JAKARTA mencatat tonggak penting dalam perjalanan transisi energi. Hingga September 2025, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpasang telah mencapai 34 megawatt peak (MWp). Angka ini melampaui target 25 MWp yang ditetapkan untuk tahun 2025 dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Meski terlihat kecil jika dibandingkan target nasional, capaian ini memberi optimisme. “Ini sangat berarti sebagai bimbingan bagi kami dalam menjalankan program pembangunan PLTS di Jakarta,” ujar Kepala Bidang Energi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andono Warih.
Peran Bangunan Komersial dan Gedung Pemerintah
Pendorong utama pertumbuhan kapasitas PLTS di ibu kota justru datang dari bangunan komersial berskala kecil dan menengah. Berdasarkan data registrasi PLN, sekitar 300 unit baru, termasuk perkantoran, ruko, hingga rumah tinggal, memasang PLTS setiap tahun. Kapasitas rata-rata tiap instalasi berkisar 500 kilowatt peak (kWp).
Sebagai pembanding, Mal Grand Indonesia baru saja memasang PLTS berkapasitas 1,4 MWp atau 1.400 kWp, jauh di atas rata-rata unit komersial biasa.
Baca juga: 80 Ribu Desa Jadi Target PLTS, Akhir dari Ketergantungan Energi Fosil?
Selain sektor swasta, Pemerintah Provinsi DKI juga aktif berkontribusi. Hingga kini, lebih dari 186 gedung milik Pemprov, termasuk sekolah, puskesmas, hingga kantor kecamatan—telah terpasang PLTS. Contoh terbaru adalah gedung Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi yang menjadi percontohan pemanfaatan energi surya di ranah birokrasi.
Tantangan di Permukiman Padat dan Inovasi Komunal
Meski pertumbuhan cukup pesat, pengembangan PLTS di permukiman padat Jakarta menghadapi kendala. Ruang terbatas dan kondisi bangunan yang beragam membuat pemasangan panel surya kurang optimal.
Sebagai alternatif, Pemprov kini menjajaki model PLTS komunal. Skema ini memungkinkan satu instalasi besar digunakan bersama untuk kebutuhan publik. “Ada best practice di Korea, di mana lingkup RW membangun PLTS ground mounted di lahan kosong untuk dipakai bersama,” jelas Andono.
Baca juga: PLTSa di 33 Provinsi, Solusi Hijau atau Beban Baru?
Model ini dinilai lebih cocok bagi kawasan padat, sekaligus memperkuat aspek gotong royong dalam transisi energi. Namun, tahapannya masih berupa kajian teknis dan identifikasi lahan potensial.
Menuju Target 2050
Meski melampaui target jangka pendek, jalan panjang masih terbentang. RUED menargetkan kapasitas PLTS Jakarta mencapai 200 MWp pada 2050. Artinya, lonjakan hampir enam kali lipat harus dicapai dalam 25 tahun ke depan.
Baca juga: Jakarta Bangun PLTSA untuk Energi Bersih dan Dana Infrastruktur
Keberhasilan ini akan sangat ditentukan oleh tiga hal. Beberlanjutan program insentif, keterlibatan swasta, dan inovasi pembiayaan. Di saat yang sama, Jakarta harus memastikan keadilan akses agar transisi energi tidak hanya dinikmati kalangan mampu, tetapi juga merambah warga di kawasan padat.
Transisi energi bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga soal keberanian kota besar seperti Jakarta untuk menjadi laboratorium hidup bagi solusi hijau Indonesia. ***
- Foto: Ilustrasi/ Hoan Ngọc/ Pexels – Pekerja tengah memasang panel surya di atap bangunan industri. Jakarta kini gencar memperluas PLTS, dari gedung komersial hingga fasilitas publik.
