DI TENGAH modernisasi ruang kota, satu angka mengusik fondasi dasar layanan publik. Sekitar 27 persen rumah tangga di Kota Bandung belum memiliki septic tank. Lebih mengkhawatirkan, angka itu tidak menunjukkan penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir.
Masalahnya bukan sekadar teknis. Ini menyentuh prioritas fiskal.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui stagnasi tersebut berkaitan dengan desain pembiayaan. “Angka 27 persen rumah tanpa septic tank ini sudah ada sejak lima tahun lalu dan belum turun,” ujarnya.
Ia menambahkan, hambatan terbesar justru berada pada kemampuan warga membiayai koneksi rumah tangga. “Untuk memindahkan saluran pipa membutuhkan biaya sekitar Rp5 juta dan itu harus ditanggung sendiri. Tidak semua warga mampu.”
Pernyataan itu memperlihatkan bottleneck kebijakan berada pada titik mikro, bukan makro.
Infrastruktur yang Tak Terlihat
Sanitasi jarang menjadi proyek unggulan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jalan dan taman lebih mudah dilihat hasilnya. Septic tank tidak.
Padahal limbah domestik merupakan salah satu kontributor utama pencemaran sungai di kawasan perkotaan. Tanpa pengolahan yang layak, buangan rumah tangga mengalir langsung ke badan air. Dampaknya berlapis. Kualitas air baku menurun, biaya pengolahan meningkat, risiko penyakit berbasis air bertambah.
Baca juga: 27 Persen Rumah Tangga Indonesia Terancam Air Terkontaminasi Septic Tank
Dalam konteks perubahan iklim, intensitas hujan ekstrem memperluas limpasan limbah ke permukiman. Sanitasi bukan urusan belakang rumah. Ia bagian dari ketahanan kota.
Rp5 Juta sebagai Titik Gagal
Pemerintah Kota Bandung mendorong septic tank komunal dan biotank sebagai solusi efisiensi. Model terbaru memangkas biaya pembangunan dari sekitar Rp21 juta menjadi sekitar Rp15 juta untuk melayani tiga hingga lima rumah.
Namun, desain kebijakan berhenti di fasilitas komunal. Agar bisa tersambung, warga perlu memindahkan pipa dari belakang rumah ke depan gang. Biayanya sekitar Rp5 juta per rumah.
Bagi fiskal kota, angka ini relatif kecil. Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, ini penghalang nyata. Tanpa skema subsidi atau integrasi dengan program perbaikan rumah tidak layak huni, inovasi teknis tidak menjangkau kelompok rentan.
Sanitasi gagal bukan karena teknologi mahal. Tapi, gagal karena desain insentif belum presisi.
Sungai, Kesehatan, dan Beban Fiskal
Sebagian kawasan tanpa septic tank berada di bantaran sungai. Limbah domestik masuk langsung ke badan air. Konsekuensinya tidak berhenti pada persoalan lingkungan.
Pencemaran meningkatkan biaya pengolahan air minum. Penyakit berbasis air menambah tekanan pada layanan kesehatan. Biaya yang tidak dibayar hari ini berpotensi muncul sebagai beban fiskal jangka panjang.
Baca juga: Poop Cruise, Kisah Kapal Pesiar Mewah Gagal Menjaga Manusia dan Lingkungan
Data nasional menunjukkan akses sanitasi layak meningkat dalam satu dekade terakhir. Namun, standar pengelolaan aman masih menjadi pekerjaan rumah banyak kota. Bandung memperlihatkan celah itu secara nyata.
Dari Bandung ke Agenda Nasional
Kasus Bandung bukan pengecualian. Kota-kota padat lain menghadapi persoalan serupa, terutama di kawasan informal dan bantaran sungai.
Reposisi fiskal menjadi kunci. Integrasi pembiayaan koneksi sanitasi dalam program sosial perumahan dapat menjadi langkah awal. Pemerintah daerah juga dapat menjajaki pembiayaan berbasis komunitas, kemitraan BUMD, hingga instrumen obligasi daerah untuk infrastruktur lingkungan.
Baca juga: Krisis Iklim Bukan Lagi Soal Lingkungan, BRIN Temukan Lonjakan TB di Jawa Barat
Tanpa keberanian menggeser prioritas anggaran, target pembangunan berkelanjutan di sektor air dan sanitasi akan stagnan.
Bandung memberi pelajaran sederhana, infrastruktur yang tak terlihat justru menentukan daya tahan kota. ***
- Foto: Dok. Citarumharum.Jabarprov – Permukiman padat di bantaran sungai Kota Bandung. Kepadatan ruang menjadi tantangan utama penyediaan sistem pengolahan limbah domestik yang aman dan terjangkau.
