SELURUH 27 negara anggota Uni Eropa menghadapi masalah yang sama, terlambat menerjemahkan ambisi bangunan hijau menjadi hukum nasional.
Komisi Eropa mengirimkan surat teguran resmi kepada semua negara anggota pada 14 Juli 2026. Mereka dinilai belum sepenuhnya mengadopsi Energy Performance of Buildings Directive atau EPBD.
Batas waktunya berakhir pada 29 Mei 2026. Tidak satu pun negara menyelesaikan seluruh proses tepat waktu.
Keterlambatan serentak itu memperlihatkan besarnya jarak antara menetapkan target iklim dan menjalankannya. Padahal, bangunan merupakan pengguna energi terbesar di Eropa.
Baca juga: Bangunan Kini Menentukan Arah Dekarbonisasi
Sekitar 40% energi di Uni Eropa digunakan oleh bangunan. Sektor ini juga menyerap sekitar separuh konsumsi gas kawasan.
Masalahnya tidak berhenti pada besarnya konsumsi.
Sebanyak 85% bangunan di Uni Eropa dibangun sebelum 2000. Sekitar 75% di antaranya memiliki kinerja energi yang buruk. Namun, tingkat renovasi energi masih bertahan di kisaran 1% per tahun.
Angka-angka tersebut menjadikan renovasi bangunan salah satu medan terberat dalam transisi energi Eropa.
Target 2030 Mulai Mendekat
EPBD yang diperbarui pada 2024 dirancang untuk membawa seluruh stok bangunan Eropa menuju dekarbonisasi penuh pada 2050.
Mulai 2028, bangunan baru yang dimiliki badan publik harus memenuhi standar nol emisi. Ketentuan itu diperluas kepada seluruh bangunan baru mulai 2030.
Bangunan nol emisi harus memiliki kebutuhan energi yang sangat rendah, tidak menghasilkan emisi karbon dari bahan bakar fosil di lokasi, dan sebisa mungkin ditopang energi terbarukan.
Target yang lebih rumit berada pada bangunan lama.
Baca juga: Indonesia Kekurangan Bangunan Hijau, Mengapa Investasi dan Kebijakan Belum Sinkron?
Negara anggota harus menyusun jalur nasional untuk memangkas rata-rata konsumsi energi primer bangunan hunian sebesar 16% pada 2030. Pengurangannya meningkat menjadi 20–22% pada 2035.
Sedikitnya 55% penghematan itu harus berasal dari renovasi bangunan hunian dengan kinerja terburuk.
Untuk bangunan nonhunian, standar minimum harus mendorong perbaikan terhadap 16% bangunan berkinerja paling buruk pada 2030. Cakupannya meningkat menjadi 26% pada 2033.
Arahnya jelas. Namun, pencapaiannya membutuhkan lebih dari peraturan teknis.
Renovasi Memerlukan Modal Besar
Jutaan pemilik bangunan akan membutuhkan pembiayaan terjangkau, tenaga terampil, kontraktor berkualitas, serta informasi yang dapat dipercaya tentang biaya dan penghematan energi.
Pemerintah juga harus menyediakan layanan konsultasi terpadu dan skema paspor renovasi bangunan. Paspor tersebut akan memuat tahapan perbaikan menuju kinerja nol emisi.
Tekanan juga datang dari sistem pemanas.
Baca juga: Bogor Makin Panas, Kota Hujan Butuh Ruang Hijau
Sejak 1 Januari 2025, negara anggota seharusnya menghentikan insentif untuk pemasangan boiler mandiri baru berbahan bakar fosil. EPBD juga meminta pemerintah menyusun kebijakan dengan tujuan menghentikan penggunaan boiler fosil pada 2040.
Perubahan ini membuka pasar besar bagi insulasi, pompa panas, panel surya, sistem kendali energi digital, dan material konstruksi rendah karbon.
Namun, peluang tersebut bergantung pada kepastian aturan nasional.
Bagi pemilik properti, keterlambatan menciptakan ketidakjelasan mengenai jadwal renovasi dan standar yang harus dipenuhi. Bagi bank dan pengelola aset, bangunan boros energi dapat memerlukan belanja modal lebih tinggi sekaligus menghadapi penurunan nilai.
Dua Bulan untuk Merespons
Seluruh pemerintah kini memiliki waktu dua bulan untuk menjawab teguran, menyelesaikan aturan, dan memberitahukannya kepada Komisi Eropa.
Jika respons tidak memadai, Komisi dapat mengirimkan reasoned opinion atau pendapat beralasan. Perkara kemudian dapat dibawa ke Pengadilan Uni Eropa dan pada tahap lanjut berujung pada sanksi finansial.
Proses tersebut belum berarti 27 negara langsung dikenai denda. Namun, tindakan serentak terhadap seluruh anggota menunjukkan bahwa persoalannya tidak lagi dapat dipandang sebagai keterlambatan administratif biasa.
Baca juga: 64 Persen Target SDGs Belum Bergerak Cukup Cepat
Eropa telah menetapkan 2030, 2040, dan 2050 sebagai tonggak dekarbonisasi bangunan. Kini, angka yang paling menentukan justru dua bulan.
Kasus ini membawa pelajaran melampaui Eropa. Standar bangunan hijau tidak cukup berhenti pada target dan sertifikasi.
Ia memerlukan hukum yang operasional, pembiayaan yang terjangkau, tenaga kerja yang siap, serta mekanisme pelaksanaan yang mampu menjangkau jutaan bangunan lama. Tanpa itu, target nol emisi hanya akan terlihat kokoh di atas dokumen.
Sumber: Komisi Eropa, Energy Performance of Building Directive, dan EUR-Lex.
- Foto: Marco/ Pexels – Seluruh 27 negara Uni Eropa terlambat mengadopsi penuh aturan kinerja energi bangunan. Keterlambatan itu membayangi target bangunan baru nol emisi mulai 2030.
