TRANSFORMASI kecerdasan buatan (AI) tidak lagi berada pada fase eksperimental. AI telah memasuki fase ekonomi. Dalam dua tahun terakhir, sekitar 1,3 juta pekerjaan baru berbasis AI muncul secara global, menurut data LinkedIn yang disorot oleh World Economic Forum (WEF).

Angka tersebut muncul di tengah perlambatan perekrutan global yang masih berada sekitar 20 persen di bawah level pra-pandemi. Artinya, ketika pasar tenaga kerja umum melambat, ekonomi AI justru menguat.

Namun, pertumbuhan ini menyimpan pertanyaan strategis, siapa yang siap mengisi peran-peran baru tersebut?

Pergeseran Struktur Pasar Kerja

Peran seperti AI Engineer, Data Annotator, dan Forward-Deployed Engineer tumbuh cepat dalam dua tahun terakhir. Fenomena ini menandai transisi menuju ekonomi “new-collar”, di mana keterampilan terapan dan literasi teknologi menjadi pembeda utama, bukan sekadar gelar formal.

“AI sebenarnya menambah pekerjaan di pasar tenaga kerja global. Data kami menunjukkan lebih dari 1,3 juta peran baru dalam dua tahun terakhir,” ujar Chief Operating Officer LinkedIn, Dan Shapero, sebagaimana dikutip oleh World Economic Forum.

Namun ekspansi tersebut tidak terjadi dalam ruang hampa. Lebih dari 80 persen pekerja global mengaku belum siap menghadapi perubahan keterampilan akibat AI. Kesenjangan antara peluang dan kesiapan inilah yang berpotensi menciptakan ketimpangan produktivitas lintas negara.

WEF menekankan bahwa transformasi AI bukan hanya soal penciptaan pekerjaan baru, tetapi juga soal kecepatan adaptasi keterampilan yang akan menentukan daya saing ekonomi dalam dekade mendatang.

Risiko Skill Gap Nasional

Bagi Indonesia, dinamika ini berkaitan langsung dengan bonus demografi. Tanpa strategi pengembangan keterampilan yang sistematis, lonjakan ekonomi AI dapat berujung pada paradoks. Pekerjaan tersedia, tetapi talenta domestik tidak siap.

Jika kesenjangan keterampilan melebar, risiko yang muncul bukan hanya pengangguran struktural. Produktivitas nasional dapat stagnan. Investasi digital akan mencari ekosistem yang lebih siap. Dalam konteks rantai pasok global yang semakin terdigitalisasi, keterlambatan adaptasi berarti kehilangan momentum.

***Grafis: Daffa Attarikh/ SustainReview***.

Negara seperti India dan Uni Emirat Arab mencatat pertumbuhan perekrutan digital di atas 30 persen. Ini mencerminkan kesiapan kebijakan, investasi, dan ekosistem talenta yang lebih terintegrasi.

Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan menciptakan pekerjaan. Pertanyaannya adalah apakah arsitektur SDM Indonesia dirancang untuk mengisi pekerjaan tersebut.

Infrastruktur Digital dan Tekanan Energi

Ekonomi AI tidak hanya bergantung pada talenta. Tapi, juga bertumpu pada infrastruktur digital dan energi. Ekspansi data center global yang menopang AI telah menciptakan lebih dari 600 ribu pekerjaan baru. Namun, di saat yang sama, konsumsi listrik meningkat signifikan.

Tanpa perencanaan terpadu antara strategi SDM, kebijakan industri digital, dan transisi energi, pertumbuhan AI berpotensi menambah tekanan pada sistem kelistrikan nasional.

Ekonomi AI adalah soal produktivitas. Tetapi, AI juga soal tata kelola.

Upskilling sebagai Strategi Negara

Transformasi ini tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Upskilling harus menjadi strategi lintas sektor. Pemerintah, industri, dan institusi pendidikan.

Kurikulum vokasi, kebijakan ketenagakerjaan, serta insentif industri perlu diselaraskan dengan kebutuhan keterampilan AI. Tanpa intervensi strategis, manfaat ekonomi AI akan terkonsentrasi pada negara yang lebih siap.

Momentum ini adalah ujian kebijakan.

Ekonomi AI menguat. Dan arsitektur SDM nasional kini benar-benar dipertaruhkan. ***