LEDAKAN kecerdasan buatan membuat data center menjadi infrastruktur baru ekonomi digital. Di balik layanan cloud, mesin pencari berbasis AI, chatbot, dan komputasi besar, ada satu kebutuhan yang tidak bisa disembunyikan, yakni listrik dalam jumlah besar, stabil, dan terus-menerus.
Namun, ada paradoks yang kini mulai mengganggu pasar. Ketika kebutuhan listrik data center naik tajam, laporan emisi sejumlah perusahaan teknologi justru terlihat makin hijau.
Di titik inilah Scope 2 menjadi penting. Scope 2 adalah emisi tidak langsung dari listrik, uap, panas, atau pendinginan yang dibeli perusahaan untuk menjalankan operasinya. Definisi ini sederhana, tetapi konsekuensinya besar. Bagi perusahaan teknologi, jejak iklim terbesar sering kali tidak berasal dari cerobong asap sendiri, melainkan dari listrik yang mereka pakai untuk menyalakan server.
Ledakan AI membuat pelaporan Scope 2 menjadi krusial karena data center memakai listrik besar secara terus-menerus, sementara klaim energi bersih belum tentu mencerminkan kondisi grid tempat listrik itu benar-benar dikonsumsi.
Celah di Laporan Emisi
Riset Clarity AI menunjukkan perusahaan yang bergantung pada data center kini melaporkan emisi Scope 2 sekitar 76 persen lebih rendah dibanding konsumsi listrik grid aktual mereka. Pada 2021, selisih itu masih sekitar 41 persen.
Angka ini tidak otomatis berarti perusahaan teknologi memanipulasi data. Masalahnya lebih struktural. Standar pelaporan emisi saat ini membuka ruang bagi dua metode penghitungan, location-based dan market-based.
Baca juga: AI Mengubah Nilai Strategis Mineral Indonesia
Metode location-based membaca emisi berdasarkan intensitas karbon jaringan listrik fisik di wilayah tempat listrik digunakan. Sementara itu, metode market-based membaca emisi berdasarkan instrumen listrik bersih yang dibeli perusahaan, seperti renewable energy certificate, tarif pemasok, atau power purchase agreement.
Di atas kertas, instrumen itu bisa menurunkan angka emisi. Tetapi di lapangan, data center tetap bisa menyerap listrik dari grid yang pada jam tertentu masih bergantung pada batu bara, gas, atau pembangkit fosil lain.
Inilah celahnya. Laporan terlihat bersih, tetapi sistem kelistrikannya belum tentu ikut bersih.
AI Mengubah Skala Risiko
Isu ini menjadi semakin besar karena AI mengubah skala kebutuhan energi digital. International Energy Agency memperkirakan konsumsi listrik data center global mencapai sekitar 415 TWh pada 2024 dan dapat naik menjadi sekitar 945 TWh pada 2030.
Baca juga: AI Membeli Pembangkit Listrik, Pergeseran Baru Strategi Energi Big Tech
Artinya, data center bukan lagi beban kecil dalam sistem energi. Data center sedang bergerak menjadi komponen struktural dalam perencanaan listrik, jaringan transmisi, pasokan energi bersih, dan ketahanan energi kawasan.
Bagi investor, Scope 2 bukan sekadar angka emisi. Tapi, menjadi indikator risiko. Angka yang terlalu rendah dapat menyembunyikan kebutuhan belanja modal baru untuk listrik bersih, penyimpanan energi, koneksi grid, dan kontrak energi jangka panjang.
Perusahaan yang hanya kuat di klaim energi bersih, tetapi lemah dalam strategi pasokan listrik nyata, akan menghadapi tekanan lebih besar ketika aturan pelaporan makin ketat.
Standar Global Mulai Bergerak
GHG Protocol kini sedang merevisi panduan Scope 2 yang berlaku sejak 2015. Konsultasi publik berlangsung pada 2025 hingga awal 2026, dan standar baru ditargetkan terbit pada 2027.
Arah pembahasannya penting. Klaim listrik bersih bisa didorong menjadi lebih ketat, bukan hanya dicocokkan secara tahunan, tetapi juga secara waktu dan lokasi. Dengan kata lain, perusahaan perlu membuktikan bahwa listrik bersih yang diklaim benar-benar tersedia di wilayah dan jam ketika listrik itu dikonsumsi.
Baca juga: Google dan Microsoft Beralih ke Energi Nuklir untuk Data Center, Apa Alasannya?
Jika pendekatan ini menguat, kontrak energi tahunan saja tidak cukup. Perusahaan akan didorong menuju model 24/7 clean energy, yaitu pasokan listrik bebas karbon yang lebih sesuai dengan kebutuhan operasi data center sepanjang hari.
Ini akan mengubah cara pasar membaca klaim hijau Big Tech.
Pelajaran untuk Indonesia
Bagi Indonesia, isu ini tidak bisa dianggap jauh. Investasi data center, cloud, dan AI mulai diposisikan sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi digital. Tetapi ekonomi digital tetap membutuhkan fondasi fisik, yakni listrik, air, lahan, dan jaringan.
Implikasi kebijakannya jelas. Indonesia tidak cukup hanya menarik investasi data center. Pemerintah juga perlu memastikan pasokan listrik bersih, transparansi klaim energi, kesiapan grid, serta standar pelaporan emisi yang tidak tertinggal dari perubahan global.
Baca juga: Ekonomi AI Menguat, Arsitektur SDM Nasional Dipertaruhkan
Jika tidak, Indonesia berisiko menjadi lokasi ekspansi infrastruktur digital yang besar secara investasi, tetapi berat secara beban energi.
AI memang menjanjikan produktivitas baru. Namun, tanpa akuntansi emisi yang lebih jujur, transisi digital bisa terlihat hijau di laporan, tetapi tetap cokelat di jaringan listrik.
Di masa depan, pertanyaan untuk perusahaan teknologi tidak lagi cukup, berapa banyak energi bersih yang dibeli?
Pertanyaannya menjadi lebih tajam. Apakah energi bersih itu hadir di tempat dan waktu ketika data center benar-benar menyala? ***
- Foto: Ilustrasi/ Pexels – Deretan server di fasilitas data center. Ledakan kebutuhan komputasi AI membuat konsumsi listrik digital meningkat dan menguji kredibilitas pelaporan emisi Scope 2.
