Krisis lingkungan hari ini bukan lagi soal kurangnya kesadaran atau target, tetapi kegagalan dalam tata kelola. Mulai dari sinkronisasi kebijakan, desain insentif, hingga konsistensi implementasi.
Oleh: Hamdani S. Rukiah
SETIAP tahun, peringatan Hari Bumi datang dengan pesan yang semakin mendesak.
Namun, persoalan yang kita hadapi hari ini bukan lagi pada kurangnya kesadaran.
Krisis lingkungan telah dipahami.
Target telah ditetapkan.
Tetapi, sistem yang menjalankannya belum sepenuhnya terbentuk.
Dalam banyak kasus, kegagalan bukan terjadi karena arah yang salah, tetapi karena sistem yang tidak cukup kuat untuk menjaga arah tersebut tetap konsisten.
Target Ada, Arah Belum Selalu Sama
Indonesia telah menetapkan berbagai komitmen iklim. Target penurunan emisi diperkuat, bauran energi terbarukan didorong, dan sektor kehutanan diarahkan menuju FOLU Net Sink 2030.
Namun dalam praktiknya, arah kebijakan belum selalu bergerak dalam satu garis yang konsisten.
Di satu sisi, agenda energi bersih dipercepat.
Di sisi lain, struktur subsidi energi masih menopang sistem lama.
Baca juga: Rp794 Triliun per Tahun, Siapa yang akan Biayai Transisi Energi Indonesia?
Di satu sisi, pasar karbon mulai dibangun.
Di sisi lain, kepercayaan dan skalanya masih berkembang.
Situasi ini menunjukkan bahwa transisi memang berjalan, tetapi belum sepenuhnya terkoordinasi.
Masalahnya Bukan Sekadar Sumber Daya
Kebutuhan pembiayaan menuju net zero emission 2060 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp794 triliun per tahun, menurut proyeksi Bappenas, sering dipahami sebagai tantangan utama.
Namun angka ini sesungguhnya mengarah pada persoalan yang lebih mendasar.
Masalahnya bukan hanya pada ketersediaan dana, tetapi pada kemampuan sistem untuk mengarahkan dana tersebut secara efektif.
Tanpa kepastian regulasi, insentif yang konsisten, dan koordinasi lintas sektor, pembiayaan berisiko tidak mengalir ke arah yang dibutuhkan.
Eksekusi yang Tertinggal
Perbedaan antara target dan realisasi pada akhirnya adalah masalah eksekusi.
Eksekusi tidak berhenti pada komitmen. Sebaliknya bergantung pada kualitas institusi, konsistensi kebijakan, dan kemampuan koordinasi lintas sektor.
Baca juga: Bumi Sudah Melewati Batas, Tekanan Terbesar Datang dari Cara Kita Mengonsumsi
Dalam konteks ini, transisi energi dan aksi iklim bukan sekadar isu teknologi atau investasi. Ini adalah ujian terhadap kapasitas negara dalam mengelola perubahan secara sistemik.
Tanpa tata kelola yang kuat, bahkan kebijakan yang paling ambisius pun berisiko berhenti pada dokumen.
Dari Kampanye ke Koordinasi
Hari Bumi tidak lagi cukup dimaknai sebagai kampanye kesadaran.
Momentum ini perlu bergeser menjadi refleksi terhadap kualitas tata kelola. Apakah kebijakan sudah saling mendukung, apakah insentif sudah searah, dan apakah implementasi berjalan konsisten.
Dengan kata lain, tantangan utama bukan lagi “apa yang harus dilakukan”,
tetapi “bagaimana memastikan seluruh sistem bergerak ke arah yang sama”.
Implikasi Kebijakan
Krisis lingkungan pada akhirnya adalah cerminan dari kualitas tata kelola.
Ke depan, keberhasilan transisi akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan konsistensi antara target dan implementasi.
Baca juga: Raksasa Tertidur Panas Bumi, Bisakah Indonesia Bangun di 2030?
Krisis lingkungan tidak berhenti karena kita memahami masalahnya.
Tapi, bergerak, atau tertahan, tergantung pada kualitas sistem yang kita bangun.
Hari Bumi 2026 menjadi pengingat bahwa tantangan utama bukan lagi pada kesadaran atau ambisi.
Pertanyaannya kini lebih mendasar, apakah sistem tata kelola kita sudah cukup kuat untuk menjalankan perubahan? ***
- Foto: Ilustrasi/ Quang Nguyen Vinh/ Pexels – Infrastruktur energi terbarukan terus berkembang, namun tantangan utama transisi energi Indonesia tidak hanya pada teknologi, melainkan pada tata kelola dan konsistensi kebijakan.
