EMPAT tahun menuju 2030, dunia menghadapi jurang yang makin lebar antara janji pembangunan dan hasil nyata.
The Sustainable Development Goals Report 2026, yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 7 Juli 2026, menunjukkan bahwa hanya 36 persen dari 139 target yang dapat dinilai berada di jalur pencapaian atau mencatat kemajuan moderat.
Sebaliknya, 49 persen bergerak terlalu lambat. Sebanyak 15 persen lainnya justru mengalami kemunduran dibandingkan posisi pada 2015.
Artinya, hampir dua pertiga target global belum bergerak dengan kecepatan yang dibutuhkan.
Krisis ini tidak berdiri sendiri. Tapi, lahir dari gabungan konflik, tekanan utang, perlambatan ekonomi, krisis iklim, melemahnya bantuan pembangunan, serta sistem pembiayaan global yang belum mampu menjawab kebutuhan negara berkembang.
Kemajuan Ada, tetapi Tidak Merata
Laporan PBB tetap mencatat hasil penting. Akses listrik global telah menjangkau 92 persen populasi dunia. Akses internet naik dari 40 persen menjadi 74 persen dalam satu dekade. Lebih dari separuh penduduk dunia kini menerima setidaknya satu bentuk perlindungan sosial.
Kematian ibu dan anak menurun. Energi terbarukan bertambah. Kematian akibat bencana juga berkurang. Namun, kemajuan itu tidak cukup cepat untuk menutup kesenjangan.
Satu dari sepuluh penduduk dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Sebanyak 2,3 miliar orang menghadapi kerawanan pangan sedang atau berat. Sekitar 2,1 miliar orang belum memiliki akses terhadap layanan air minum yang dikelola secara aman.
Di balik agregat global, ketimpangan antarwilayah tetap lebar. Negara yang dilanda konflik, memiliki ruang fiskal sempit, atau bergantung pada bantuan eksternal berada dalam posisi paling rentan.
Pembiayaan Menjadi Titik Lemah
Salah satu pesan terkuat laporan ini terletak pada pembiayaan.
Pada 2025, bantuan pembangunan resmi turun 23 persen. Penurunan itu menjadi yang terbesar dalam satu tahun sejak Agenda 2030 dimulai.
Pada saat yang sama, kesenjangan pembiayaan SDGs di negara berkembang mencapai sekitar US$4 triliun per tahun.
Situasi ini menunjukkan bahwa banyak negara diminta mempercepat pencapaian target, tetapi tidak memiliki ruang fiskal, akses pembiayaan murah, atau dukungan internasional yang memadai.
Baca juga: Asia-Pasifik Tertinggal dalam SDGs karena Lambatnya Transisi Energi Bersih
Akibatnya, investasi pada kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, energi bersih, dan ketahanan iklim berjalan di bawah kebutuhan.
Laporan PBB mendorong reformasi arsitektur keuangan internasional, penguatan pembiayaan pembangunan, peningkatan kapasitas bank pembangunan multilateral, dan pengelolaan utang yang lebih adil.
Tanpa perubahan pada struktur pembiayaan, percepatan SDGs akan tetap menjadi seruan politik tanpa dukungan material.
Pangan, Iklim, dan Konflik Saling Menguatkan
Laporan ini juga menunjukkan bagaimana krisis saling berhubungan.
Pada 2024, sekitar 673 juta orang masih mengalami kelaparan kronis. Jumlah penduduk yang menghadapi kerawanan pangan tetap lebih tinggi dibandingkan pada 2015.
Konflik mengganggu perdagangan, energi, pupuk, dan rantai pasok. Perubahan iklim menekan produksi pangan dan ketersediaan air. Utang membatasi kemampuan pemerintah memberi perlindungan.
Baca juga: Krisis Air Tidak Netral Gender, Perempuan Menanggung Ongkosnya
Masalahnya bukan hanya kekurangan produksi.
Sistem pangan global juga rentan terhadap guncangan harga, transportasi, dan geopolitik. Negara pengimpor pangan dan energi menghadapi risiko lebih besar ketika satu gangguan berpindah cepat dari pasar global ke rumah tangga.
Karena itu, pencapaian SDGs menuntut kebijakan yang terintegrasi. Ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari energi, iklim, perdagangan, dan perlindungan sosial.
Transisi Energi Belum Cukup Cepat
Energi terbarukan terus tumbuh. Namun, pertumbuhan kapasitas belum otomatis berarti sistem energi telah berkelanjutan.
Banyak negara masih menghadapi masalah jaringan, keterjangkauan tarif, efisiensi energi, akses pembiayaan, dan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Transisi energi juga belum merata.
Negara dengan akses modal besar dapat mempercepat investasi. Negara berkembang sering menghadapi biaya pembiayaan lebih tinggi, risiko fiskal lebih besar, dan keterbatasan teknologi.
Akibatnya, dunia dapat menambah kapasitas energi bersih sekaligus mempertahankan ketimpangan energi.
Pekerjaan Tercipta, Kerentanan Tetap Ada
SDGs menempatkan pekerjaan layak sebagai inti pembangunan.
Namun, sekitar 284 juta pekerja masih hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2025. Memiliki pekerjaan belum tentu cukup untuk keluar dari kerentanan.
Angka tersebut memperlihatkan kelemahan model pertumbuhan yang hanya mengukur jumlah pekerjaan.
Kualitas pekerjaan, upah, perlindungan sosial, keselamatan, hak pekerja, dan peluang peningkatan keterampilan sama pentingnya.
Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan bersamaan dengan ketidakamanan kerja.
Data Menjadi Arena Baru
Bagian penting lain dari laporan ini membahas statistik resmi di era kecerdasan buatan.
Dalam satu dekade, jumlah catatan data SDGs meningkat dari sekitar 330.000 menjadi 3,2 juta. Namun, kesenjangan tetap besar pada isu kesetaraan gender, kota berkelanjutan, aksi iklim, perdamaian, dan keadilan.
Baca juga: Rp2 Triliun Dana Riset dan Ujian Hilirisasi SDGs Indonesia
PBB memperingatkan bahwa ketika data resmi tidak lengkap atau terlambat, sistem AI dapat mengisi kekosongan dengan estimasi yang terlihat meyakinkan tetapi tidak selalu dapat diverifikasi.
Ini menjadikan data sebagai isu kedaulatan.
Negara membutuhkan sistem statistik yang kuat, independen, terlindungi, dan mampu mengatur penggunaan AI untuk kepentingan publik.
Tanpa itu, negara hanya akan menjadi pengguna sistem yang dibangun dengan prioritas pihak lain.
Empat Tahun Terakhir
Laporan SDGs 2026 tidak mengatakan bahwa target global mustahil dicapai.
Namun, laporan itu menunjukkan bahwa jalur saat ini tidak cukup.
Empat tahun terakhir menuju 2030 membutuhkan keputusan yang lebih keras: memperbaiki pembiayaan, memperkuat kerja sama internasional, mempercepat transisi energi, melindungi kelompok rentan, dan membangun sistem data yang dapat dipercaya.
Dunia tidak kekurangan tujuan. Yang kurang adalah kemampuan untuk menyatukan kebijakan, anggaran, teknologi, dan akuntabilitas dalam satu arah.
Tanpa perubahan itu, 2030 akan datang sebagai tenggat yang dipenuhi laporan, tetapi tidak cukup hasil. ***
- Foto: Ilustrasi/Â Rafael Rodrigues/ Pexels – Perdagangan, energi, pangan, dan pembiayaan saling terhubung dalam menentukan laju pencapaian SDGs. Empat tahun menuju 2030, hampir dua pertiga target global belum bergerak cukup cepat.
