R Bestian

Transisi Energi Indonesia dalam Bayang-bayang Kepentingan Batu Bara

TRANSISI energi sering dipahami sebagai persoalan teknologi, investasi, atau target emisi. Namun dalam banyak kasus, arah perubahan energi justru lebih ditentukan oleh konfigurasi kekuasaan ekonomi dan politik yang membentuk kebijakan. Indonesia bukan pengecualian. Di balik komitmen menuju ekonomi rendah karbon, berbagai kepentingan yang terkait dengan industri batu bara masih memainkan peran signifikan dalam menentukan arah…

Baca Selengkapnya...

Brasil Dorong Roadmap Global, Transisi Energi dan Hentikan Deforestasi Tak Bisa Ditunda

DORONGAN baru datang dari Amerika Latin. Pemerintah Brasil meminta negara-negara segera menyusun roadmap transisi energi dan penghentian deforestasi. Seruan ini bukan retorika diplomatik. Tapi, muncul di tengah stagnasi komitmen global pasca COP28 dan debat alot dalam COP30. Bagi Brasil, isu bahan bakar fosil tidak boleh kembali “menghilang” dari meja negosiasi. Dalam forum terakhir di Belem,…

Baca Selengkapnya...

Pasar Karbon PBB Era Paris Dimulai: Kualitas Diutamakan, Kredit Dipangkas 40%

PASAR karbon global resmi memasuki fase operasional baru. Badan di bawah UN Climate Change menyetujui penerbitan kredit karbon pertama di bawah mekanisme Pasal 6.4 Perjanjian Paris. Ini bukan sekadar penerbitan unit karbon. Tapi, sekaligus uji kredibilitas arsitektur baru pasar karbon global. Proyek perdana berasal dari Myanmar. Intervensinya sederhana, distribusi kompor masak efisien. Dampaknya sistemik. Polusi…

Baca Selengkapnya...

Dari Resin ke Royalti, Arsitektur Baru Bioekonomi Atsiri Indonesia

INDONESIA selama ini dikenal sebagai eksportir bahan mentah minyak atsiri. Kemenyan dan kapur barus dikirim keluar negeri dalam bentuk resin mentah. Nilai tambahnya dinikmati industri parfum global. Kini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencoba menggeser posisi itu. Pusat Riset Botani Terapan mengembangkan produk turunan bernilai tinggi, berupa parfum konsentrasi premium, serum kecantikan, hingga reed…

Baca Selengkapnya...

Sengketa Sawit di WTO, Transisi Energi atau Proteksionisme Hijau?

BATAS akhir periode implementasi putusan sengketa DS593 resmi berakhir. Pemerintah Indonesia kini menunggu kepatuhan penuh Uni Eropa (UE) atas keputusan Panel World Trade Organization (WTO) yang menyatakan kebijakan energi terbarukan UE mendiskriminasi biofuel berbasis minyak sawit. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemerintah akan memantau langkah penyesuaian UE secara menyeluruh. “Kami mendesak UE untuk segera mematuhi…

Baca Selengkapnya...

PLTA Kukusan 2 Beroperasi, Validasi Model Hidro Run of River di Era Transisi Energi

TRANSISI energi Indonesia bergerak lewat proyek-proyek yang tak selalu berkapasitas raksasa. Di Tanggamus, Lampung, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kukusan 2 resmi memasuki tahap commercial operation date pada 6 Februari 2026. Kapasitasnya 5,4 MW. Skemanya run of river. Tanpa bendungan besar. Tanpa genangan luas. Proyek ini dikembangkan oleh PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) sebagai…

Baca Selengkapnya...

Pembekuan 36 Izin Tambang, Sinyal Disiplin Baru Tata Kelola Lingkungan Indonesia

PEMBEKUAN 36 izin lingkungan menandai babak baru dalam penertiban sektor tambang Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghentikan sementara operasional lebih dari 30 perusahaan karena tidak memiliki izin pembuangan air limbah. Di antara yang terdampak adalah PT Citra Palu Minerals, anak usaha PT Bumi Resources Minerals Tbk. Langkah ini bukan sekadar sanksi administratif. Ini adalah sinyal…

Baca Selengkapnya...

Desain Fiskal Restorasi Lahan Denmark, Opsi Strategis bagi Indonesia

UNI EROPA mengirim sinyal kebijakan yang jelas. Tata guna lahan kini diposisikan sebagai instrumen fiskal iklim. European Commission menyetujui skema bantuan negara Denmark senilai €1,04 miliar, setara sekitar Rp17,7 triliun, untuk menarik lahan pertanian dan kehutanan keluar dari produksi secara permanen hingga 2030. Targetnya terukur, yakni menurunkan emisi gas rumah kaca, memulihkan fungsi hidrologis, dan…

Baca Selengkapnya...

8,3 Juta Hektare di Tangan Rakyat, Konsolidasi Tata Kelola Perhutanan Sosial

PERHUTANAN sosial telah bergerak melampaui fase distribusi izin. Dengan luasan akses mencapai 8,3 juta hektare, kebijakan ini kini memasuki tahap konsolidasi tata kelola. Fokusnya tidak lagi pada ekspansi administratif, tetapi pada penguatan struktur kelembagaan, kualitas pengelolaan, dan integrasi ke dalam arsitektur ekonomi hijau nasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa skema ini dirancang untuk…

Baca Selengkapnya...

Hutan sebagai “Pabrik Hujan”, Nilai Ekonomi yang Terlupakan dalam Kebijakan Air dan Pangan

DI TENGAH krisis iklim dan ancaman krisis air, ada satu fungsi hutan tropis yang selama ini kurang dihitung dalam kebijakan publik, yakni kemampuannya memproduksi hujan. Studi terbaru dari University of Leeds memberi bukti kuantitatif yang sulit diabaikan. Hutan bukan hanya penyerap karbon.Hutan adalah infrastruktur alam penghasil air. Penelitian berjudul Quantifying tropical forest rainfall generation yang…

Baca Selengkapnya...