PEMERINTAH mulai mengirim pesan tegas ke sektor ekstraktif. Bukan lewat moratorium. Bukan pula lewat wacana. Tetapi, melalui evaluasi masif terhadap 1.358 unit ekstraksi batu bara dan nikel di 14 provinsi yang dikategorikan kritis. Langkah ini dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Hingga 25 Februari, 250 unit telah diperiksa. Dari jumlah itu, sekitar 80 unit dibekukan…
ANGKA itu berdiri sendiri di awal. Rp4,8 triliun. Nilai gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatra Utara. Negara menyebutnya sebagai biaya kerusakan ekologi akibat banjir dan longsor yang berulang. Dari total tersebut, Rp4,66 triliun diklaim sebagai kerugian lingkungan. Sisanya, Rp178 miliar, dialokasikan untuk pemulihan ekosistem. Gugatan menyasar…
BENCANA ekologis yang berulang di Sumatra mulai digeser dari sekadar narasi musibah alam menjadi persoalan akuntabilitas hukum. Pemerintah menegaskan arah baru penegakan hukum lingkungan. Tidak berhenti pada pidana, tetapi memaksa pemulihan sebagai kewajiban utama pelaku. Kejaksaan Agung memastikan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas perusakan lingkungan, baik individu maupun korporasi, akan dibebani kewajiban pemulihan ekosistem….
DI TENGAH krisis ekologi yang kian rumit, Indonesia mulai membangun fondasi penting yang sering luput dari perhatian publik, kapasitas peradilan lingkungan. Pada sesi Paviliun Indonesia di COP30 Belém, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Prim Haryadi mengungkapkan bahwa Indonesia kini memiliki 1.700 hakim bersertifikat lingkungan. Sebuah langkah yang jarang disorot tetapi sangat menentukan masa depan…
