Pendanaan MFP Fase 5 menguji konsistensi kebijakan kehutanan Indonesia di tengah agenda iklim global.
HUTAN Indonesia tidak hanya menyimpan karbon. Tapi, juga menopang daya dukung lingkungan, mengatur tata air, dan menjadi benteng alami dari risiko banjir yang kian sering terjadi. Di tengah krisis iklim dan tekanan terhadap lanskap, tata kelola hutan bergerak dari isu sektoral menjadi agenda ekologis strategis, yang kini diuji di level kebijakan dan kemitraan global.
Dalam kerangka itu, Inggris mengucurkan pendanaan sebesar 12 juta poundsterling atau sekitar Rp 275 miliar untuk mendukung penguatan tata kelola kehutanan Indonesia melalui Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5. Program ini dirancang berjalan hingga 2029 dan menempatkan hutan sebagai simpul antara perlindungan ekosistem, ketahanan iklim, dan kredibilitas Indonesia di mata pasar global.
Dari Daya Dukung ke Kebijakan
Bagi pemerintah, penguatan tata kelola hutan tidak lagi dibaca sebagai urusan administratif semata. Ini menjadi prasyarat ekologis bagi ketahanan wilayah.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa perbaikan tata kelola hutan berkaitan langsung dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“Kami menekankan pentingnya tata kelola kehutanan yang lebih baik agar daya dukung dan daya tampung hutan meningkat,” ujar Raja Juli dalam peluncuran MFP Fase 5 di Jakarta, 9 Februari 2026.
Ia menilai, hutan yang dikelola secara konsisten berperan penting dalam menekan risiko bencana hidrometeorologi, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem di tengah tekanan perubahan iklim.
Hutan tropis Indonesia menjadi kunci agenda iklim dan tata kelola lingkungan yang kini mendapat sorotan global. Foto: Tom Fisk/ Pexels.
Warisan Tata Kelola, Tekanan Baru
MFP bukan program baru bagi Indonesia. Sejak dimulai pada tahun 2000, kemitraan ini telah melahirkan instrumen penting seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan posisi Indonesia sebagai negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA. Dua instrumen ini menjadi fondasi legalitas dan keberlanjutan produk kehutanan Indonesia di pasar internasional.
Namun, MFP Fase 5 membawa tekanan yang lebih kompleks. Fokusnya tidak lagi berhenti pada kepatuhan, tetapi pada konsistensi implementasi dan dampak nyata di lapangan. Tata kelola hutan kini diukur dari kemampuannya menjaga lanskap, memperkuat institusi, dan memastikan manfaat sampai ke masyarakat sekitar hutan.
Sinyal Global dan Kredibilitas Pasar
Dari perspektif Inggris, dukungan terhadap MFP Fase 5 merupakan bagian dari strategi global menghadapi krisis iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyebut kerja sama ini sebagai contoh kemitraan strategis lintas negara.
“Komitmen Indonesia terhadap FOLU Net Sink 2030 memberikan sinyal kuat kepada dunia bahwa pembangunan ekonomi, ketahanan iklim, dan perlindungan keanekaragaman hayati bisa berjalan beriringan,” ujar Jermey.
Ia menegaskan, masa depan hutan Indonesia merupakan isu penting bagi komunitas global.
“Kolaborasi ini tidak hanya mendukung tujuan iklim dan keanekaragaman hayati, tetapi juga tujuan ekonomi melalui pengembangan produk kehutanan berkelanjutan,” tambahnya.
MFP Fase 5 berada di bawah arahan Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Program ini menargetkan penguatan institusi kehutanan, peningkatan transparansi dan inklusivitas, penyempurnaan sistem keberlanjutan seperti SVLK, serta perluasan akses pasar produk kehutanan Indonesia.
Hingga 2029, tujuan akhirnya jelas. Sistem pengelolaan hutan yang kuat, konsisten diterapkan, dan dipercaya pasar global. Bagi Indonesia, diplomasi hutan tidak berhenti pada komitmen dan pendanaan, tetapi diuji pada kemampuan memastikan kebijakan bekerja di lapangan, di tengah krisis ekologi yang kian nyata. ***
Foto: Kementerian Kehutanan – Peluncuran Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Phase 5 sebagai penanda penguatan kemitraan kehutanan Indonesia–Inggris.
