BANJIR dan tanah longsor yang melanda Aceh bukan sekadar cerita tentang hujan ekstrem. Di balik air yang meluap dan tanah yang runtuh, terdapat persoalan yang jauh lebih sistemik, keruntuhan fungsi ekosistem di wilayah hulu sungai.
Temuan terbaru Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menunjukkan bahwa DAS Jambo Aye, salah satu penyangga utama kawasan pesisir Aceh, telah mengalami degradasi besar akibat pembukaan lahan dan aktivitas ekstraktif. Kerusakan ini membuat lanskap kehilangan kemampuan alaminya untuk menahan dan mengatur air.
Koordinator Bidang Bencana Walhi Sumatra untuk Aceh, Wahdan, menyebut situasi ini sebagai bentuk kegagalan negara menjalankan mandat konstitusi. “Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif telah mengorbankan keselamatan warga,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/1).
1.100 Hektare Hutan Hilang dari Hulu
Pantauan tim bencana Walhi Sumatra menunjukkan bahwa sekitar 1.100 hektare hutan di DAS Jambo Aye rusak sepanjang 2024. Kerusakan itu dipicu oleh pembukaan lahan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), serta aktivitas penebangan di sekitar areal konsesi.
Baca juga: Hukum Lingkungan Masuk Babak Baru, Enam Korporasi Digugat atas Banjir Sumatra
Analisis citra satelit periode Januari hingga Mei 2025 memperlihatkan bukaan lahan yang meluas hingga ke kawasan curam yang terhubung langsung dengan anak-anak sungai menuju Sungai Jambo Aye. Di wilayah seperti ini, setiap hektare hutan yang hilang berarti hilangnya kemampuan tanah menyerap dan menahan air hujan.
Dalam sistem hidrologi tropis, kawasan hulu berfungsi sebagai infrastruktur alami. Ketika rusak, sungai berubah menjadi jalur cepat air hujan menuju wilayah hilir.
Banjir sebagai Produk Tata Kelola
Bagi Walhi Aceh, banjir yang terjadi bukanlah peristiwa alam semata. Itu adalah produk dari tata kelola lingkungan yang gagal.
“Banjir bukanlah musibah alam, melainkan bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan hidup, mulai dari penggundulan hutan, pendangkalan sungai, hingga pengerukan bukit,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh, Afifuddin Acal.
Baca juga: Degradasi Parah Bentang Alam di Balik Banjir Aceh Timur
Ia menegaskan perlunya restorasi ekologis kawasan hulu, audit perizinan yang merusak lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam tata kelola DAS.
Tanpa itu, risiko akan meningkat secara eksponensial. “Tanpa penyelamatan wilayah hulu, Aceh bisa menghadapi banjir besar secara berulang, bahkan menjadi bencana bulanan,” ujarnya.
Ujian Serius bagi Negara
Isu Jambo Aye tidak hanya soal lingkungan. Ini adalah ujian terhadap kapasitas negara mengelola risiko iklim dan bencana.
Manager Penanganan Bencana Walhi Nasional, Melva Harahap, mendorong agar audit perizinan dan penegakan hukum terhadap korporasi dilakukan cepat, terbuka, dan holistik. Pemulihan DAS harus menjadi prioritas, bukan sekadar respons darurat.
Baca juga: Banjir Bandang Sumatra 2025: Ketika Hulu Runtuh, Hilir Membayar Mahal
Selain itu, ia menekankan perlunya reformasi tata ruang berbasis peta rawan bencana. “Hak rakyat atas kebutuhan dasar, hak atas tanah, dan akses terhadap pemulihan ekonomi harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Di tengah meningkatnya curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim, kerusakan lanskap seperti di Jambo Aye akan terus memperbesar kerentanan sosial dan ekonomi.
Dari Hulu ke Kebijakan Nasional
Kasus DAS Jambo Aye memperlihatkan satu hal yang sering terabaikan dalam perencanaan pembangunan. Hutan dan sungai adalah bagian dari sistem perlindungan publik.
Baca juga: Korporasi Penyebab Bencana Sumatra Masuk Skema Pemulihan Paksa Negara
Tanpa penegakan hukum lingkungan dan pemulihan ekosistem, investasi dan pertumbuhan justru menciptakan biaya bencana yang harus dibayar masyarakat dan negara.
Aceh hari ini adalah cermin.
Jika tata kelola hulu tidak segera dibenahi, krisis serupa hanya menunggu giliran di DAS-DAS lain di Indonesia. ***
- Foto: Dok. Korem 011/ Lilawangsa – Permukiman di Desa Sarah Raja, Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara, tertutup lumpur pascabanjir bandang, memperlihatkan dampak langsung keruntuhan fungsi hulu DAS Jambo Aye.
