TEKANAN terhadap pasar saham Indonesia pekan ini bukan sekadar gejolak biasa. Ini adalah sinyal kepercayaan. Dalam dua hari terakhir, Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight, disusul UBS yang memangkas rekomendasi ke posisi netral. Pada saat yang hampir bersamaan, MSCI menangguhkan sejumlah perubahan indeks terkait Indonesia sambil meninjau ulang isu kelayakan investasi (investability).
IHSG pun tertekan tajam hingga otoritas bursa sempat menekan tombol trading halt. Pasar sedang mengirim pesan keras, tata kelola dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia sedang diuji.
Sorotan utama datang dari isu investability. Bagi investor institusional global, istilah ini merujuk pada transparansi kepemilikan, kecukupan free float, serta likuiditas pasar. Ketika MSCI, salah satu penyusun indeks acuan dunia, menyuarakan kekhawatiran pada aspek tersebut, konsekuensinya langsung terasa pada arus modal.
Lebih dari Sekadar Volatilitas
Volatilitas pasar saham lazim terjadi. Namun kali ini berbeda. Tekanan datang bukan karena laporan laba korporasi atau sentimen makro jangka pendek, melainkan penilaian struktural terhadap kualitas pasar.
Goldman Sachs memperingatkan potensi tekanan jual pasif jika status Indonesia dalam indeks global terpengaruh. Sementara UBS menilai ketidakpastian regulasi dan arah kebijakan domestik turut menambah premi risiko pasar. Artinya, investor tidak hanya menghitung kinerja, tetapi juga stabilitas aturan main.
Baca juga: Transparansi Pasar Modal Jadi Ujian Daya Saing Indonesia di Mata Investor Global
Jika persepsi risiko tata kelola meningkat, dana global akan menuntut imbal hasil lebih tinggi. Biaya modal naik. Likuiditas menurun. Pasar menjadi dangkal dan mudah bergejolak.
Dampaknya ke Agenda Pembangunan
Isu ini jarang dikaitkan langsung dengan keberlanjutan. Padahal dampaknya nyata.
Indonesia membutuhkan pembiayaan sangat besar dalam dua dekade ke depan untuk transisi energi, ketahanan pangan, dan infrastruktur hijau. Sumber dananya bukan hanya APBN, tetapi pasar keuangan.
Ketika pasar dinilai kurang transparan dan likuid, investor global akan meminta premi risiko lebih tinggi. Artinya, proyek energi terbarukan, transportasi rendah emisi, hingga pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi lebih mahal untuk dibiayai.
Baca juga:Â Risiko Iklim Masuk Jantung Tata Kelola Keuangan Indonesia
Dalam konteks ini, krisis kepercayaan pasar bukan isu finansial semata. Tapi, juga berpotensi memperlambat laju transisi hijau Indonesia.
Standar Global, Tantangan Domestik
Dunia keuangan kini bergerak ke arah berbasis standar. ESG, pelaporan iklim, transparansi rantai pasok, semuanya menjadi prasyarat akses modal global. Standar investability pasar modal adalah bagian dari ekosistem ini.
Lembaga seperti MSCI dan FTSE Russell berperan sebagai gerbang modal global. Ketika standar mereka tidak terpenuhi, arus dana otomatis menyesuaikan. Negara bisa tersisih tanpa ada keputusan politik eksplisit.
Baca juga: OJK Kuatkan Peta Jalan Hijau, Taksonomi Baru dan Aturan Risiko Iklim Menanti 2027
Indonesia kini berada di persimpangan. Tekanan pasar bisa dibaca sebagai risiko. Namun, juga sebagai momentum reformasi.
Momentum Pembenahan Struktural
Perbaikan metodologi free float, penguatan aturan keterbukaan kepemilikan, serta konsistensi kebijakan terhadap investor menjadi kunci pemulihan kepercayaan. Tanpa itu, volatilitas bisa berulang.
Bagi pembuat kebijakan, pesan pasar jelas, kredibilitas tata kelola ekonomi kini sama pentingnya dengan stabilitas makro. Tanpa kepercayaan, biaya pembangunan naik. Tanpa reformasi, peluang pembiayaan transisi menyempit.
Pasar telah menekan tombol peringatan. Kini respons kebijakan yang menentukan arah berikutnya. ***
- Foto: Tima Miroshnichenko/ Pexels – Seorang analis memantau pergerakan data pasar di tengah meningkatnya perhatian global terhadap kredibilitas dan likuiditas pasar modal.
