Kebijakan Satu Peta, Solusi atau Ilusi?

PEMERINTAH telah menggelontorkan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik agraria di Indonesia, salah satunya melalui Kebijakan Satu Peta (KSP). Namun, hingga kini, kebijakan ini dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat, komunitas lokal, dan perusahaan swasta. Tumpang Tindih Lahan Masih Tinggi Data terbaru menunjukkan bahwa luas lahan tumpang tindih memang…

Baca Selengkapnya...

Sengkarut Lahan, Sertifikat di Kawasan Hutan Wajib Dibatalkan

KONFLIK agraria dan tumpang tindih lahan di Indonesia memasuki babak baru. Pemerintah menegaskan bahwa sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna usaha (HGU) yang terbit setelah kawasan ditetapkan sebagai hutan harus dibatalkan. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni…

Baca Selengkapnya...