DI DUNIA yang sibuk mengekstraksi sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi, langkah Johan Eliasch terdengar seperti anomali. Pengusaha kelahiran Swedia ini mengeluarkan uang pribadi untuk membeli 400 ribu hektar hutan hujan Amazon pada 2006 dan membiarkannya tetap utuh.
Luas hutan yang ia lindungi setara Kota London. Tidak ada penebangan, tidak ada perkebunan monokultur, tidak ada resort eksklusif. Eliasch hanya ingin satu hal, mempertahankan fungsi “paru-paru dunia” dan keanekaragaman hayatinya.
Kecintaannya pada alam berakar sejak kecil. Ia tumbuh di Stockholm, saat musim dingin panjang masih menjadi rutinitas. Kini, salju di kampung halamannya nyaris hilang. “Sekarang, Anda sama sekali tidak bisa bermain ski di Stockholm,” ujarnya. Perubahan iklim, baginya, bukan isu abstrak.
Dilema Ekonomi dan Lingkungan
Ia melihat ada cacat sistem dalam industri kehutanan global. “Jika memiliki hutan, Anda terdorong untuk menebangnya, menjual kayu, lalu menanam kembali. Dari situ, Anda mendapat uang lagi dari kredit karbon. Bukankah itu aneh?” kritiknya.
Baca juga: Bos Patagonia: Bumi Pemegang Saham Kami Satu-satunya
Mengutip laporan The Guardian, hutan Amazon yang dibelinya dulu dikuasai perusahaan penebangan. Eliasch menutup operasinya dan mem-PHK sekitar 1.000 pekerja. Pilihan ini menuai dilema. Mempertahankan lapangan kerja atau menyelamatkan hutan. “Lapangan kerja bisa diciptakan kembali, tapi hutan ini, jika hilang, tak akan kembali,” tegasnya.
Langkahnya memicu pro-kontra. Ia dipuji sebagai pelindung lingkungan, tapi juga dikritik karena skema kepemilikan lahan besar oleh individu asing berpotensi menimbulkan masalah kedaulatan dan akses masyarakat lokal. Untuk mengatasi hal itu, Eliasch membentuk tim pengawas hutan, melibatkan warga setempat dalam patroli, dan mendorong ekowisata berbasis komunitas.
Baca juga:Krisis Hutan Tropis Bisa Picu Pemanasan Global Abadi
Pelajaran untuk Kebijakan Hutan Indonesia
Bagi Indonesia, kisah ini relevan di banyak aspek. Kita memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, tetapi masih menghadapi deforestasi akibat ekspansi perkebunan, tambang, dan infrastruktur. Kasus Eliasch menunjukkan bahwa model “kepemilikan untuk konservasi” bisa menjadi alternatif. Dengan catatan, regulasi yang kuat, keterlibatan masyarakat lokal, dan jaminan hak kelola berkeadilan.
Pendekatan ini juga membuka peluang pembiayaan inovatif. Pemerintah dapat mengembangkan skema investasi konservasi yang memungkinkan sektor swasta menanamkan modal untuk perlindungan hutan, bukan eksploitasi. Skema semacam itu dapat terintegrasi dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan strategi perdagangan karbon yang lebih transparan.
Baca juga: Saatnya Akhiri Warisan Kolonial di Hutan Indonesia
Di era krisis iklim, kepemilikan atau pengelolaan lahan yang berpihak pada alam bukan hanya soal idealisme. Ini bisa menjadi instrumen diplomasi lingkungan, menjaga reputasi negara, sekaligus membuka pasar baru berbasis jasa ekosistem.
Eliasch membuktikan bahwa melindungi hutan tidak selalu berarti mengorbankan potensi ekonomi. Justru bisa menciptakan nilai baru. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap mendorong model serupa, dengan aturan main yang adil bagi semua pihak? ***
- Johan Eliasch. Foto: fis-ski.
