan: Hulu Gundul, Hilir Rentan
Di wilayah tengah, terutama Bandung Raya, krisis bersifat struktural. Deforestasi di kawasan hulu berkelindan dengan urbanisasi ekstrem di wilayah hilir. Cekungan Bandung menampung populasi yang terus membengkak, sementara kawasan resapan menyusut. Kombinasi ini meningkatkan risiko banjir, degradasi kualitas lingkungan, dan tekanan terhadap infrastruktur perkotaan.
Baca juga: Risiko Ekologis Sumatra dalam Proyeksi 2050
Sementara itu, wilayah selatan Jawa Barat memperlihatkan krisis yang terakumulasi sepanjang daerah aliran sungai. DAS Citanduy menjadi contoh nyata kegagalan pengelolaan lanskap terpadu. Kerusakan terjadi dari hulu hingga ke pesisir, menunjukkan bahwa pendekatan sektoral tidak lagi memadai menghadapi tekanan ekologis lintas wilayah.
Barat: Urban Sprawl dan Konflik Sosial-Ekologis
Wilayah barat Jawa Barat menghadapi tekanan yang berbeda namun tak kalah serius. Kedekatannya dengan DKI Jakarta menjadikannya kawasan penyangga urban terbesar di Indonesia. Lonjakan permukiman untuk penduduk penglaju mendorong konversi lahan secara masif.
Bogor, Depok, dan Bekasi mencatat tingkat kepadatan ekstrem. Dampaknya bukan hanya krisis ekologis, tetapi juga sengketa lahan, konflik sosial, dan meningkatnya risiko kriminalitas.
Data Buta, Kebijakan Keliru
Di atas semua tekanan wilayah tersebut, sejumlah DAS utama, seperti Citarum, Ciliwung, Cisadane, dan Cimanuk, telah mengalami pencemaran berat dan sedimentasi kronis. Risikonya bersifat dua arah, banjir di wilayah hilir dan kekeringan di wilayah hulu. Ini bukan anomali, melainkan pola yang terus berulang.
Arya menekankan akar masalah yang kerap diabaikan, yakni ketidaksinkronan data ekologis lintas wilayah dan lintas lembaga. Data yang tidak presisi akan melahirkan kebijakan yang tidak presisi. Ia menyebut kondisi ini sebagai policy blindness, kebijakan yang berjalan tanpa kemampuan membaca realitas ekologis secara utuh.
Baca juga: Gugatan Perdata KLH, Langkah Tegas Pulihkan DAS Ciliwung dan Bekasi
Karena itu, kebijakan satu peta dan satu data nasional menjadi prasyarat mendesak. Tanpa penyelarasan ini, pemerintah pusat dan daerah akan terus bekerja dengan dasar yang berbeda. Koordinasi lintas kementerian dan lintas provinsi perlu dipimpin langsung dari tingkat tertinggi negara, karena krisis ekologis Jawa Barat bukan persoalan administratif, melainkan persoalan sistemik.
Kasus banjir bandang di Bandung Barat pada akhir 2025 menjadi peringatan nyata. Perbukitan yang digunduli untuk proyek perumahan tanpa drainase memadai dan konversi hutan di Ciwidey menunjukkan bagaimana keputusan pembangunan yang abai terhadap ekologi dengan cepat berubah menjadi risiko kemanusiaan.
Jawa Barat hari ini adalah cermin. Cermin yang menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak ditopang data ekologis dan tata kelola lintas wilayah hanya akan mempercepat krisis yang seharusnya bisa dicegah. ***
- Foto: Ilustrasi/ Tom Fisk/ Pexels – Lanskap pertanian dan aliran sungai di Jawa Barat mencerminkan keterkaitan erat antara kondisi hulu dan risiko ekologis di wilayah hilir.
