PEMERINTAH Indonesia fokus untuk memperkuat ketahanan pangan, dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Setelah alokasi sebesar Rp 114,3 triliun pada APBN 2024, anggaran ketahanan pangan pada 2025 melonjak menjadi Rp 155,5 triliun.
Penambahan sebesar Rp 41,2 triliun ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung produktivitas pertanian, perikanan, dan keberlanjutan rantai pasok pangan di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa anggaran ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. “Upaya ini diharapkan dapat mendukung swasembada pangan dan memperbaiki daya beli petani serta nelayan,” ungkapnya melalui akun Instagram @smindrawati pada 31 Maret 2025.
Peningkatan Infrastruktur dan Subsidi Pupuk
Dari sisi produksi, pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk berbagai program yang dirancang untuk mendukung sektor pertanian. Salah satunya adalah subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton, yang diharapkan bisa mengurangi biaya produksi petani dan meningkatkan hasil pertanian.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan perluasan lahan sawah melalui ekstensifikasi seluas 225.000 hektare dan intensifikasi seluas 80.000 hektare, yang bertujuan meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang ada.
Baca juga: Lahan Sawah Menyusut, Bisakah Indonesia Tetap Berdaulat Pangan?
Pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu fokus, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 20 unit bendungan dan 102 kilometer jalan usaha tani. Langkah ini penting untuk mendukung aksesibilitas dan efisiensi distribusi hasil pertanian ke pasar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani.
Mendukung Perikanan dan Infrastruktur Pangan
Selain sektor pertanian, sektor perikanan juga mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas di 63 Pelabuhan Perikanan, yang akan memperlancar distribusi hasil laut ke konsumen. Dengan penguatan infrastruktur ini, diharapkan nelayan bisa menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang lebih baik, sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan Indonesia di pasar global.
Selain itu, alokasi anggaran juga akan digunakan untuk pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) pra-panen sebanyak 77.400 unit. Pengadaan alsintan ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani, yang pada akhirnya akan mendukung ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan nasional.
Pendekatan Terpadu untuk Kesejahteraan Rakyat
Anggaran ketahanan pangan juga mencakup upaya untuk mendukung konsumsi melalui berbagai program sosial. Sebanyak Rp 16,6 triliun dari total anggaran akan dialokasikan untuk mendukung pengadaan beras oleh Bulog, memastikan ketersediaan pangan pokok di pasar domestik. Pemerintah juga akan menyediakan bantuan pangan dan sembako, serta menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca juga: Perhutanan Sosial, Jalan Swasembada Pangan Indonesia
Di samping itu, stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) akan menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Melalui SPHP, pemerintah berusaha untuk mengatasi fluktuasi harga pangan yang sering terjadi, dengan tujuan menjaga kestabilan harga pangan dan menghindari lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan
Peningkatan anggaran ketahanan pangan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk membangun ketahanan pangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan peran petani, nelayan, dan masyarakat lokal dalam mendukung keberlanjutan pangan nasional.
Baca juga: Dari BUMN Karya ke Agrinas, Transformasi Besar untuk Ketahanan Pangan
Dengan program-program yang dirancang secara komprehensif, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, diharapkan ketahanan pangan Indonesia dapat terus berkembang dan memberi manfaat yang lebih besar bagi seluruh rakyat.
Anggaran yang lebih besar untuk ketahanan pangan ini juga membuka peluang bagi UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan. Dengan adanya kemudahan akses terhadap subsidi dan bantuan, UMKM diharapkan dapat berperan lebih besar dalam rantai pasok pangan, yang pada gilirannya mendukung perekonomian lokal dan nasional. ***
- Foto: Ilustrasi/ Fahry Samalewa/ Pexels.
