CHINA kembali menjadi sorotan global dengan langkah strategisnya dalam keberlanjutan. Pada 17 Desember 2024, pemerintah negara tersebut merilis Standar Dasar Pengungkapan ESG (Environmental, Social, and Governance). Kebijakan ini bertujuan mengharmonisasi pelaporan keberlanjutan perusahaan di China dengan standar global, sembari mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas lokal.

Langkah ini bukan sekadar formalitas. Bagi praktisi keberlanjutan, standar ini menawarkan peluang baru sekaligus tantangan. Bagaimana standar ini dirancang? Apa dampaknya bagi dunia usaha? Dan apa yang bisa dipelajari oleh Indonesia?

Standar Baru, Harapan Baru

Standar Dasar Pengungkapan ESG ini disusun dalam tiga komponen utama:

Standar Dasar: Mengatur prinsip, tujuan, dan ketentuan umum pengungkapan ESG.
Standar Khusus: Fokus pada tema spesifik seperti perubahan iklim, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab sosial.
Panduan Aplikasi: Berisi alat bantu dan studi kasus untuk membantu perusahaan memenuhi kewajiban pelaporan.

Tidak seperti pendekatan kaku, kerangka ini dirancang fleksibel. Perusahaan dapat mulai mengadopsinya secara sukarela hingga pelaporan ESG menjadi wajib bagi perusahaan besar yang terdaftar pada 2026. Implementasi penuh direncanakan pada 2030.

Menjawab Tantangan dan Menghadapi Perubahan

Bagi perusahaan di China, standar ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tentang membangun kredibilitas di mata investor. Fokus utamanya adalah meningkatkan transparansi, akurasi data, dan relevansi informasi. Dengan kata lain, standar ini adalah jembatan antara kebutuhan pasar global dan kebutuhan lokal.

Namun, tantangannya tidak kecil. Praktisi ESG di China menghadapi isu lama: ketepatan data, adaptasi teknologi, dan beban biaya bagi perusahaan kecil. Standar ini mencoba menjawab dengan memberi fleksibilitas metodologi, terutama bagi bisnis dengan sumber daya terbatas.

Bagi perusahaan besar, tantangan justru datang dari harapan yang lebih tinggi. Seiring penerapan wajib pada 2026, data yang tidak akurat atau pelaporan yang tidak memadai dapat merusak reputasi.

Beijing, ibu kota China, tidak hanya sebagai pusat pemerintahan dan budaya, tetapi juga memimpin inisiatif keberlanjutan melalui kebijakan ESG yang mendukung transparansi dan tanggung jawab perusahaan. Foto: Magda Ehlers/ Pexels.

Perspektif Lokal dengan Sentuhan Global

China juga memastikan standar ini selaras dengan prioritas nasional seperti mitigasi perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Dengan fokus yang kuat pada keberlanjutan, kebijakan ini menjadi simbol bagaimana ekonomi terbesar kedua dunia ini ingin memimpin di panggung global tanpa meninggalkan kebutuhan lokal.

China pun merancang standar ini untuk terintegrasi dengan inisiatif lain, seperti Belt and Road Initiative (BRI). Pendekatan ini memungkinkan investasi lintas negara yang lebih berkelanjutan, sekaligus memperkuat citra China sebagai pemain utama dalam ekonomi hijau.

Pelajaran untuk Indonesia

Bagi Indonesia, peluncuran ini memberikan banyak pelajaran berharga. Standar ESG di China menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang tanggung jawab lingkungan, tetapi juga alat untuk menarik investasi global.

Sebagai negara dengan komitmen keberlanjutan yang terus berkembang, Indonesia dapat memetik inspirasi dari fleksibilitas dan fokus lokal yang diterapkan China. Terutama untuk menghadapi tantangan serupa, seperti pengumpulan data akurat dan memberdayakan UMKM dalam rantai pasok.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perhatian global pada deforestasi serta perubahan iklim, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan standar keberlanjutan yang lebih komprehensif. Kebijakan ESG yang kuat dapat memperkuat daya saing, baik di tingkat regional maupun internasional.

Langkah Berani China

Standar ESG yang baru dirilis ini adalah langkah besar menuju transparansi dan tanggung jawab perusahaan di China. Lebih dari sekadar dokumen, standar ini mencerminkan visi keberlanjutan yang lebih luas, di mana kepentingan global dan lokal dapat berjalan seiring.

Bagi para pelaku usaha dan pemerhati keberlanjutan di Indonesia, ini adalah momen refleksi. Bagaimana kita, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam, dapat membangun ekosistem bisnis yang lebih bertanggung jawab dan kompetitif?

Langkah China memberi kita jawaban: keberlanjutan adalah investasi, bukan beban.***