Greenland: Titik Temu Krisis Iklim, Mineral Kritis, dan Retaknya Tata Kelola Global

Krisis iklim mengubah Greenland dari kawasan es terpencil menjadi medan tarik-menarik kepentingan global. KRISIS iklim kini tidak lagi berdiri di ranah lingkungan semata. Tapi, menjelma menjadi faktor penentu geopolitik global. Greenland adalah contoh paling nyata dari pergeseran itu. Pulau terbesar di dunia ini tiba-tiba berada di pusat perhatian internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump…

Baca Selengkapnya...

Pasar Karbon Sukarela Berubah Wajah, dari Komitmen Hijau ke Instrumen Strategis

PASAR karbon sukarela (voluntary carbon market/VCM) kerap dipandang sebagai pelengkap. Skala nilainya kecil dibanding sistem kepatuhan (compliance markets). Namun, cara korporasi besar memanfaatkannya kini berubah. Kredit karbon tidak lagi sekadar simbol hijau, melainkan bagian terukur dari strategi dekarbonisasi. Survei terbaru Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing terhadap 225 perusahaan global berpendapatan di atas US$1 miliar…

Baca Selengkapnya...

Pertamina Pimpin Peringkat ESG Global di Industri Minyak dan Gas Terintegrasi

PERINGKAT keberlanjutan global kembali memberi sinyal penting bagi arah tata kelola energi Indonesia. Pada akhir 2025, PT Pertamina (Persero) mencatat perbaikan signifikan dalam skor ESG (Environmental, Social, and Governance). Skor ESG Risk Rating perusahaan turun menjadi 23,1 dari 26,9 pada 2024. Dalam metodologi penilaian risiko ESG, angka yang lebih kecil justru menunjukkan tingkat risiko yang…

Baca Selengkapnya...

Pensiun Dini PLTU, Titik Kritis dalam RUU Energi Terbarukan

TRANSISI energi Indonesia kini berada pada fase penentuan. Target penurunan emisi sudah diumumkan. Komitmen internasional telah ditandatangani. Namun di tingkat kebijakan, arah operasionalnya belum sepenuhnya terkunci. Salah satu simpul krusialnya adalah pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Di sinilah Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) memainkan peran strategis. Bukan sekadar payung hukum energi…

Baca Selengkapnya...

Riset Ungkap Deforestasi Ilegal di Hulu Batang Toru Jelang Bencana Sumatra

BENCANA banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra pada akhir 2025 kembali membuka satu persoalan lama, yakni rapuhnya tata kelola kawasan hulu. Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatra Utara, hujan ekstrem akibat Siklon Senyar memang menjadi pemantik. Namun, kerentanan lanskap telah terakumulasi jauh sebelum bencana terjadi. Laporan yang dirilis Earthsight bersama Auriga Nusantara…

Baca Selengkapnya...

Mesir Mengunci Pembiayaan Iklim, Rp11,7 Triliun untuk Adaptasi dan Transisi

MESIR mengunci langkah strategis dalam pembiayaan iklim global. Melalui Global Green Bond Initiative, Kairo memobilisasi pendanaan sekitar Rp11,7 triliun (setara €688 juta) untuk memperkuat ketahanan iklim nasional sekaligus mendukung agenda penurunan emisi jangka panjang. Langkah ini menandai pergeseran penting, iklim tidak lagi diperlakukan sebagai agenda lingkungan semata, tetapi sebagai fondasi kebijakan pembangunan. Pendanaan tersebut diuraikan…

Baca Selengkapnya...

Saldo Minimal Wisatawan, Bali Menguji Tata Kelola Baru Pariwisata Berbasis Risiko

BALI sedang mengubah cara memandang pariwisata. Bukan lagi semata soal promosi destinasi dan peningkatan kunjungan. Melainkan tentang tata kelola risiko, ketertiban sosial, dan nilai ekonomi yang dihasilkan. Pemerintah Provinsi Bali tengah menyiapkan kebijakan syarat kecukupan saldo bagi wisatawan mancanegara. Aturan ini masuk dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas dan ditargetkan menjadi rujukan…

Baca Selengkapnya...

TKDN Menguji Realisme Transisi Energi Indonesia

TRANSISI energi Indonesia tidak hanya soal mengganti batu bara dengan surya atau angin. Di balik proyek-proyek pembangkit, ada pertaruhan besar apakah Indonesia menjadi produsen teknologi, atau sekadar pasar. Isu itulah yang kembali mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menilai, pengaturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam…

Baca Selengkapnya...

Jawa Barat dalam Krisis Ekologis Berlapis

JAWA Barat sedang berada di titik rapuh. Tekanan pembangunan yang terus menguat tidak hanya mengubah lanskap, tetapi juga mempercepat krisis ekologis yang sifatnya berlapis dan tidak seragam. Provinsi dengan lebih dari 50 juta penduduk ini menghadapi tantangan ekologis yang berbeda di setiap wilayah, dari pesisir utara hingga pegunungan selatan. Pakar Ekologi Politik IPB University, Arya…

Baca Selengkapnya...

Studi Menemukan, Pengonsumsi Air Kemasan Lebih Rentan Terpapar Mikroplastik

PLASTIK sekali pakai tidak lagi sekadar persoalan sampah. Tapi, telah bergeser menjadi isu kesehatan publik dan tata kelola lingkungan. Air minum dalam kemasan (AMDK), yang selama ini dipersepsikan aman dan praktis, kini berada di pusat perdebatan baru, paparan mikroplastik dalam tubuh manusia. Dalam satu dekade terakhir, konsumsi AMDK meningkat pesat, terutama di negara berkembang dengan…

Baca Selengkapnya...