COP17: Perlindungan Alam Tak Cukup Diurus Kementerian Lingkungan

Hamdani S Rukiah5 hari ago6 hari ago05 mins

Banyak negara sudah menetapkan target biodiversitas. Namun, pelaksanaan tertinggal ketika perlindungan alam membutuhkan perubahan kebijakan ekonomi dan kerja lintas kementerian. TARGET perlindungan alam semakin banyak ditulis. Pelaksanaannya belum bergerak secepat itu. Di tengah berlangsungnya COP17 biodiversitas di Yerevan, Armenia, kesenjangan antara target dan pelaksanaan menjadi sorotan. Hampir 90 persen dari 196 pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati…

Baca Selengkapnya...

OMC Rutin Digelar, Solusi Karhutla atau Tanda Ketergantungan?

R Bestian6 bulan ago6 bulan ago04 mins

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) adalah instrumen mitigasi jangka pendek untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi bukan solusi struktural terhadap akar masalah yang bersumber dari tata kelola lahan dan air, khususnya di ekosistem gambut. PEMERINTAH kembali mengandalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menekan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau menjelang…

Baca Selengkapnya...

20 Kota Dipilih PBB, Indonesia Belum Masuk Peta Kota Nol Sampah

R Bestian7 bulan ago7 bulan ago03 mins

DUNIA mulai mengubah cara memandang sampah. Bukan lagi sekadar urusan kebersihan kota, tetapi indikator kapasitas tata kelola, efisiensi sumber daya, dan kesiapan menghadapi krisis iklim. Ketika Dewan Penasihat PBB bersama UN-Habitat dan UNEP merilis daftar 20 Cities Towards Zero Waste, satu hal langsung terlihat, tidak ada satu pun kota dari Indonesia. Absennya Indonesia bukan sekadar…

Baca Selengkapnya...

Ekosistem Rebound di Sungai Yangtze, Cermin Kebijakan bagi Sungai-sungai Indonesia

R Bestian8 bulan ago8 bulan ago03 mins

SEJAK 2020, China mengambil langkah drastis. Pemerintah melarang penuh penangkapan ikan komersial di sepanjang Sungai Yangtze. Kebijakan ini berlaku lintas provinsi dan dirancang jangka panjang. Targetnya, menghentikan keruntuhan biodiversitas dan memulihkan fungsi ekologis sungai terpanjang di Asia itu. Selama puluhan tahun, Yangtze mengalami tekanan berat. Overfishing, polusi industri, dan pembangunan bendungan menggerus populasi ikan. Spesies…

Baca Selengkapnya...

Tender PSEL, Taruhan Tata Kelola Energi Sampah

Hamdani S Rukiah8 bulan ago9 bulan ago03 mins

INDONESIA memasuki fase krusial dalam agenda pengolahan sampah perkotaan. Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) tahap pertama resmi masuk fase tender. Sebanyak 24 perusahaan dari Tiongkok, Prancis, Jepang, Singapura, dan Hongkong bersaing memperebutkan proyek di Bali, Bogor, Bekasi, dan Yogyakarta. Ini bukan sekadar tender infrastruktur. Ini adalah uji arah kebijakan energi-sampah Indonesia untuk tiga…

Baca Selengkapnya...

Pelajaran Perlindungan Ekosistem Laut dari PLTN Hinkley Point C

Hamdani S Rukiah9 bulan ago9 bulan ago03 mins

PEMBANGKIT listrik tenaga nuklir kerap diposisikan sebagai solusi energi rendah karbon berskala besar. Namun di balik narasi pengurangan emisi, proyek nuklir juga membawa tantangan ekologis yang jarang dibahas secara rinci. Kasus Hinkley Point C di Inggris menunjukkan bagaimana persoalan itu mulai dijawab dengan pendekatan yang lebih presisi dan berbasis sains. Proyek PLTN yang dioperasikan oleh…

Baca Selengkapnya...

Jakarta dan Bayang-bayang Kebangkrutan Air Perkotaan

R Bestian9 bulan ago9 bulan ago04 mins

JAKARTA kini masuk kategori kota dengan tekanan air ekstrem. Status ini menempatkannya sejajar dengan London dan Bangkok. Masalahnya bukan sekadar kekurangan hujan. Akar persoalannya adalah cara kota mengelola air. Pemetaan global terbaru terhadap kota-kota besar menunjukkan separuh dari 100 kota terbesar dunia hidup dalam kondisi water stress tinggi. Artinya, pengambilan air hampir menyamai, bahkan melampaui,…

Baca Selengkapnya...

Pencabutan Izin Hutan, Keputusan Politik vs Administrasi Negara

Hamdani S Rukiah9 bulan ago9 bulan ago03 mins

KEPUTUSAN negara mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 28 perusahaan memantik pertanyaan publik yang sah, siapa sebenarnya yang berwenang mencabut izin, dan di mana posisi Presiden dalam struktur administrasi negara? Pertanyaan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyentuh inti tata kelola sumber daya alam dan kredibilitas kebijakan lingkungan Indonesia. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas…

Baca Selengkapnya...

Cabut Izin Hutan, Negara Diuji dalam Tata Kelola

R Bestian9 bulan ago9 bulan ago03 mins

KEPUTUSAN negara mencabut izin 28 perusahaan di kawasan hutan Sumatera menandai eskalasi baru dalam penertiban sektor kehutanan. Namun, di balik langkah tegas itu, pertanyaan kebijakan justru menguat, seberapa transparan prosesnya, dan sejauh mana negara siap menanggung konsekuensi ekologisnya? Pencabutan izin diumumkan setelah audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), menyusul banjir dan longsor di…

Baca Selengkapnya...

Negara Membuka Peta Tambang Ilegal dan Sawit di Kawasan Hutan

Hamdani S Rukiah9 bulan ago9 bulan ago03 mins

NEGARA akhirnya membuka angka yang selama ini hanya beredar sebagai dugaan.Kementerian Kehutanan memaparkan luasan pertambangan di kawasan hutan yang mencapai 296.807 hektare. Hampir dua pertiganya tidak berizin. Data ini adalah potret tata kelola sumber daya alam yang rapuh di jantung kawasan hutan Indonesia. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyebut, dari total bukaan tambang tersebut, 191.790…

Baca Selengkapnya...