DI BALIK jargon pembangunan dan investasi, masyarakat adat Indonesia terus menghadapi kenyataan pahit: wilayah mereka terus menyempit, hak mereka terpinggirkan. Data terbaru menunjukkan bahwa sepanjang 2024 saja, lebih dari 2,8 juta hektare wilayah adat dirampas. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, memperkuat sinyal darurat terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Kondisi ini bukan semata…
PEMERINTAH telah menggelontorkan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik agraria di Indonesia, salah satunya melalui Kebijakan Satu Peta (KSP). Namun, hingga kini, kebijakan ini dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat, komunitas lokal, dan perusahaan swasta. Tumpang Tindih Lahan Masih Tinggi Data terbaru menunjukkan bahwa luas lahan tumpang tindih memang…
KONFLIK agraria dan tumpang tindih lahan di Indonesia memasuki babak baru. Pemerintah menegaskan bahwa sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna usaha (HGU) yang terbit setelah kawasan ditetapkan sebagai hutan harus dibatalkan. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni…
