Pelajaran Perlindungan Ekosistem Laut dari PLTN Hinkley Point C

PEMBANGKIT listrik tenaga nuklir kerap diposisikan sebagai solusi energi rendah karbon berskala besar. Namun di balik narasi pengurangan emisi, proyek nuklir juga membawa tantangan ekologis yang jarang dibahas secara rinci. Kasus Hinkley Point C di Inggris menunjukkan bagaimana persoalan itu mulai dijawab dengan pendekatan yang lebih presisi dan berbasis sains.

Proyek PLTN yang dioperasikan oleh EDF ini memasang sistem acoustic fish deterrent, sering dijuluki fish disco, pada pipa pengambilan air laut. Teknologi ini memanfaatkan gelombang suara tertentu untuk menjauhkan ikan dari area berisiko tersedot ke sistem pendingin reaktor. Tujuannya sederhana, mencegah kematian ikan sebelum terjadi.

Hasil uji awal menunjukkan dampak signifikan. Penelitian lapangan menemukan bahwa mayoritas ikan shad bertanda menghindari area hingga sekitar 60 meter dari mulut pipa ketika sistem diaktifkan. Tanpa sistem ini, ikan justru kerap mendekat. Secara tahunan, teknologi tersebut diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 44 ton ikan, setara hasil tangkapan kapal nelayan kecil.

Dari Kompensasi ke Pencegahan

Temuan ini penting karena menandai pergeseran pendekatan mitigasi dampak lingkungan. Sebelumnya, EDF sempat mengusulkan pembangunan ratusan hektare rawa asin (salt marsh) sebagai kompensasi ekologis. Namun, teknologi akustik membuktikan bahwa pencegahan langsung di sumber risiko dapat lebih efektif dibanding kompensasi pasca-dampak.

Baca juga: Bank Dunia Buka Lagi Pintu Pendanaan Nuklir untuk Negara Berkembang

Dalam skema subsidi Hinkley Point C, EDF menerima tingkat pengembalian tetap atas listrik yang dihasilkan. Konsekuensinya, biaya tambahan teknologi perlindungan ikan tidak dibebankan ke konsumen, melainkan harus diserap perusahaan. Desain kebijakan ini mendorong internalisasi biaya lingkungan oleh pelaku proyek, sebuah preseden penting dalam tata kelola energi rendah karbon.

Kawasan Hinkley Point C dilihat dari lanskap sekitarnya, menegaskan pentingnya integrasi kebijakan energi dan perlindungan ekosistem pesisir. Foto: @hinkleypointc.

Para ilmuwan dari Swansea University menilai hasil awal ini sangat menjanjikan. Data juga menunjukkan bahwa salmon Atlantik bermigrasi melalui jalur utama Sungai Severn yang relatif jauh dari titik pengambilan air. Dalam dua tahun pemantauan, hanya dua salmon bertanda yang terdeteksi dalam radius satu kilometer dari sistem intake.

Baca juga: Segitiga Terumbu Karang, Langkah 6 Negara Selamatkan Ekosistem Laut

Hasil riset tersebut akan diajukan ke Marine Management Organisation untuk evaluasi regulator. Laporan awal mengenai inovasi ini turut disorot oleh The Guardian, yang menempatkannya sebagai contoh konkret bagaimana proyek energi besar merespons tekanan lingkungan.

Pelajaran untuk Indonesia yang Bersiap Masuk Era Nuklir

Kasus Hinkley Point C menjadi relevan ketika Indonesia mulai membuka bab baru kebijakan energinya. Pemerintah menyatakan akan membangun PLTN berkapasitas 7 Giga Watt (GW) yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Nuklir tidak lagi sekadar wacana, tetapi mulai ditempatkan sebagai bagian dari bauran energi nasional jangka panjang.

Baca juga: Energi Nuklir, Solusi Bersih Indonesia untuk 2032

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, menyebut tambahan 7 GW nuklir akan melengkapi target 70 GW energi baru terbarukan. Menurutnya, hampir semua negara maju telah mengoperasikan PLTN sebagai sumber listrik rendah karbon, meski statusnya sebagai clean energy masih menuai perdebatan.

Desain Grafis: Daffa Attarikh/ SustainReview

Di sisi regulasi, Kementerian ESDM tengah menyiapkan Peraturan Presiden sebagai payung pengembangan PLTN. Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi menyatakan Perpres tersebut telah berada di meja Presiden dan akan diikuti pembentukan kelompok kerja lintas sektor. Namun, standar perlindungan ekosistem laut dan pesisir belum dijelaskan secara rinci.

Baca juga: Ekonomi Biru, Menyelamatkan Laut di Tengah Minimnya Investasi

Di sinilah pelajaran kebijakan dari Inggris menjadi krusial. Jika Indonesia serius memasuki era nuklir, perlindungan ekosistem laut perlu dirancang sejak fase awal kebijakan. Bukan sebagai kompensasi di belakang, melainkan sebagai prasyarat legitimasi sosial dan ekologis bagi proyek energi masa depan. ***

  • Foto: naturalengland.blog.gov.uk – Bentang pesisir di sekitar proyek Hinkley Point C menjadi konteks penting dalam perumusan standar perlindungan ekosistem laut pada pembangunan PLTN.
Bagikan