INDONESIA berkomitmen untuk menjalani transisi energi berkelanjutan untuk menghadapi era perubahan iklim yang semakin mendesak dan tantangan energi yang kian kompleks. Mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah dan kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi karbon, langkah-langkah strategis menjadi sangat penting.
Enam lembaga think-tank yang tergabung dalam Energy Transition Policy Development (ETP) Forum telah merumuskan sembilan rekomendasi untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan energi, ketahanan nasional, dan kontribusi terhadap upaya global melawan perubahan iklim.
1. Implementasi Subsidi Langsung
Subsidi energi saat ini dinilai tidak tepat sasaran. Reformasi subsidi melalui implementasi subsidi langsung diharapkan dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program berbasis digital dan basis data akurat akan mempermudah penyaluran subsidi ini.
2. Penetrasi Akses Energi ke Daerah 3T
Akses energi bersih dan andal di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) harus diprioritaskan. Pembangunan jaringan mikro, mini, dan sistem off-grid berbasis komunitas dapat menjadi solusi konkret untuk mencapai swasembada energi di wilayah ini.
Baca juga: Jalan Panjang Indonesia Menuju Energi Hijau
3. Kebijakan Feed-in Tariff
Pemerintah perlu memisahkan peran regulator dan operator bisnis untuk meningkatkan efisiensi. Dengan menerapkan feed-in tariff, produsen energi terbarukan akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pasar untuk listrik yang mereka distribusikan, sehingga mendorong investasi di sektor ini.
4. Memperkuat Koordinasi Energi
Penguatan institusi koordinasi, seperti Dewan Energi Nasional (DEN), sangat penting. Pembentukan satuan tugas koordinasi yang dipimpin langsung oleh presiden atau wakil presiden akan menjamin keterpaduan kebijakan. Semua pihak, termasuk masyarakat rentan, harus mendapatkan manfaat dari transisi energi yang berkeadilan.
5. Pengembangan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK)
Fokus pada dekarbonisasi sektor energi harus diperluas ke sektor industri dan transportasi. Implementasi NEK di luar ketenagalistrikan perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan upaya pengurangan emisi.
Baca juga: Indonesia, Raksasa Panas Bumi Dunia yang Belum Terbangun
6. Komitmen Terhadap Target Global
Indonesia harus memperkuat komitmen untuk mencapai target transisi energi global. Ini mencakup peningkatan kapasitas energi terbarukan dan efisiensi energi, serta penghentian operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang tidak ramah lingkungan.
7. Investasi dalam Penelitian dan Teknologi Baru
Transisi energi memerlukan investasi besar dalam teknologi baru, seperti sistem baterai untuk transportasi publik bersih, penggunaan hidrogen, dan amonia hijau. Ini akan memastikan keberhasilan upaya transisi energi yang lebih luas.
Baca juga: Teknologi Dunia Menuntut Listrik Hijau dari Indonesia
8. Standarisasi Lingkungan untuk Industri Ekstraktif
Pemerintah harus memastikan bahwa pemanfaatan industri ekstraktif dan hilirisasi mineral kritis berjalan dengan standar lingkungan yang tinggi. Ini untuk mencegah kerusakan ekosistem dan memastikan keberlanjutan lingkungan.
9. Pertimbangan Sosial dalam Strategi Transisi
Aspek sosial, termasuk sumber daya manusia, kesetaraan gender, dan inklusi sosial, harus dipertimbangkan dalam strategi transisi energi. Mitigasi dampak negatif terhadap masyarakat lokal juga harus menjadi prioritas.
Meningkatkan Ketahanan Energi
Rekomendasi ini menciptakan kerangka kerja untuk mencapai transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Dengan implementasi yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan ketahanan energinya tetapi juga berkontribusi pada upaya global melawan perubahan iklim.
Ini adalah langkah penting menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. ***
Foto: Ilustrasi/ Pixabay/ Pexels.
