KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sejak tahun 2015 hingga 2024, realisasi dana bonus produksi panas bumi di Indonesia mencapai Rp 950 miliar.
Dana ini, berasal dari kontribusi lapangan panas bumi, bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara. Tetapi, juga menjadi strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
Bonus Produksi Panas Bumi: Kontribusi untuk Kesejahteraan Sosial
Bonus produksi panas bumi adalah kewajiban keuangan yang dibayarkan oleh pemegang izin atas pendapatan mereka dari penjualan uap dan listrik hasil pembangkit panas bumi. Dana ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik dan peningkatan layanan dasar bagi masyarakat sekitar proyek PLTP.
Baca juga: 9 Langkah Menuju Energi Berkelanjutan Indonesia
Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiyani Dewi, bonus produksi ini diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat setempat melalui fasilitas umum, akses pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih baik.
Lapangan Panas Bumi Berkontribusi Besar
Beberapa lapangan panas bumi yang berperan signifikan dalam mengumpulkan bonus produksi ini antara lain Kamojang, Patuha, Darajat, Wayang Windu, dan Salak di Jawa Barat.
Baca juga: Indonesia, Raksasa Panas Bumi Dunia yang Belum Terbangun
Selain itu, terdapat lapangan panas bumi di Sumatera seperti Ulubelu, Lumut Balai, Muaralaboh, Sorik Marapi, dan Sarulla, serta proyek di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi seperti Lahendong.
Tantangan Sosial dan Lingkungan
Dalam pelaksanaannya, bonus produksi panas bumi perlu dikelola dengan cermat agar manfaatnya dirasakan merata oleh masyarakat.
Baca juga: Jalan Panjang Indonesia Menuju Energi Hijau
Eniya menekankan pentingnya memperhatikan potensi isu sosial seperti distribusi manfaat yang tidak merata, dampak lingkungan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait proyek panas bumi. Agar dana dapat dimanfaatkan optimal, diperlukan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan transparansi pengelolaan dana.
Kolaborasi untuk Ketahanan Energi Nasional
Panas bumi memegang peranan penting dalam upaya Indonesia mencapai ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan badan usaha diharapkan berkolaborasi dalam mengelola bonus produksi ini, dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat.
Baca juga: Teknologi Dunia Menuntut Listrik Hijau dari Indonesia
Kolaborasi ini akan memperkuat keharmonisan antara pengembang dan masyarakat, sehingga pengelolaan energi panas bumi bisa berkelanjutan serta berdampak positif jangka panjang. ***
Foto: Ilustrasi/ Gintarė Kairaitytė/ Pexels.
