Game Over, 18 Perusahaan Kehutanan Kandas di Tangan Regulasi

PEMERINTAH kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan hutan Indonesia. Kementerian Kehutanan mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dari 18 perusahaan yang dinilai tidak menjalankan kewajibannya. Keputusan ini berdampak pada total luas kawasan hutan sebesar 526.144 hektare di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut pencabutan izin ini dilakukan karena perusahaan-perusahaan…

Baca Selengkapnya...

Tabasheer Indonesia, Harta Karun dari Bambu yang Melesat di Pasar Global

DI BALIK rimbunnya hutan bambu, tersembunyi kekayaan alam bernilai tinggi yang kini menjadi primadona ekspor Indonesia: tabasheer. Meski kurang dikenal dibandingkan gaharu atau cendana, residu silika alami dari ruas bambu ini terus menunjukkan peningkatan permintaan global, terutama dari industri farmasi dan kosmetik. Dari Bambu ke Pasar Dunia Tabasheer terbentuk secara alami ketika bambu menyerap mineral…

Baca Selengkapnya...

Studi Greenpeace-UI: Mikroplastik Mengancam Fungsi Otak

MIKROPLASTIK kini menjadi ancaman nyata bagi kesehatan manusia. Studi kolaboratif Greenpeace Indonesia dan Universitas Indonesia mengungkap bahwa partikel plastik berukuran mikroskopis ini dapat merusak fungsi kognitif manusia. Penelitian yang berlangsung sejak Januari 2023 hingga Desember 2024 ini meneliti paparan mikroplastik dalam tubuh dan dampaknya terhadap kemampuan berpikir, mengingat, serta mengambil keputusan. Mikroplastik dalam Tubuh, dari…

Baca Selengkapnya...

Revisi UU Kehutanan, Ujian Keadilan bagi Masyarakat Adat

REVISI Undang-Undang Kehutanan kembali menjadi sorotan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak agar perubahan ini tidak hanya mengakomodasi kepentingan bisnis, tetapi juga melindungi hutan dan hak masyarakat adat. Jika tidak ada perubahan mendasar, RUU Kehutanan berpotensi tetap menjadi alat eksploitasi sumber daya hutan dengan dalih transisi energi dan ketahanan pangan. Juru Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI),…

Baca Selengkapnya...

Menjaga Lintasan Ikan, Konservasi yang Terlupakan

PEMBANGUNAN bendungan dan infrastruktur perairan kerap mengabaikan satu aspek penting: lintasan ikan. Padahal, jalur ini menjadi krusial bagi migrasi ikan yang bergantung pada sungai sebagai habitat hidupnya. Tanpa lintasan yang memadai, ekosistem perairan bisa terganggu, berdampak pada populasi ikan, mata pencaharian nelayan, hingga ketahanan pangan nasional. Namun, di Indonesia, pembangunan lintasan ikan masih minim keterlibatan…

Baca Selengkapnya...

Industri Kemasan Plastik dan Tantangan Ekonomi Sirkuler di Indonesia

JAKARTA tengah bergeliat dalam upaya mengurangi dampak lingkungan dari kemasan plastik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kini semakin menekan industri untuk beralih ke kemasan yang lebih mudah didaur ulang. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengelolaan sampah sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi sirkuler di Indonesia. Saat ini, banyak produk di pasaran menggunakan kemasan plastik yang sulit,…

Baca Selengkapnya...

Kepala Daerah Jabodetabek Wajib Bereskan 5 Isu Lingkungan Ini

GREENPEACE Indonesia menyerukan kepada kepala daerah baru di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk segera menangani lima permasalahan lingkungan krusial. Juru Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menekankan pentingnya penanganan polusi udara, banjir, kekeringan, minimnya ruang terbuka hijau (RTH), serta kenaikan permukaan air laut. Polusi Udara, Ancaman Tak Terlihat Sepanjang 2024,…

Baca Selengkapnya...

Sengkarut Sertifikat Ganda, Warisan Administrasi yang Jadi Bom Waktu

PULUHAN tahun berlalu, tapi jejak persoalan administrasi pertanahan di Indonesia masih terasa. Salah satu yang paling pelik adalah kasus sertifikat hak milik (SHM) ganda. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa akar masalah ini berawal dari lemahnya sistem pencatatan pertanahan di masa lalu. Peta Tanpa Arah, Administrasi Bermasalah di…

Baca Selengkapnya...

Jakarta Hadapi Tantangan Baru dalam Pengelolaan Sedimen Sungai

JAKARTA kembali bergulat dengan tantangan lingkungan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menargetkan pengerukan 17 sungai guna mencegah banjir, tetapi kini muncul persoalan baru: ke mana sedimen lumpur harus dibuang? Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa pihaknya masih mencari solusi terbaik untuk menampung hasil pengerukan yang diperkirakan mencapai satu juta meter kubik lumpur. Dilema Pengelolaan Sedimen…

Baca Selengkapnya...

Pasar dan Sampah, Tantangan Besar Solusi Berkelanjutan

PASAR tradisional menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, di balik hiruk-pikuk aktivitas jual beli, tersimpan permasalahan besar: sampah. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat, pasar menyumbang sekitar 13,5 persen dari total sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA). Limbah ini, mayoritas berupa sampah organik seperti sisa sayuran dan produk hewani. Sampah ini…

Baca Selengkapnya...