ANAK-ANAK berseragam merah putih berjalan melewati tanah berlumpur. Di bagian lain, mereka menyeberangi aliran air melalui susunan papan yang ditopang drum plastik.
Ruang kelas mereka bukan bangunan permanen. Anak-anak duduk dan belajar di bawah tenda sederhana, dengan meja seadanya.
Potret tersebut muncul dalam unggahan Instagram Azzahra Putri Santi pada 20 Mei 2026. Bersama Ekspedisi Kitabisa, pendiri Yayasan Seribu Satu Cita itu memperlihatkan kondisi pendidikan di wilayah terdampak bencana Aceh.
“Mereka cuma enggak punya sekolah, bukan enggak punya mimpi,” tulis teks dalam videonya.
Caption unggahan itu lebih singkat, tetapi menyimpan pesan besar, “Aceh belum baik-baik aja.”
Unggahan tersebut tidak cukup untuk menggambarkan seluruh kondisi Aceh. Namun, itu memperlihatkan satu celah penting dalam pemulihan pascabencana.
Kegiatan belajar mungkin telah berjalan. Akan tetapi, berjalan kembali belum selalu berarti pulih sepenuhnya.
Ribuan Sekolah Terdampak
Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat pada akhir 2025 meninggalkan kerusakan besar pada sektor pendidikan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat 4.922 sekolah terdampak di tiga provinsi tersebut. Hingga Mei 2026, sebanyak 4.820 sekolah telah kembali menjalankan pembelajaran secara penuh. Artinya, masih terdapat 102 sekolah yang ketika data itu diterbitkan belum sepenuhnya kembali beroperasi.
Angka itu menunjukkan kemajuan besar. Namun, istilah “pembelajaran penuh” perlu dibaca secara hati-hati.
Baca juga: Pendidikan Hijau, Jalan Baru Mempersiapkan Generasi Muda di Era Krisis Iklim
Sekolah dapat kembali mengajar di ruang sementara. Guru dan murid dapat kembali bertemu, meski akses jalan belum pulih, bangunan belum selesai diperbaiki, atau fasilitas pendukung masih terbatas.
Pada akhir Desember 2025, pemerintah mencatat 3.508 sekolah telah beroperasi, 587 sekolah masih dalam proses pembersihan, dan 54 sekolah menyelenggarakan pembelajaran di tenda darurat.
Perjalanan dari tenda darurat menuju sekolah yang aman ternyata tidak selalu singkat.
Pemulihan Fisik Masih Berjalan
Sampai 12 Mei 2026, pemerintah telah memberikan bantuan revitalisasi kepada 3.084 sekolah terdampak dengan anggaran lebih dari Rp2,9 triliun.
Aceh menerima porsi terbesar, yakni 2.085 sekolah. Sebanyak 267 sekolah yang rusak berat atau perlu direlokasi ditangani melalui kerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Pemerintah daerah juga masih harus menyiapkan lahan bagi 65 sekolah yang membutuhkan relokasi.
Data tersebut menjelaskan mengapa potret ruang belajar darurat masih ditemukan berbulan-bulan setelah bencana.
Pemulihan pendidikan tidak selesai ketika kegiatan belajar dimulai kembali. Sekolah juga membutuhkan bangunan aman, sanitasi, listrik, bahan ajar, akses transportasi, serta lingkungan yang tidak mempertaruhkan keselamatan anak.
Di SLBN Pembina Aceh Tamiang, misalnya, banjir bandang akhir November 2025 menutup ruang kelas dengan lumpur setinggi lutut orang dewasa. Air yang sempat mencapai lebih dari tiga meter juga merusak lantai dan atap bangunan. Pada akhir Mei 2026, sekolah tersebut masih menjadi bagian dari program revitalisasi pemerintah.
Angka Rata-rata Bisa Menyembunyikan Kerentanan
Sebelum bencana, partisipasi pendidikan dasar di Aceh tergolong tinggi. Data BPS menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah 2024 mencapai 99,42 persen untuk anak usia 7–12 tahun dan 97,77 persen untuk usia 13–15 tahun.
Namun, angka rata-rata provinsi tidak selalu menangkap kualitas perjalanan menuju sekolah.
Seorang anak tetap dapat tercatat sebagai siswa meski harus melintasi lumpur, menyeberangi jembatan sementara, atau belajar di bawah tenda. Statistik partisipasi mengukur kehadiran dalam sistem pendidikan, bukan seluruh risiko yang harus mereka tanggung.
Baca juga: 64 Persen Target SDGs Belum Bergerak Cukup Cepat
Di sinilah pemulihan pascabencana bertemu dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG 4. Targetnya bukan sekadar membuat anak tetap terdaftar, tetapi menjamin pendidikan yang inklusif, setara, berkualitas, dan dapat dijangkau semua orang.
Secara global, jalannya pun masih tertinggal. Laporan SDGs PBB 2026 mencatat hanya 36 persen dari 139 target yang dapat dinilai berada di jalur pencapaian atau menunjukkan kemajuan moderat. Sebanyak 49 persen bergerak terlalu lambat dan 15 persen justru mundur dari posisi 2015.
Komunitas Membantu, Negara Tetap Bertanggung Jawab
Gerakan seperti yang dilakukan Azzahra penting. Konten publik dapat membuka mata, menggalang solidaritas, dan membawa bantuan menuju wilayah yang jarang mendapat perhatian.
Namun, sekolah yang aman tidak boleh bergantung pada viralitas unggahan atau keberhasilan penggalangan dana.
Baca juga: SDGs Tertinggal, Indonesia Tak Bisa Hanya Tumbuh
Komunitas dapat mengisi kekosongan sementara. Tanggung jawab memastikan setiap anak memiliki ruang belajar yang layak tetap berada pada pemerintah.
Ukuran keberhasilan pemulihan bukan hanya berapa sekolah yang kembali “beroperasi”. Ukurannya adalah apakah anak dapat berangkat tanpa mempertaruhkan keselamatan, belajar dengan fasilitas memadai, dan pulang tanpa harus menunggu cuaca bersahabat.
Sebab bencana belum benar-benar selesai selama hak belajar anak masih berlangsung dalam keadaan darurat. ***
- Foto: @azzahraputrisanti_ dan Ekspedisi Kitabisa – Anak-anak melintasi jembatan sementara di wilayah terdampak bencana Aceh. Potret yang dibagikan pada Mei 2026 menunjukkan akses pendidikan belum sepenuhnya kembali normal.
