Jejak Karbon Farmasi, Efek Samping yang Jarang Disadari

ORANG-orang jarang mempertimbangkan dampak lingkungan dari obat-obatan yang mereka konsumsi. Dari pereda nyeri hingga antibiotik, sektor farmasi ternyata memiliki jejak karbon yang signifikan. Studi dari University of Leiden di Belanda mengungkapkan bahwa emisi gas rumah kaca industri farmasi tumbuh jauh lebih cepat dibanding rata-rata global. Bahkan, dalam 24 tahun terakhir, emisi sektor ini meningkat hampir…

Baca Selengkapnya...

Zakat Hijau, Pilar Baru Keuangan Syariah Berkelanjutan

ZAKAT bukan lagi sekadar instrumen sosial. Kini, zakat juga dapat menjadi motor penggerak keberlanjutan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggagas konsep zakat hijau atau green zakat. Kerangka kerja ini dirancang untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam ekosistem zakat nasional. Transformasi Zakat Menuju…

Baca Selengkapnya...

Indonesia Berada di Antara Negara Paling Percaya Diri Hadapi Perubahan Iklim

DI TENGAH ancaman perubahan iklim yang kian nyata, Indonesia justru muncul sebagai salah satu negara paling optimis dalam menghadapi tantangan ini. Hasil riset terbaru yang dilakukan oleh Aarhus University, Denmark, dan International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam 12 negara dengan tingkat optimisme tertinggi terhadap perubahan iklim. Selain Indonesia,…

Baca Selengkapnya...

Polusi Udara Indonesia, Mengapa Masih yang Terburuk di Asia Tenggara?

INDONESIA mencatatkan diri sebagai negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara sepanjang 2024. Laporan 2024 World Air Quality Report dari IQAir menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi PM2,5 di Indonesia mencapai 35,5 mikrogram per meter kubik, jauh di atas ambang batas tahunan yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 mikrogram per meter kubik. Meskipun angka…

Baca Selengkapnya...

PLTSa di 12 Kota Masih Mandek, Evaluasi Jadi Kunci Percepatan

PEMBANGKIT Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) digadang-gadang menjadi solusi dua masalah sekaligus: limbah perkotaan yang menumpuk dan kebutuhan energi berkelanjutan. Namun, sejak ditetapkan tujuh tahun lalu dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018, proyek ini masih jauh dari target. Dari 12 kota yang masuk dalam skema percepatan, hanya Surabaya dan Surakarta yang berhasil mengoperasikan PLTSa….

Baca Selengkapnya...

30 Kota Siap Ubah Sampah Jadi Energi, 2029 Jadi Target

INDONESIA sedang berlari menuju masa depan energi bersih dengan mengandalkan sampah. Pemerintah menargetkan 30 kota besar mampu mengolah sampah menjadi listrik pada 2029. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah sekaligus meningkatkan bauran energi terbarukan di Tanah Air. Dari Sampah ke Listrik dan BBM Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan…

Baca Selengkapnya...

Revolusi Sampah Indonesia, Akhir dari Open Dumping Dimulai

SENIN, 10 Maret 2025, menjadi tonggak baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Pemerintah resmi melarang praktik pembuangan sampah di lahan terbuka atau open dumping. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menyelesaikan krisis sampah yang kian menggunung di berbagai daerah. “Sampah harus masuk, dikelola sampai…

Baca Selengkapnya...

Banjir Jakarta dan Evaluasi Bendungan Ciawi-Sukamahi, Solusi atau Gagal Fungsi?

JAKARTA kembali dilanda banjir besar di awal Maret 2025. Pemerintah, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kini tengah mengevaluasi efektivitas dua bendungan kering di Bogor—Ciawi dan Sukamahi—dalam meredam banjir di ibu kota. Evaluasi ini menimbulkan pertanyaan: apakah infrastruktur yang dibangun memang cukup untuk mengatasi kompleksitas banjir Jakarta? Bendungan Kering dan Peranannya Diresmikan pada 2022, Bendungan…

Baca Selengkapnya...

Krisis Hulu Ciliwung, Penyegelan Bukan Solusi Akhir

ALIH fungsi lahan di kawasan Puncak, Bogor, semakin meresahkan. Sebagai respons, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan inspeksi mendadak dan menyegel empat bangunan yang berdiri di lahan kritis hulu daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung. Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari tindakan preventif terhadap perizinan lingkungan yang tidak sesuai aturan. “Hari…

Baca Selengkapnya...

Kawasan Puncak di Ujung Evaluasi, Moratorium atau Revisi Tata Ruang?

KAWASAN Puncak, Bogor, kembali menjadi sorotan. Setelah banjir menerjang beberapa wilayah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan perlunya evaluasi tata ruang di kawasan tersebut. Ia bahkan membuka opsi moratorium pembangunan guna mengendalikan dampak lingkungan yang semakin nyata. Pada Kamis (6/3/2025) hari ini, Dedi bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq turun langsung ke lokasi sebelum…

Baca Selengkapnya...