30 Kota Siap Ubah Sampah Jadi Energi, 2029 Jadi Target

INDONESIA sedang berlari menuju masa depan energi bersih dengan mengandalkan sampah. Pemerintah menargetkan 30 kota besar mampu mengolah sampah menjadi listrik pada 2029. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah sekaligus meningkatkan bauran energi terbarukan di Tanah Air. Dari Sampah ke Listrik dan BBM Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan…

Baca Selengkapnya...

Revolusi Sampah Indonesia, Akhir dari Open Dumping Dimulai

SENIN, 10 Maret 2025, menjadi tonggak baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Pemerintah resmi melarang praktik pembuangan sampah di lahan terbuka atau open dumping. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menyelesaikan krisis sampah yang kian menggunung di berbagai daerah. “Sampah harus masuk, dikelola sampai…

Baca Selengkapnya...

Banjir Jakarta dan Evaluasi Bendungan Ciawi-Sukamahi, Solusi atau Gagal Fungsi?

JAKARTA kembali dilanda banjir besar di awal Maret 2025. Pemerintah, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kini tengah mengevaluasi efektivitas dua bendungan kering di Bogor—Ciawi dan Sukamahi—dalam meredam banjir di ibu kota. Evaluasi ini menimbulkan pertanyaan: apakah infrastruktur yang dibangun memang cukup untuk mengatasi kompleksitas banjir Jakarta? Bendungan Kering dan Peranannya Diresmikan pada 2022, Bendungan…

Baca Selengkapnya...

Krisis Hulu Ciliwung, Penyegelan Bukan Solusi Akhir

ALIH fungsi lahan di kawasan Puncak, Bogor, semakin meresahkan. Sebagai respons, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan inspeksi mendadak dan menyegel empat bangunan yang berdiri di lahan kritis hulu daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung. Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari tindakan preventif terhadap perizinan lingkungan yang tidak sesuai aturan. “Hari…

Baca Selengkapnya...

Kawasan Puncak di Ujung Evaluasi, Moratorium atau Revisi Tata Ruang?

KAWASAN Puncak, Bogor, kembali menjadi sorotan. Setelah banjir menerjang beberapa wilayah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan perlunya evaluasi tata ruang di kawasan tersebut. Ia bahkan membuka opsi moratorium pembangunan guna mengendalikan dampak lingkungan yang semakin nyata. Pada Kamis (6/3/2025) hari ini, Dedi bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq turun langsung ke lokasi sebelum…

Baca Selengkapnya...

Citarum: Sungai Kotor yang Tak Kunjung Bersih, Apa Solusinya?

SUNGAI Citarum kembali menjadi sorotan. Sampah menumpuk di beberapa titik, termasuk di Oxbow Cicukang, Mekarrahayu, Kabupaten Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun turun tangan. Ia memerintahkan empat kapal ponton dikerahkan untuk membersihkan sungai yang dinobatkan sebagai salah satu yang paling tercemar di dunia. Namun, ini bukan pertama kalinya Citarum dibersihkan. Awal tahun 2025, sungai…

Baca Selengkapnya...

140 Negara di COP16 Sepakati Dana Iklim 200 Miliar Dolar, Solusi atau Janji?

LEBIH dari 140 negara yang berkumpul dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB (COP16) di Roma mencapai kesepakatan penting: mobilisasi dana sebesar 200 miliar dolar AS per tahun hingga 2030 untuk mendukung pendanaan iklim. Keputusan ini membawa angin segar setelah kegagalan perundingan di Kolombia pada Oktober 2024, yang terhambat oleh ketidaksepakatan mengenai mekanisme kontribusi dan pengelolaan dana….

Baca Selengkapnya...

Jejak Karbon AI, Tantangan Baru dalam Keberlanjutan Teknologi

TEKNOLOGI kecerdasan buatan (AI) terus berkembang pesat, tetapi dampak lingkungannya kini menjadi sorotan. Studi terbaru dari KnownHost mengungkap bahwa jejak karbon bulanan ChatGPT mencapai lebih dari 260.930 kg CO2, setara dengan 260 penerbangan Jakarta–Dubai. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah inovasi AI bisa berjalan seiring dengan keberlanjutan? Lonjakan Konsumsi Energi AI Di balik tingginya emisi…

Baca Selengkapnya...

Revisi UU Kehutanan, Ujian Keadilan bagi Masyarakat Adat

REVISI Undang-Undang Kehutanan kembali menjadi sorotan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak agar perubahan ini tidak hanya mengakomodasi kepentingan bisnis, tetapi juga melindungi hutan dan hak masyarakat adat. Jika tidak ada perubahan mendasar, RUU Kehutanan berpotensi tetap menjadi alat eksploitasi sumber daya hutan dengan dalih transisi energi dan ketahanan pangan. Juru Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI),…

Baca Selengkapnya...

Menjaga Lintasan Ikan, Konservasi yang Terlupakan

PEMBANGUNAN bendungan dan infrastruktur perairan kerap mengabaikan satu aspek penting: lintasan ikan. Padahal, jalur ini menjadi krusial bagi migrasi ikan yang bergantung pada sungai sebagai habitat hidupnya. Tanpa lintasan yang memadai, ekosistem perairan bisa terganggu, berdampak pada populasi ikan, mata pencaharian nelayan, hingga ketahanan pangan nasional. Namun, di Indonesia, pembangunan lintasan ikan masih minim keterlibatan…

Baca Selengkapnya...