UANG Rp6,6 triliun yang ditampilkan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung bukan sekadar tumpukan uang. Itu adalah penanda keterlambatan negara. Uang itu baru muncul setelah pelanggaran kawasan hutan berlangsung bertahun-tahun, melibatkan jutaan hektare lahan, dan menciptakan kerugian ekologis yang tak sepenuhnya bisa dipulihkan. Dari sisi fiskal, angka ini terlihat besar. Namun dari perspektif kebijakan, Rp6,6 triliun…
UNTUK pertama kalinya dalam sejarah hukum Swiss, sebuah pengadilan menerima gugatan iklim terhadap perusahaan besar. Bukan dari negara maju. Bukan dari LSM global. Gugatan itu datang dari empat nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, wilayah pesisir Indonesia yang saban tahun kian tergerus krisis iklim. Pada 22 Desember 2025, Pengadilan Kanton Zug, Swiss, menyatakan menerima seluruh permohonan…
TRANSISI energi Indonesia memasuki fase baru. Bukan lagi soal menambah pembangkit, tetapi memperluas makna energi bersih itu sendiri. Di titik inilah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menempatkan diri, sebagai penggerak panas bumi yang melampaui listrik. Mengusung tema Empowering The Green Acceleration, PGE memaknai panas bumi sebagai ekosistem. Bukan hanya sumber energi baseload rendah emisi,…
RIBUAN desa di Indonesia hidup dalam status yang menggantung. Secara administratif, desa-desa tersebut diklaim sebagai bagian dari kawasan hutan. Secara faktual, desa-desa itu telah ada, berpenduduk, dan beraktivitas ekonomi sejak lama. Ketegangan inilah yang kini menjadi salah satu sumber kemiskinan struktural di perdesaan. Data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) 2024 menunjukkan, 2.966…
RENCANA perubahan zonasi di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) membuka perdebatan serius dalam tata kelola konservasi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mendorong pemanfaatan jasa lingkungan karbon sebagai instrumen perlindungan dan rehabilitasi. Di sisi lain, organisasi lingkungan melihatnya sebagai kemunduran prinsipil dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam. Melalui Balai TN Way Kambas, Kementerian Kehutanan merancang penetapan sekitar…
PARIWISATA global sedang berubah arah.Bukan lagi tentang seberapa jauh orang bepergian, tapi seberapa relevan perjalanan itu dengan hidup mereka. Menjelang 2026, wisata berbasis minat personal kian menguat. Orang tidak sekadar mencari destinasi populer, melainkan pengalaman yang sesuai nilai, gaya hidup, dan kebutuhan emosional. Pergeseran ini bukan tren sesaat. Tapi, mencerminkan transformasi sosial yang berdampak langsung…
NEGARA mulai menarik garis tegas pada isu yang selama ini dibiarkan abu-abu, alih fungsi sawah. Di tengah tekanan pembangunan, urbanisasi, dan ekspansi kawasan industri, pemerintah menegaskan bahwa sawah tidak lagi bisa diperlakukan sebagai cadangan ruang yang mudah dikonversi. Yang dimaksud pemerintah adalah sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), instrumen hukum utama…
HUJAN salju yang kembali turun di Pegunungan Jabal Al-Lawz, wilayah Tabuk, Arab Saudi, pada pertengahan Desember ini sekilas tampak sebagai fenomena musiman yang unik. Namun bagi diskursus perubahan iklim, kejadian tersebut menyimpan makna yang lebih dalam. Terutama ketika terjadi di kawasan arid yang selama ini identik dengan panas ekstrem dan curah hujan rendah. Menurut laporan…
KEPUTUSAN Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang penebangan pohon di kawasan hutan produksi menandai pergeseran penting dalam cara pemerintah daerah membaca ulang fungsi hutan. Bukan sekadar kebijakan sektoral, langkah ini memicu pertanyaan lebih besar. Apakah konsep hutan produksi masih relevan di provinsi dengan tekanan ekologis setinggi Jawa Barat? Dalam rapat koordinasi tata ruang dan pertanahan…
PENGETATAN sanksi tambang di kawasan hutan memasuki babak baru.Kali ini, resistensi datang dari pelaku industri nikel. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) secara resmi menyampaikan keberatan atas besaran denda administratif yang ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025. Regulasi tersebut mengatur denda pelanggaran pertambangan di kawasan hutan untuk nikel,…
