DANA riset tidak bisa lagi dilihat sekadar sebagai biaya untuk laboratorium, jurnal ilmiah, atau seminar akademik. Di tengah krisis pangan, transisi energi, tekanan kesehatan, dan ketimpangan wilayah, riset seharusnya menjadi alat negara untuk menjawab masalah nyata.
Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN kini berada di titik penting itu. Melalui Dana Abadi Penelitian yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, BRIN telah mendanai sekitar 1.600 judul penelitian sepanjang 2022–2025.
Nilainya mencapai sekitar Rp2 triliun. Dana itu dipakai untuk membiayai berbagai riset di bidang pangan, kesehatan, energi, hingga sosial humaniora. Cakupannya juga meluas ke banyak wilayah Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T.
Riset Harus Turun
Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi BRIN, Raden Arthur Ario Lelono, mengatakan sebagian besar riset yang didanai berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan ke-9 tentang industri, inovasi, dan infrastruktur.
Ia menyampaikan hal itu dalam kegiatan BRIN-UNDP Working Session: Identifying Priority Areas for Collaboration to Accelerate SDGs Implementation di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Rabu (3/6).
Baca juga: Asia-Pasifik Tertinggal dalam SDGs karena Lambatnya Transisi Energi Bersih
Di sinilah ujian besarnya. Dana riset SDGs menjadi penting karena menentukan apakah inovasi hanya berhenti sebagai pengetahuan, atau benar-benar berubah menjadi solusi pangan, energi, kesehatan, industri, dan pembangunan wilayah.
Indonesia tidak kekurangan masalah. Petani butuh teknologi yang membuat produksi lebih tahan terhadap perubahan iklim. Kota butuh solusi energi bersih. Industri butuh inovasi agar lebih efisien. Wilayah pesisir butuh riset untuk menjaga laut, mangrove, dan ekonomi lokal.
Industri Perlu Masuk
BRIN menyebut rekam jejak pendanaan ini bisa menjadi dasar untuk memperluas kerja sama baru. Bidang seperti ekonomi biru dan energi masuk dalam daftar penting.
Ekonomi biru berarti pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Bagi Indonesia, isu ini sangat strategis. Laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang hidup, pangan, iklim, dan perlindungan pesisir.
Namun, riset tidak akan cukup kuat bila hanya bergerak di lingkungan kampus dan lembaga penelitian. Dunia industri perlu masuk lebih jauh. Masalahnya, belanja riset sektor swasta di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara lain.
Baca juga: Menyiasati Kesenjangan Pendanaan SDGs dengan Teknologi dan Inovasi
Karena itu, BRIN mendorong skema kolaboratif. Industri dapat memanfaatkan infrastruktur riset, sumber daya manusia iptek, dan pendanaan bersama. Dengan cara ini, hasil penelitian punya peluang lebih besar masuk ke produk, kebijakan, dan layanan publik.
Kolaborasi Jadi Arah
Arthur menegaskan arah riset kini tidak lagi sebatas science for science. Riset harus menjawab persoalan masyarakat, kebutuhan industri, dan agenda nasional.
BRIN juga telah mendukung pembentukan 35 Pusat Kolaborasi Riset atau PKR bersama 16 perguruan tinggi. Pusat ini dirancang sebagai center of excellence dengan tema spesifik, termasuk ekologi mangrove.
PKR diharapkan menjadi hub riset internasional. PKR bisa menarik visiting professor, peneliti postdoctoral, dan visiting researcher dari berbagai negara.
Baca juga: Riset BRIN: Jakarta Kian Kedap Air, Ancaman Banjir Makin Sistemik
Langkah ini penting. Namun, tantangannya tetap sama. Bagaimana membuat riset lebih cepat bergerak dari laboratorium ke kebijakan, dari data ke keputusan, dan dari prototipe ke dampak.
Rp2 triliun dana riset dan 1.600 penelitian adalah modal besar. Tetapi ukuran akhirnya bukan jumlah judul riset. Ukuran akhirnya adalah apakah warga, industri, dan lingkungan benar-benar merasakan manfaatnya. ***
- Foto: Ilustrasi/ Yusuf Çelik/ Pexels – Pendanaan riset perlu diarahkan tidak hanya untuk produksi pengetahuan, tetapi juga untuk memperkuat kebijakan, industri, dan solusi pembangunan berkelanjutan.
