JAKARTA mulai menguji peran transportasi publik sebagai bagian dari agenda iklim. Bukan sekadar soal memindahkan penumpang dari satu titik ke titik lain, melainkan tentang seberapa besar emisi dapat ditekan ketika mobilitas kota bergeser dari kendaraan pribadi ke angkutan massal berbasis listrik.
Proyeksi pengurangan emisi hingga 2,9 juta ton CO₂e dari pengoperasian LRT Jakarta Fase 1A dan 1B menempatkan transportasi publik dalam kerangka baru. Infrastruktur tidak lagi dipahami sebagai proyek fisik semata, tetapi sebagai instrumen mitigasi karbon perkotaan.
Pendekatan ini relevan bagi kota dengan tekanan ganda seperti Jakarta. Emisi sektor transportasi terus meningkat. Kualitas udara memburuk. Ketergantungan pada kendaraan pribadi sulit ditekan tanpa alternatif yang andal, terintegrasi, dan kompetitif.
Transportasi sebagai Instrumen Mitigasi
LRT Jakarta beroperasi menggunakan tenaga listrik. Dampak iklimnya tidak hanya berasal dari nol emisi langsung di titik operasi, tetapi dari perubahan pola perjalanan warga. Kunci utamanya ada pada penurunan emisi per penumpang per kilometer dibandingkan kendaraan pribadi.
Baca juga: MRT Jakarta dan Jalan Panjang Transportasi Berkelanjutan
Direktur Teknik dan Pengembangan PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Dian Takdir, menjelaskan basis perhitungan tersebut.
“Pengurangan emisi dihitung dari penurunan emisi karbon per penumpang per kilometer dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi. Itu yang menjadi dasar proyeksi pengurangan emisi LRT Jakarta,” ujar Dian.
Pernyataan itu menegaskan bahwa klaim penurunan emisi tidak berdiri di ruang abstrak. Tapi, bertumpu pada pendekatan kuantitatif yang lazim digunakan dalam perhitungan emisi sektor transportasi.
Manggarai dan Taruhan Integrasi Antarmoda
Fase 1B rute Velodrome–Manggarai memperluas peran LRT Jakarta. Manggarai diproyeksikan menjadi simpul integrasi antarmoda strategis yang menghubungkan LRT Jakarta, KRL Commuter Line, Kereta Api Bandara, dan Transjakarta.
Integrasi ini krusial dalam konteks iklim. Transportasi publik hanya efektif menekan emisi jika perjalanan antarmoda berlangsung mulus. Semakin kecil friksi perpindahan, semakin besar peluang warga meninggalkan kendaraan pribadi.
Baca juga: Digitalisasi KAI, Boarding Gate Tanpa Kertas Jadi Langkah Hijau Transportasi
Dengan demikian, dampak iklim LRT Jakarta tidak hanya ditentukan oleh rel dan rangkaian kereta, tetapi oleh kualitas sistem integrasinya.
TOD dan Arah Baru Tata Kota
Pengembangan kawasan Manggarai juga diarahkan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Prinsipnya memadatkan aktivitas di sekitar simpul transportasi, mengurangi kebutuhan perjalanan jarak jauh, dan menekan konsumsi energi.
Baca juga: MRT Menentukan Nasib Ritel Jakarta
Dalam jangka panjang, TOD berpotensi menciptakan ekonomi kota yang lebih efisien sekaligus rendah emisi. Namun, manfaat tersebut tidak otomatis tercapai. Kebijakan pendukung seperti pengelolaan parkir, integrasi tarif, dan pembatasan kendaraan pribadi tetap menjadi prasyarat penting.
Taruhan Kebijakan Iklim Kota
Proyeksi penurunan emisi LRT Jakarta bersifat potensial. Realisasinya sangat bergantung pada respons publik dan konsistensi kebijakan. Tanpa insentif yang cukup kuat, peralihan moda bisa berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.
Di sisi lain, penting pula membedakan LRT Jakarta dengan LRT Jabodebek yang memiliki cakupan wilayah dan karakter perjalanan berbeda. Keberhasilan kebijakan transportasi rendah karbon tidak hanya ditentukan oleh panjang jaringan, tetapi oleh konteks kota yang dilayani.
Baca juga: Whoosh, Ketika Kecepatan Bertemu Kesadaran Iklim
Bagi Jakarta, LRT kini menjadi lebih dari sekadar proyek transportasi. Ini adalah taruhan kebijakan iklim perkotaan, yang hasilnya akan menentukan arah mobilitas dan kualitas lingkungan kota dalam jangka panjang. ***
Foto: Dok. LRT Jakarta – Rangkaian LRT Jakarta melintas di kawasan Velodrome, Jakarta Timur. Transportasi publik berbasis listrik ini diproyeksikan berkontribusi pada penurunan emisi karbon perkotaan.
