DI TENGAH meningkatnya frekuensi gelombang panas, banjir, dan kekeringan yang melanda dunia, kota-kota kini bukan lagi sekadar latar belakang dari krisis iklim, melainkan panggung utama tempat solusi harus lahir. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan penutup Ministerial Meeting on Urbanization and Climate Change pada Selasa (11/11), di mana Presiden COP30, Duta Besar André Corrêa do Lago, menyerukan agar “kota ditempatkan di jantung negosiasi iklim global.”
Menurut Correa do Lago, upaya menghadapi krisis iklim menuntut kolaborasi lintas level pemerintahan. “Untuk implementasi yang lebih efektif, semua harus berpikir bersama, karena tak ada satu jawaban tunggal,” katanya.
Ia menyoroti bahwa meskipun mitigasi sering mendapat sorotan lebih besar, adaptasi seharusnya menjadi prioritas utama ketika bicara tentang kota dan pemerintah lokal. “Di sanalah ketahanan benar-benar diuji,” tambahnya.
Adaptasi Dimulai dari Kota
Menteri Kota Brasil, Jader Barbalho Filho, menegaskan bahwa pendanaan adaptasi harus mengalir hingga tingkat lokal, tempat dampak krisis iklim paling nyata dirasakan. Pemerintah kota, ujarnya, adalah garda terdepan yang langsung berhadapan dengan kebutuhan masyarakat. “Tujuan yang dibahas di Belém hanya bisa tercapai jika negara bagian dan kota dilibatkan secara efektif,” katanya.
Baca juga: Mutirão Global Lawan Gelombang Panas, Kota Jadi Garda Depan Adaptasi Iklim Dunia
Pertemuan ini diselenggarakan oleh Presidensi COP30, Kementerian Kota Brasil, dan UN-Habitat, dengan kehadiran Gubernur California Gavin Newsom dan Gubernur Pará Helder Barbalho, simbol pentingnya tata kelola multilevel yang menjadi fokus pembahasan.
Kota dalam Peta NDC 3.0
UN-Habitat meluncurkan laporan berjudul “Urban Content in NDC 3.0: A Global Overview for COP30”, yang menunjukkan peningkatan dua kali lipat keterlibatan kota dalam Nationally Determined Contributions (NDCs) terbaru. Direktur Eksekutif UN-Habitat, Anacláudia Rossbach, menegaskan, “Tujuan Perjanjian Paris tak akan tercapai tanpa aksi iklim lokal, urban, dan multilevel, serta tanpa komitmen para gubernur, wali kota, dan komunitas.”
Baca juga: COP30: Waktu Menjadi Musuh Terbesar Aksi Iklim
Studi itu menyoroti pergeseran penting, dari sekadar perencanaan menuju implementasi nyata di tingkat kota. Lebih dari 75% NDC yang dikaji menyebut peran kota secara eksplisit, dan lebih dari 80% mencakup komponen adaptasi. Ini menandai pengakuan global atas urbanisasi sebagai kunci dari aksi iklim berkeadilan dan berkelanjutan.
Kota sebagai Ekosistem Ketahanan
Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Aksi Iklim, Selwin Hart, menilai bahwa kualitas NDC terbaru menunjukkan keseriusan negara-negara dalam mengintegrasikan agenda iklim dan urban. “Negara-negara telah menjalankan latihan ini dengan sangat serius, dan mereka membutuhkan dukungan kita untuk mencapai lebih banyak,” ujarnya.
Baca juga: Bank Pembangunan Dunia Sepakat Percepat Pendanaan Iklim, Fokus pada Alam dan Ketahanan
Pesan yang muncul dari Belém jelas. Masa depan aksi iklim dunia akan ditentukan sejauh mana kota mampu beradaptasi, memperkuat ketahanan sosial, dan menciptakan ruang hidup yang inklusif. Dalam konteks ini, Indonesia dengan tingkat urbanisasi tinggi dan kerentanan iklim yang besar, memiliki peluang besar untuk menempatkan kota sebagai ujung tombak kebijakan iklim nasional. ***
- Foto: Rafael Neddermeyer/COP30 – Pertemuan tingkat menteri tentang Urbanisasi dan Perubahan Iklim mempertemukan Presidensi COP30, perwakilan UN-Habitat, serta pejabat pemerintah daerah untuk membahas peran kota dalam agenda iklim global.
