DI TEPI Danau Jenewa yang tenang, ratusan delegasi negara berkumpul. Namun, suasananya jauh dari damai. Dari 5 hingga 14 Agustus 2025, perundingan Intergovernmental Negotiating Committee (INC-5.2) berlangsung sengit. Agenda utamanya, menyusun Perjanjian Plastik Global sebagai langkah bersama mengakhiri polusi plastik.
Lebih dari 170 negara hadir. Sekitar 100 di antaranya, termasuk negara-negara Afrika, Amerika Latin, Jerman, dan Uni Eropa, mendorong kesepakatan ambisius yang memuat pengurangan produksi plastik. Mereka percaya, krisis plastik bukan sekadar soal sampah di TPA, tetapi masalah hulu yang harus diatasi dari sumbernya.
Hulu vs Hilir, Pertarungan Arah Kebijakan
Jalan menuju konsensus tidak mulus. Koalisi negara produsen minyak dan plastik, seperti Rusia, Iran, dan Arab Saudi, menolak pembatasan produksi yang ketat. Mereka menekan agar fokus perjanjian tetap pada daur ulang, edukasi konsumen, dan pengumpulan sampah. “Mereka ingin bisnis berjalan seperti biasa,” ujar Perwakilan WWF, Florian Titze, ang menilai pendekatan ini mengabaikan akar persoalan.
Baca juga: Tanpa Disadari, Kita Makan Plastik Setiap Hari
Industri pun masuk gelanggang. Direktur Asosiasi Industri Plastik Eropa, Virginia Janssens, menyatakan pihaknya serius mengatasi pencemaran, tapi menolak larangan produksi plastik primer secara global. Menurutnya, kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah, adalah kunci, bukan pembatasan produksi.
Daur Ulang Bukan Jalan Keluar
Bagi ilmuwan, argumen itu terdengar rapuh. Ahli Biologi Laut dari Alfred Wegener Institut, Melanie Bergmann, menegaskan daur ulang tidak cukup. “Jika jumlah plastik terus meningkat, sistem pengelolaan sampah akan kewalahan. Bahkan di Jerman, yang menghabiskan 16 miliar euro per tahun, beban itu terasa berat,” ujarnya.
Di tengah debat, muncul strategi tawar-menawar. Uni Eropa mempertimbangkan memberi dukungan finansial bagi negara berkembang, dengan syarat ada komitmen mengurangi produksi plastik. Namun, Aleksandar Rankovic dari Common Initiative mengingatkan, tanggung jawab tidak hanya milik negara produsen minyak. “Jerman, misalnya, memproduksi sekitar 8 juta ton plastik setiap tahun,” katanya.
Baca juga: Bali Naikkan Level Perang Plastik, Sachet Siap Dihapus Mulai 2026
Lobi Industri dan Bayang-Bayang Ilmu
Data global memperkuat pandangan ini. Sepertiga plastik dunia berasal dari Tiongkok, hampir 20 persen dari Asia lainnya, dan Amerika Utara menyumbang porsi signifikan. Sementara itu, keputusan akhir INC-5.2 harus diambil dengan konsensus, mekanisme yang kerap membuat kesepakatan ambisius sulit tercapai.
Di luar ruang sidang, dinamika tak kalah panas. Ratusan perwakilan industri plastik dan kimia hadir di Jenewa. Menurut Ahli Ekotoksikologi dari Universitas Goteborg, Bethanie Carney Almroth, ada lobi untuk melemahkan temuan ilmiah tentang bahaya plastik, bahkan intimidasi terhadap peneliti. “Upaya itu nyata, termasuk di forum internasional,” ungkapnya.
Baca juga: Mikroplastik di Tanah Pertanian, Ancaman Diam-diam dari Ladang Makanan Kita
Perundingan ini adalah bab penting dalam sejarah tata kelola lingkungan global. Kegagalannya akan menunda upaya mengerem laju polusi yang kini telah merambah udara, air, hingga rantai makanan. Sementara itu, dunia terus memproduksi plastik dengan kecepatan yang melampaui kemampuan kita untuk mengelolanya.
Jika di Jenewa kesepakatan belum tercapai, beban itu akan kembali ke pangkuan generasi mendatang, bersama gunungan plastik yang semakin sulit diurai. ***
- Foto: Ilustrasi/ Tom Fisk/ Pexels.
