Perundingan di Armenia memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai keterlibatan masyarakat adat dalam tata kelola biodiversitas. Sikap delegasi Indonesia menjadi sorotan ketika dunia berupaya memperkuat partisipasi kelompok penjaga alam.

PERLINDUNGAN keanekaragaman hayati tidak hanya ditentukan oleh luas kawasan konservasi atau besarnya dana internasional. Ada pertanyaan yang lebih mendasar, siapa yang memperoleh tempat dalam proses pengambilan keputusan mengenai alam?

Pertanyaan itu mengemuka dalam Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP17) di Yerevan, Armenia, pada 19-30 Oktober 2026. Negara-negara sedang merundingkan tata kerja sebuah badan permanen yang secara khusus menangani pengetahuan tradisional dan keterlibatan masyarakat adat serta komunitas lokal.

Indonesia turut menjadi perhatian. Laporan pada Senin, 26 Oktober, menyebut delegasi pemerintah Indonesia dari Kementerian Luar Negeri belum menyepakati mekanisme pemilihan perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam struktur badan tersebut, termasuk soal kepemimpinan bersama.

Informasi itu bersumber dari pemberitaan dan pernyataan masyarakat sipil. Hingga penelusuran ini dilakukan, belum ditemukan penjelasan resmi delegasi Indonesia yang merinci keberatan tersebut. Karena itu, belum dapat disimpulkan apakah posisi tersebut merupakan penolakan terhadap partisipasi masyarakat adat secara keseluruhan atau keberatan terhadap mekanisme kelembagaannya.

Dari Pengakuan Menuju Keterlibatan

Perdebatan berpusat pada Subsidiary Body on Article 8(j) atau SB8J, badan permanen yang dibentuk melalui keputusan COP16 di Cali, Kolombia, pada 2024.

Berdasarkan dokumen resmi Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), badan ini bertugas memberikan nasihat kepada konferensi para pihak dan badan-badan pendukungnya mengenai isu masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pelaksanaan konvensi.

Pasal 8(j) sendiri mengatur penghormatan, pelestarian, dan pemeliharaan pengetahuan, inovasi, serta praktik masyarakat adat dan komunitas lokal yang relevan bagi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan memperhatikan ketentuan hukum nasional.

Pembentukan SB8J merupakan perubahan kelembagaan penting. Namun, pembentukannya belum otomatis menyelesaikan persoalan siapa yang dapat menjadi wakil masyarakat adat, bagaimana mereka dipilih, dan seberapa besar keterlibatannya dalam kepemimpinan badan.

Persoalan inilah yang sedang dinegosiasikan di Yerevan.

Ketika Posisi Indonesia Dipertanyakan

Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Torry Kuswardono, menilai masyarakat adat selayaknya ditempatkan dalam proses partisipasi yang penuh dan efektif.

Dalam pernyataan yang diberitakan Indonews, Torry mengkritik keberatan delegasi Indonesia terhadap keberadaan wakil masyarakat adat dalam struktur kepemimpinan SB8J.

Ia mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat adat tidak berarti mengambil alih kewenangan negara. SB8J berfungsi menyiapkan rekomendasi, sedangkan keputusan konvensi tetap berada pada negara-negara pihak.

Pembedaan tersebut penting. Keterlibatan dalam kepemimpinan dan penyusunan rekomendasi tidak identik dengan kewenangan menentukan keputusan akhir konferensi.

Torry juga menyoroti perkembangan di tingkat nasional, termasuk pembentukan tim koordinasi pemerintah untuk pemajuan, perlindungan, dan pengakuan kearifan lokal dalam konservasi biodiversitas.

Baginya, langkah kelembagaan di dalam negeri semestinya sejalan dengan sikap diplomasi Indonesia di forum internasional.

Negara Memimpin, Masyarakat Adat Berpartisipasi

Perbedaan pandangan dalam COP17 tidak dapat dilepaskan dari dua prinsip yang sama-sama diakui dalam keputusan pembentukan SB8J: badan tersebut dipimpin negara-negara pihak, tetapi juga harus menjamin partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat serta komunitas lokal.

Laporan Earth Negotiations Bulletin tanggal 23 Oktober mencatat perundingan belum mencapai titik temu tentang jumlah perwakilan masyarakat adat dalam biro kepemimpinan, pengakuan nasional terhadap perwakilan, dan dasar pembagian wilayah representasi.

Negosiasi turut menyentuh pertanyaan mengenai penentuan wakil melalui mekanisme masyarakat adat sendiri atau melalui kerangka regional yang digunakan negara-negara anggota PBB.

Perbedaan ini berkaitan dengan praktik hukum, kebijakan pengakuan masyarakat adat, dan pertimbangan kedaulatan yang tidak seragam antarnegara.

Dengan demikian, pembahasan tidak sesederhana mempertentangkan negara yang mendukung dengan negara yang menolak hak masyarakat adat. Perlu dibedakan antara pengakuan hak partisipasi dan perdebatan mengenai prosedur pelaksanaannya.

Masyarakat Adat Menolak Kemunduran

Dari sisi masyarakat adat internasional, June Rubis, yang mewakili forum IIFB, menyerukan agar negara-negara tidak mengurangi capaian partisipasi yang dibangun sejak mekanisme pendahulu SB8J masih berbentuk kelompok kerja sementara.

Menurut pernyataan yang diberitakan dari arena COP17, Rubis secara khusus mendorong negara-negara ASEAN mendukung tata kerja SB8J yang menghormati suara serta hak masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.

Seruan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai tata kerja bukan sekadar urusan administratif. Mekanisme pemilihan wakil akan memengaruhi siapa yang dapat membawa pengalaman masyarakat adat ke tingkat perundingan internasional.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Rights + Communities pada Wildlife Conservation Society (WCS), Sushil Raj.

Dalam pernyataan resmi WCS pada 19 Oktober, Raj menekankan bahwa negosiasi harus memastikan keterwakilan yang penuh, setara, dan efektif. Ia juga meminta negara-negara memperluas akses langsung masyarakat adat serta komunitas lokal terhadap pembiayaan konservasi.

Raj mengingatkan bahwa pengaturan tata kerja SB8J semestinya memungkinkan kepemimpinan bersama yang bermakna, bukan sekadar kehadiran simbolis.

Persoalan partisipasi dengan demikian terhubung dengan akses terhadap sumber daya: bukan hanya apakah masyarakat adat dapat berbicara, melainkan apakah mereka mampu memengaruhi program konservasi yang berdampak pada wilayahnya.

Indonesia Memiliki Kepentingan Besar

Bagi Indonesia, keputusan mengenai SB8J relevan dengan pengelolaan kawasan hutan, perlindungan pengetahuan tradisional, pemanfaatan sumber daya genetik, hingga pencegahan kebakaran lahan.

Masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan bernilai ekologis sering berhadapan langsung dengan konsekuensi kebijakan konservasi, termasuk pembatasan pemanfaatan sumber daya serta perubahan tata kelola wilayah.

Keberadaan mereka tidak dapat disamaratakan. Status hukum, pola penguasaan tanah, kelembagaan adat, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan berbeda antarkomunitas.

Karena itu, keputusan global membutuhkan penerjemahan yang cermat dalam kebijakan nasional. Partisipasi internasional tidak otomatis menyelesaikan persoalan pengakuan masyarakat adat, konflik tenurial, ataupun akses terhadap dana konservasi.

Namun, mekanisme yang kuat berpotensi memperbesar peluang pengalaman lokal dipertimbangkan ketika negara-negara menyusun rekomendasi dan kebijakan biodiversitas.

Ujian Diplomasi Belum Berakhir

COP17 memasuki pekan terakhir perundingannya dengan sejumlah persoalan penting yang belum terselesaikan, termasuk tata kerja SB8J dan mobilisasi pembiayaan biodiversitas.

Dalam konteks ini, yang perlu dilihat dari sikap Indonesia bukan hanya dukungan terhadap tujuan konservasi, melainkan penjelasan mengenai bentuk partisipasi masyarakat adat yang dianggap tepat dan dapat dilaksanakan.

Kejelasan posisi resmi pemerintah penting agar perbedaan pendapat dalam negosiasi dapat dinilai berdasarkan substansinya, bukan semata-mata tudingan yang berkembang.

Pada akhirnya, keberhasilan SB8J tidak cukup diukur dari terbentuknya sebuah lembaga permanen. Ukurannya adalah apakah pengetahuan dan pengalaman masyarakat adat benar-benar memperoleh ruang dalam proses yang menghasilkan rekomendasi perlindungan alam.

COP17 sedang menguji satu hal mendasar. Pengakuan terhadap masyarakat adat baru bermakna apabila diikuti kesempatan untuk ikut membentuk keputusan yang memengaruhi masa depan wilayah mereka. ***

Foto: Mike Muzurakis/ IISD/ENB – Suasana sidang COP17 Konvensi Keanekaragaman Hayati di Yerevan, Armenia, 23 Oktober 2026. Perundingan mengenai Pasal 8(j) menjadi salah satu agenda penting untuk memperkuat keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam tata kelola biodiversitas global.