29/04/2026

EkonomiHijau

ESG: Mengapa Standar Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Semakin Penting bagi Bisnis

Hamdani S Rukiah07 mins

DALAM beberapa tahun terakhir, ESG tidak lagi dipandang sebagai isu reputasi. Tapi, mulai berfungsi sebagai alat seleksi modal, menentukan perusahaan mana yang layak didanai, dipercaya, dan bertahan dalam ekonomi global yang semakin menuntut transparansi. ESG adalah kerangka penilaian yang mengukur kinerja perusahaan dari tiga aspek utama, lingkungan (Environmental), sosial (Social), dan tata kelola (Governance). Konsep…

Baca Selengkapnya...

FOLU Net Sink 2030, Strategi Indonesia Menjadikan Hutan sebagai Penyerap Karbon

Hamdani S Rukiah06 mins

INDONESIA menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai kunci dalam strategi pengendalian perubahan iklim. Dalam struktur emisi nasional, sektor ini bukan hanya penyumbang utama, tetapi juga memiliki potensi terbesar untuk menjadi solusi. Melalui agenda FOLU Net Sink 2030, pemerintah menargetkan perubahan mendasar. Sektor kehutanan tidak lagi menjadi sumber emisi, melainkan menjadi penyerap karbon bersih. FOLU…

Baca Selengkapnya...

Ekonomi Hijau di Indonesia, Mengapa Transisi Tak Bisa Ditunda

R Bestian07 mins

TRANSFORMASI menuju ekonomi hijau semakin menjadi agenda utama dalam kebijakan pembangunan global. Di tengah krisis iklim, degradasi lingkungan, dan tekanan terhadap sumber daya alam, banyak negara mulai mengarahkan strategi ekonominya menuju model pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Indonesia tidak terkecuali. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai memasukkan konsep ekonomi hijau ke dalam berbagai kebijakan pembangunan…

Baca Selengkapnya...

Janji Net Zero Korporasi di Bawah Sorotan, 96% Berisiko Greenwashing

Hamdani S Rukiah07 mins

JANJI iklim perusahaan semakin banyak terdengar di panggung global. Dari target net zero hingga komitmen pengurangan emisi, korporasi berlomba menampilkan citra ramah lingkungan. Namun, sebuah studi terbaru menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks. Di balik klaim keberlanjutan, sebagian besar perusahaan masih menyisakan celah serius dalam kredibilitas komitmen iklim mereka. Sebuah survei terhadap lebih dari 3.500…

Baca Selengkapnya...

PLTS 100 GW, Fondasi Baru Transisi Energi dan Ekonomi Desa

Hamdani S Rukiah06 mins

PROGRAM pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) mulai bergerak dari wacana ke arah desain implementasi. Skala ini bukan kecil. Jika terealisasi, program ini berpotensi menciptakan 118.000 lapangan kerja hijau dan menurunkan emisi hingga 24 juta ton COâ‚‚ ekuivalen (tCOâ‚‚eq). Bagi Indonesia, ini bukan sekadar proyek kelistrikan. Ini adalah reposisi strategi energi nasional. Chief…

Baca Selengkapnya...

8,3 Juta Hektare di Tangan Rakyat, Konsolidasi Tata Kelola Perhutanan Sosial

R Bestian05 mins

PERHUTANAN sosial telah bergerak melampaui fase distribusi izin. Dengan luasan akses mencapai 8,3 juta hektare, kebijakan ini kini memasuki tahap konsolidasi tata kelola. Fokusnya tidak lagi pada ekspansi administratif, tetapi pada penguatan struktur kelembagaan, kualitas pengelolaan, dan integrasi ke dalam arsitektur ekonomi hijau nasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa skema ini dirancang untuk…

Baca Selengkapnya...

Pasar Karbon Indonesia dan Taruhan Pembiayaan Transisi Energi

R Bestian06 mins

INDONESIA sedang mencari sumber pembiayaan baru untuk menopang transisi energi dan pembangunan ekonomi hijau. Anggaran negara tidak cukup. Kebutuhan investasi membesar. Di titik inilah pasar karbon mulai diposisikan bukan sekadar instrumen iklim, tetapi mesin pembiayaan nasional. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa penguatan pasar karbon nasional harus dilihat sebagai strategi…

Baca Selengkapnya...

IDXCarbon Mulai Bergerak, Pasar Karbon Indonesia Masih Mencari Kedalaman

Hamdani S Rukiah05 mins

SIAPA yang membeli karbon Indonesia, dan untuk tujuan apa? Pertanyaan itu semakin relevan sejak Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) resmi beroperasi. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pasar ini tidak lagi sekadar proyek percontohan. Tapi mulai membentuk pola, meski belum sepenuhnya matang. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 24 Desember 2025, nilai transaksi di…

Baca Selengkapnya...

Setelah Denda Rp 6,5 Miliar, Industri Nikel Ajukan Koreksi Kebijakan

Hamdani S Rukiah05 mins

PENGETATAN sanksi tambang di kawasan hutan memasuki babak baru.Kali ini, resistensi datang dari pelaku industri nikel. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) secara resmi menyampaikan keberatan atas besaran denda administratif yang ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025. Regulasi tersebut mengatur denda pelanggaran pertambangan di kawasan hutan untuk nikel,…

Baca Selengkapnya...

Saat Fosil Belum Bisa Pergi, Realitas Transisi Energi Indonesia yang Masih Berat ke Depan

Hamdani S Rukiah06 mins

DI TENGAH gelombang global yang semakin lantang mendorong energi bersih, Indonesia masih berdiri di persimpangan sulit. Ini memunculkan dilema besar, bagaimana berlari menuju target iklim tanpa meruntuhkan fondasi ekonomi yang selama puluhan tahun ditopang energi fosil? Penasihat Presiden untuk Urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro, menyampaikan pesan itu dengan tegas dalam Indonesia Energy Transition Outlook (IETO). Ia…

Baca Selengkapnya...