TRANSISI energi Indonesia tidak kekurangan target. Yang belum sepenuhnya jelas adalah, siapa yang akan menanggung biayanya.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan pendanaan untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060 mencapai sekitar Rp794 triliun per tahun. Angka ini menempatkan transisi energi bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi sebagai isu fiskal dan investasi jangka panjang.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu bertransisi, melainkan bagaimana pembiayaannya dirancang—dan oleh siapa beban itu akan ditanggung.
Beban yang Bergeser
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menegaskan bahwa pendanaan publik tidak akan cukup untuk menutup kebutuhan tersebut.
“Pendanaan publik sudah dialokasikan, tetapi kita perlu memastikan partisipasi dari sumber pendanaan lain, termasuk dunia usaha,” sebutnya.
Pernyataan ini menandai pergeseran mendasar. Transisi energi tidak lagi bisa diposisikan sebagai proyek negara semata, melainkan sebagai ekosistem pembiayaan yang melibatkan sektor swasta secara aktif.
Baca juga: PLTS 100 GW, Fondasi Baru Transisi Energi dan Ekonomi Desa
Namun keterlibatan swasta tidak bersifat netral. Dalam praktik global, investasi akan selalu mencari pengembalian. Ini berarti biaya transisi berpotensi diteruskan melalui berbagai kanal, mulai dari tarif energi, harga produk, hingga mekanisme fiskal tidak langsung.
Dengan kata lain, publik tetap menjadi bagian dari skema pembiayaan, meski tidak selalu terlihat secara eksplisit.
Dana Ada, Teknologi Tertinggal
Di luar pembiayaan, tantangan yang tidak kalah krusial adalah teknologi.
Leonardo menyoroti bahwa keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap teknologi hijau masih menjadi hambatan utama. Persoalannya tidak berhenti pada kemampuan membeli teknologi, tetapi juga mencakup kapasitas untuk mengoperasikan, mengadaptasi, hingga menciptakan inovasi domestik.
Baca juga: Transisi Energi Global Melambat, Target Tiga Kali Lipat 2030 di Persimpangan
Dalam kondisi ini, risiko yang muncul adalah ketergantungan jangka panjang. Tanpa penguatan kapasitas dalam negeri, Indonesia berpotensi menjadi pasar bagi teknologi hijau global, bukan pemain yang membangun nilai tambah dari dalam.
Implikasinya langsung terhadap biaya. Ketergantungan teknologi akan memperbesar kebutuhan pembiayaan dan mempersempit ruang negosiasi dalam jangka panjang.
ITF: Eksperimen Kecil, Harapan Besar
Sebagai respons, pemerintah meluncurkan Innovation and Technology Fund (ITF), sebuah skema pendanaan berbasis hibah untuk menguji penerapan teknologi dan model bisnis rendah karbon.
Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Inggris, dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
Pada tahap awal, dana sebesar Rp20,3 miliar disalurkan untuk empat proyek yang tersebar di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Jawa Barat. Proyek-proyek tersebut mencakup sektor energi, pengelolaan limbah, ekosistem pesisir dan laut, serta agrikultur dan kehutanan (AFOLU).
Baca juga: B50 Indonesia, Ketahanan Energi Berbasis Sawit dan Dilema Lingkungan
Jika dibandingkan dengan kebutuhan Rp794 triliun per tahun, skala ini memang terlihat sangat kecil.
Namun dalam kerangka kebijakan, ITF tidak dirancang untuk menjawab skala, melainkan untuk menguji model. Itu berfungsi sebagai ruang eksperimen untuk melihat apakah pendekatan teknologi dan pembiayaan tertentu dapat bekerja sebelum diperluas.
Dengan demikian, keberhasilan ITF akan sangat ditentukan oleh satu hal, apakah model yang dihasilkan dapat direplikasi dan ditingkatkan skalanya.
Dari Target ke Mekanisme
Target NZE 2060 telah memberikan arah yang jelas. Namun arah tanpa mekanisme yang solid berisiko berhenti sebagai ambisi.
Indonesia saat ini berada pada fase krusial. Kebutuhan pembiayaan sudah terukur, instrumen mulai dibangun, tetapi ekosistemnya belum sepenuhnya matang.
Baca juga: SAF Mulai Diproduksi Massal, Indonesia Siap Jadi Produsen atau Tetap Pasar?
Kunci berikutnya terletak pada desain kebijakan. Bagaimana menarik investasi swasta tanpa menciptakan beban berlebih bagi publik. Bagaimana memastikan transfer teknologi benar-benar terjadi, bukan sekadar impor solusi.
Pada akhirnya, angka Rp794 triliun bukan hanya soal besaran kebutuhan.
Ini adalah cermin dari pertanyaan yang lebih mendasar, siapa yang membayar, bagaimana mekanismenya, dan sejauh mana manfaat transisi ini dapat dirasakan secara adil. ***
- Foto: Dok. Kementerian ESDM – Pembangkit listrik skala besar di tengah kawasan hutan mencerminkan tantangan nyata transisi energi Indonesia, antara kebutuhan pasokan energi, tekanan lingkungan, dan besarnya biaya menuju Net Zero Emission.
