KECERDASAN artifisial kini masuk babak baru dalam diplomasi iklim. Bukan lagi sekadar alat bantu analisis data, tetapi mulai diperlakukan sebagai infrastruktur strategis yang punya jejak lingkungan sendiri. Energi, air, pusat data, dan komputasi skala besar menjadi fondasi tak terlihat di balik setiap model AI yang kian masif digunakan.
Di panggung Adopt AI Summit akhir tahun lalu, UNESCO mendorong pemerintah, korporasi, dan lembaga multilateral untuk menghadapi dilema ini secara terbuka. AI dibutuhkan untuk mitigasi dan adaptasi iklim. Namun, tanpa kendali, juga berpotensi menambah tekanan terhadap sumber daya alam. Diskusi ini kemudian banyak disorot dalam laporan ESG News, yang menempatkan isu tersebut sebagai salah satu pergeseran penting dalam agenda keberlanjutan global.
Narasinya, AI adalah bagian dari solusi iklim. Tapi, sekaligus bagian dari masalah bila tidak dirancang secara hemat sumber daya.
AI Hemat Sumber Daya Jadi Agenda Kebijakan
Dari sisi kebijakan publik, Prancis menawarkan pendekatan yang disebut sebagai frugal AI. Intinya sederhana. Inovasi digital harus tunduk pada batas ekologis dan realitas anggaran negara. Pemerintah dapat mengarahkan pasar melalui aturan pengadaan, skema pendanaan riset, serta insentif regulasi.
Baca juga: AI Membeli Pembangkit Listrik, Pergeseran Baru Strategi Energi Big Tech
Logikanya kuat. Jika negara hanya membeli atau mendukung sistem AI yang efisien energi dan air, maka model yang boros akan kehilangan daya saing. Kebijakan menjadi tuas pasar. Bukan sekadar pagar etika.
Pendekatan ini relevan bagi Indonesia. Belanja pemerintah untuk digitalisasi terus meningkat. Tanpa standar keberlanjutan yang jelas, negara berisiko mengunci diri pada infrastruktur digital berjejak karbon tinggi untuk jangka panjang.
AI untuk Air, Risiko, dan Keputusan Iklim
Dari lini sains, divisi hidrologi UNESCO menekankan bahwa AI semakin penting untuk pengelolaan air, sistem peringatan dini, dan pemodelan risiko iklim. Banjir, kekeringan, dan perubahan pola hujan menuntut analisis cepat berbasis data besar.
Baca juga: AC, AI, dan Krisis Daya Menguji Ketahanan Energi Asia Tenggara
Masalahnya, model AI canggih sering membutuhkan komputasi mahal dan infrastruktur energi besar. Negara dengan kapasitas terbatas bisa tertinggal. Kesenjangan digital berpotensi berubah menjadi kesenjangan adaptasi iklim.
Karena itu, UNESCO mulai mendorong pengembangan AI hijau dan efisien energi, disertai panduan kebijakan serta program peningkatan kapasitas. Tujuannya jelas. Pemerintah bisa memanfaatkan AI untuk iklim tanpa memperbesar jejak infrastrukturnya sendiri.
Dunia Usaha Mencari AI yang Masuk Akal
Dari sektor swasta, perspektifnya lebih pragmatis. Perusahaan tidak lagi tertarik pada AI sebagai slogan. Mereka mencari AI yang mengurangi biaya, mempercepat pelaporan keberlanjutan, dan membantu pengambilan keputusan operasional.
Efisiensi sistem AI internal, otomatisasi pengumpulan data emisi, hingga optimasi rantai pasok menjadi fokus. Ini membuka peluang besar. Jika AI benar-benar membantu dekarbonisasi proses bisnis, maka dorongan pasar bisa sejalan dengan tujuan iklim.
Baca juga: Ketika Menteri AI Hamil, Reformasi Birokrasi dari Rahim Digital
Namun, tanpa standar transparansi jejak lingkungan AI itu sendiri, klaim efisiensi bisa menyesatkan. Di sinilah regulasi dan pelaporan ESG perlu mengejar laju teknologi.
Kolaborasi Jadi Desain Sistem
Satu pesan kuat dari forum tersebut, tantangan ini tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Pemerintah menetapkan aturan main. Perusahaan membangun dan mengoperasikan infrastruktur. Lembaga iklim menyediakan data, indikator dampak, dan arah kebijakan.
Baca juga: CEO Indonesia Kini Menempatkan ESG sebagai Strategi Inti Bisnis
Koordinasi internasional juga akan diuji. AI kini masuk kalender diplomasi iklim pasca-COP30. Standar data lintas negara, arus talenta digital, dan pembiayaan pusat data akan menjadi isu geopolitik baru.
Bagi pembuat kebijakan dan investor, ini adalah titik krusial. AI bisa menjadi pengungkit besar aksi iklim. Tapi, juga bisa menjadi sumber permintaan energi baru yang menggerus capaian transisi. Keputusan desain kebijakan pada 2026 dan seterusnya akan menentukan arah tersebut. ***
- Foto: Christina Morillo/ Pexels – Infrastruktur pusat data yang menopang operasional AI global. Konsumsi energi dan kebutuhan pendinginan menjadi bagian dari jejak lingkungan teknologi ini.
