KOMISI Eropa kembali menunda implementasi EU Deforestation Regulation (EUDR) selama satu tahun. Keputusan itu diumumkan Komisioner Lingkungan Jessika Roswall dalam surat resmi kepada parlemen Uni Eropa. Regulasi yang semestinya berlaku untuk perusahaan besar pada Desember 2024 itu kini mundur hingga akhir 2025.

Roswall menegaskan, penundaan bukan akibat tekanan politik dari mitra dagang seperti Amerika Serikat atau Brasil. “Kami menghadapi kendala sistem IT yang tidak mampu menampung beban data. Tanpa perbaikan, sistem bisa melambat atau bahkan lumpuh, mengganggu arus perdagangan,” ujarnya seperti dikutip ESG News.

Ambisi Global yang Tersendat Teknologi

EUDR diperkenalkan pada 2021 sebagai upaya pertama secara global untuk menghentikan deforestasi akibat konsumsi Eropa. Regulasi ini mewajibkan perusahaan yang memperdagangkan komoditas berisiko tinggi seperti minyak sawit, daging sapi, kedelai, kakao, kopi, karet, dan kayu untuk memastikan rantai pasoknya bebas dari deforestasi pasca 2020.

Fakta Kunci EUDR

Diluncurkan: 2021 sebagai bagian dari European Green Deal
Target Implementasi: Awalnya Desember 2024 ditunda ke akhir 2025
Komoditas Terdampak: Minyak sawit, daging sapi, kedelai, kakao, kopi, karet, kayu
Batas Deforestasi: Hanya produk dari lahan yang tidak mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020
Kontribusi UE: Diperkirakan mendorong 10% deforestasi global melalui konsumsi
Alasan Penundaan: Sistem IT belum mampu menangani beban data traceability lintas negara
Dampak: Menambah ketidakpastian bisnis, memicu kritik aktivis lingkungan, dan menguji kredibilitas UE sebagai pemimpin aksi iklim.

Namun, kunci penerapan aturan itu terletak pada platform digital untuk menelusuri asal-usul produksi hingga ke petak lahan. Tanpa infrastruktur ini, perusahaan tak bisa memenuhi kewajiban traceability. Hambatan teknologi itu kini menjadi alasan utama penundaan.

Dilema Politik dan Perdagangan

Regulasi ini sejak awal menghadapi resistensi luas. Brasil, Indonesia, dan AS menilai aturan itu menambah biaya dan mempersulit ekspor. Di dalam negeri, negara anggota UE seperti Polandia dan Austria mengkhawatirkan dampaknya terhadap produsen lokal.

***Desain Grafis: Daffa Attarikh/ SustainReview.***

Kompromi politik sebelumnya telah menunda implementasi selama setahun. Parlemen Eropa juga menolak sistem benchmarking yang menggolongkan negara menurut tingkat risiko deforestasi. Sebagian anggota parlemen bahkan mendorong kategori “bebas risiko” untuk beberapa negara produsen.

Kritik Lingkungan, Kredibilitas Eropa Dipertaruhkan

Keputusan terbaru memicu kekecewaan kalangan lingkungan. “Setiap hari penundaan berarti lebih banyak hutan yang hilang, lebih banyak kebakaran, dan cuaca ekstrem,” ujar Nicole Polsterer dari kelompok advokasi Fern.

Aktivis menilai langkah ini merusak kredibilitas Eropa sebagai pemimpin aksi iklim. Penundaan juga memberi sinyal lemah kepada pasar saat dunia menuntut perusahaan mengurangi emisi rantai pasok atau Scope 3 emissions.

Bisnis, Waktu Luang yang Penuh Ketidakpastian

Bagi perusahaan multinasional yang bersumber dari kawasan berisiko tinggi, penundaan ini memberi ruang napas untuk mempersiapkan diri. Namun, ketidakpastian tetap menghantui. Mereka masih harus membangun kemampuan geolokasi, menyesuaikan kontrak pemasok, dan memperbarui sistem digital agar selaras dengan platform Uni Eropa yang kelak diterapkan.

Investor dan pembuat kebijakan menanti apakah Komisi Eropa mampu memperbaiki sistem tepat waktu. Jika gagal, kredibilitas EUDR sebagai tolok ukur perdagangan berkelanjutan akan tergerus.

Dampak Global, Tantangan Tata Kelola dan Infrastruktur

Sebagai bagian dari European Green Deal, EUDR diharapkan memberi pengaruh ke pasar global. Negara berkembang yang mengandalkan ekspor komoditas akan terdorong memperkuat tata kelola penggunaan lahan.

Namun penundaan ini memperlihatkan jurang antara ambisi dan kesiapan. Regulasi berorientasi keberlanjutan bergerak lebih cepat dibanding kemampuan infrastruktur digital untuk mengawalnya. Ini menjadi pelajaran bagi negara lain, termasuk Indonesia, bahwa transformasi menuju perdagangan hijau membutuhkan tidak hanya regulasi, tetapi juga investasi serius pada sistem teknologi dan kapasitas rantai pasok.

Kisah EUDR mengingatkan bahwa kebijakan lingkungan tidak bisa berjalan tanpa fondasi teknologi yang kokoh. Keterlambatan bukan hanya masalah Eropa, tetapi juga ujian bagi kepercayaan global terhadap mekanisme pasar sebagai pengungkit aksi iklim. Dunia kini menunggu apakah Uni Eropa dapat menyeimbangkan ambisi hijau dengan kesiapan sistemik, sebuah pelajaran penting bagi semua negara yang ingin memimpin perdagangan berkelanjutan. ***