PULAU Sumatra sedang berada di garis depan krisis biodiversitas Indonesia. Bukan sekadar isu konservasi, tetapi persoalan strategis yang menyentuh tata kelola pembangunan, kebijakan iklim, dan masa depan ekonomi berbasis sumber daya alam.
Data terbaru menunjukkan Sumatra mencatat laju kehilangan keanekaragaman hayati tertinggi dibandingkan wilayah besar lain di Indonesia. Temuan ini menggeser persepsi lama yang selama ini lebih menyorot Kalimantan atau Papua sebagai episentrum tekanan ekologi.
Temuan tersebut berasal dari kajian yang dipimpin Guru Besar Manajemen Lanskap IPB University, Prof. Syartinilia, yang menganalisis kondisi biodiversitas Pulau Sumatra menggunakan Biodiversity Intactness Index (BII).
Baca juga: Harimau Sumatra dan Krisis yang Tak Terlihat di Balik Hutan Leuser
Analisis dilakukan pada skala meso dengan merujuk data global periode 2017–2020, serta disiapkan sebagai bagian dari kontribusi IPB University dalam dokumen National Communication Indonesia, khususnya pada sektor adaptasi perubahan iklim.
Indeks Global, Peringatan Nasional
BII mengukur seberapa jauh kondisi biodiversitas suatu wilayah menyimpang dari keadaan alaminya. Pada periode analisis tersebut, skor Sumatra menunjukkan degradasi paling tajam secara nasional. Temuan ini menandakan tekanan serius terhadap struktur ekosistem dan populasi spesies kunci.
Masalahnya bukan hanya pada angka hari ini, tetapi pada lintasan masa depan.
2050 dan Skenario yang Menentukan Arah
Jika pola pembangunan berjalan seperti sekarang, skenario business as usual, kehilangan biodiversitas Sumatra hingga 2050 diproyeksikan mencapai sekitar 15 persen. Angka ini bukan sekadar data.Tapi, ini berarti hilangnya fungsi ekosistem penyangga kehidupan seperti air, pangan, iklim mikro, dan jasa lingkungan lain yang menopang ekonomi regional.
Baca juga: Moratorium Izin SDA di Tengah Krisis Ekologis Sumatra
Namun proyeksi itu bukan takdir. Dalam skenario keberlanjutan, kehilangan biodiversitas diperkirakan dapat ditekan hingga sekitar 11 persen. Selisih ini terlihat kecil di atas kertas, tetapi sangat besar dalam praktik kebijakan. Itu merepresentasikan ruang intervensi negara dalam mengoreksi arah pembangunan.
Satwa Karismatik dan Krisis Ruang Hidup
Tekanan paling nyata terlihat pada satwa karismatik Sumatra. Habitat gajah Sumatra diproyeksikan menyusut hingga 66 persen jika ekspansi ruang dan fragmentasi lanskap terus berlanjut tanpa koreksi kebijakan. Alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur, dan konflik ruang menjadi faktor dominan.
Baca juga: Tagihan Ekologis Sumatra Jatuh Tempo, Batang Toru Mengirim Alarm ke Jakarta
Sebaliknya, pendekatan berkelanjutan justru membuka peluang peningkatan habitat sekitar lima persen. Ini menjadi sinyal penting bahwa arah kebijakan memiliki dampak langsung terhadap kelangsungan spesies kunci sekaligus stabilitas lanskap yang lebih luas.
Lahan Basah, Pegunungan, dan Faktor Manusia
Kajian lintas skala menunjukkan kerentanan Sumatra tidak berdiri sendiri. Pada level nasional, Indonesia memang masih didominasi lanskap dengan tingkat kerentanan rendah hingga sedang. Namun ketika dianalisis berdasarkan tipe ekosistem, gambarnya berubah signifikan.
Ekosistem lahan basah dan pegunungan muncul sebagai tipe paling rentan secara nasional. Keduanya berperan penting dalam pengendalian banjir, penyimpanan karbon, dan stabilitas hidrologi. Tekanan pada dua ekosistem ini menjelaskan mengapa bencana ekologis di Sumatra semakin sering dan semakin mahal secara ekonomi.
Perubahan iklim memperparah situasi. Kenaikan suhu, pergeseran pola hujan, dan cuaca ekstrem tidak bekerja sendiri. Faktor antropogenik, yakni alih fungsi lahan, infrastruktur yang memotong lanskap, serta eksploitasi berlebihan, memperkuat dampaknya.
Baca juga: Kayu Terapung, Tata Kelola yang Tenggelam di Bencana Sumatra
Dalam konteks ini, isu biodiversitas tidak lagi bisa diperlakukan sebagai sektor pinggiran. Sebaliknya, harus masuk ke jantung kebijakan pembangunan.
IPB University merekomendasikan lima arah adaptasi prioritas untuk Sumatra, yakni restorasi terfokus, konservasi berbasis masyarakat, pengelolaan lanskap terpadu, mitigasi ancaman langsung terhadap habitat, serta investasi konservasi berskala besar. Kelimanya menuntut konsistensi lintas kementerian dan keberanian politik.
Bagi pembuat kebijakan, pesan utamanya jelas. Sumatra bukan hanya wilayah produksi. Sumatra adalah barometer ketahanan ekologis Indonesia. Dan waktu untuk bertindak semakin sempit. ***
- Foto: Ilustrasi/AI-generated/ SustainReview – Lanskap terfragmentasi di Pulau Sumatera akibat aktivitas manusia. Perubahan bentang alam menjadi faktor utama meningkatnya risiko ekologis dan hilangnya biodiversitas.
