DUNIA mulai mengubah cara memandang sampah. Bukan lagi sekadar urusan kebersihan kota, tetapi indikator kapasitas tata kelola, efisiensi sumber daya, dan kesiapan menghadapi krisis iklim.
Ketika Dewan Penasihat PBB bersama UN-Habitat dan UNEP merilis daftar 20 Cities Towards Zero Waste, satu hal langsung terlihat, tidak ada satu pun kota dari Indonesia.
Absennya Indonesia bukan sekadar soal daftar. Ini adalah cerminan posisi kota-kota nasional dalam transisi menuju ekonomi sirkular global, di saat dunia mulai bergerak dari komitmen ke eksekusi.
Kota Sebagai Arena Transisi
Dunia menghasilkan lebih dari 2,1 miliar ton sampah rumah tangga setiap tahun. Angka ini menempatkan kota sebagai titik paling menentukan dalam mengendalikan dampak lingkungan, mulai dari emisi hingga kesehatan publik.
Dalam konteks ini, program 20 kota nol sampah menunjukkan pergeseran penting. Kinerja kota kini diukur dari kemampuan menjalankan sistem, bukan sekadar merancang kebijakan.
Baca juga: Hujan Mikroplastik di Jakarta, Bukti Gagalnya Transisi Sampah Kota
Kota-kota seperti San Francisco, Yokohama, Kuala Lumpur, hingga Accra memperlihatkan bahwa pendekatan zero waste telah melintasi batas geografi dan tingkat ekonomi.
Penilaian terhadap kota-kota ini tidak bertumpu pada rencana jangka panjang semata, melainkan pada implementasi yang telah berjalan. Mulai dari pemilahan sampah di sumber, pengolahan organik, sistem pakai ulang, hingga integrasi sektor informal dalam rantai ekonomi, sebagaimana dicatat Eco-Business dalam pelaporan inisiatif tersebut.
Eksekusi, Bukan Sekadar Ambisi
Yang membedakan kota-kota terpilih bukan teknologi, melainkan desain sistem.
Zero waste di sini bukan program tunggal, tetapi orkestrasi kebijakan yang menyatukan perilaku warga, infrastruktur pengelolaan, dan model ekonomi sirkular dalam satu kerangka yang konsisten.
Baca juga: Tender PSEL, Taruhan Tata Kelola Energi Sampah
Dalam perspektif UN-Habitat, kota berada di garis depan perubahan karena di sanalah kebijakan bertemu praktik sehari-hari. Artinya, keberhasilan tidak ditentukan oleh dokumen strategi, tetapi oleh kemampuan memastikan sistem berjalan dari rumah tangga hingga tingkat kota.
Indonesia Ambil Jalur Berbeda
Di tengah tren global tersebut, Indonesia saat ini mempercepat pendekatan berbeda melalui pengembangan waste to energy (WtE), termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di berbagai kota besar.
Pendekatan ini menjawab persoalan volume yang mendesak. Namun, secara global, arah kebijakan mulai bergeser.
Baca juga: Solusi Permanen Sampah Butuh Rp 300 Triliun, Indonesia Siap?
Model kota nol sampah dunia menempatkan pengurangan, pemilahan, dan daur ulang di hulu sebagai strategi utama. Sementara waste to energy berada di hilir sebagai opsi untuk residu yang tidak dapat diolah kembali.
Perbedaan pendekatan ini menjadi titik krusial. Tanpa sistem hulu yang kuat, WtE berisiko menjadi solusi parsial, mengurangi timbunan, tetapi tidak menyentuh akar masalah produksi dan konsumsi sampah.
Alarm bagi Kota Indonesia
Absennya Indonesia dalam daftar ini seharusnya tidak dibaca sebagai ketertinggalan semata, tetapi sebagai sinyal evaluasi.
Karena pada akhirnya, pertanyaan yang relevan bukan apakah teknologi sudah tersedia, tetapi apakah sistem sudah dibangun.
Baca juga: Kota Kotor, Peringatan Baru untuk Daerah Lalai Kelola Sampah
Kota nol sampah tidak lahir dari satu proyek besar, melainkan dari konsistensi kebijakan yang menghubungkan rumah tangga, pelaku usaha, dan pemerintah dalam satu ekosistem yang berjalan.
Dan di titik itulah, transisi menuju ekonomi sirkular benar-benar diuji. ***
- Foto: Ilustrasi/ Christian Naccarato/ Pexels – Â Sistem pemilahan sampah di tingkat kota menjadi fondasi utama model zero waste yang kini diadopsi berbagai kota dunia.
