JAKARTA bukan lagi sekadar ibu kota.
Jakarta telah berubah menjadi kota raksasa. Bahkan, menurut data terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jakarta kini menjadi wilayah metropolitan terpadat di dunia.
Bukan Tokyo.
Bukan Shanghai.
Tapi, Jakarta.
Dengan populasi fungsional sekitar 41,9 juta jiwa, Jakarta resmi masuk ke kategori megacity global. Artinya, kota ini tidak lagi bisa dilihat sebagai wilayah administratif DKI semata. Jakarta hari ini adalah satu ekosistem raksasa yang mencakup Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Masalahnya, negara belum ikut berubah.
Indonesia masih mengelola Jakarta seolah-olah ini kota berpenduduk 11 juta orang. Padahal, yang hidup, bekerja, dan bergerak di wilayah ini hampir empat kali lipatnya.
Inilah jurang besar yang mulai terasa dampaknya.
Kota yang Terlalu Padat untuk Cara Lama
Lonjakan angka 41,9 juta jiwa bukan karena tiba-tiba terjadi ledakan kelahiran. Angka ini muncul karena dunia kini mengukur kota dengan cara baru. PBB menggunakan metode berbasis citra satelit dan kepadatan aktivitas, bukan lagi garis batas di peta.
Jakarta kini diukur sebagai satu wilayah hidup. Tempat jutaan orang tinggal di satu kota dan bekerja di kota lain. Setiap pagi bergerak, setiap malam kembali. Infrastruktur Jakarta dipakai bersama oleh puluhan juta orang setiap hari.
Tapi perencanaannya masih terjebak di dalam peta lama.
Baca juga: Hujan Mikroplastik di Jakarta, Krisis Baru Polusi Urban
Transportasi, perumahan, air bersih, dan ruang kota terus dikejar oleh arus manusia yang datang lebih cepat daripada kemampuan negara membangunnya. Itulah sebabnya kemacetan tak pernah benar-benar pergi. Harga rumah makin mahal. Dan kawasan pinggiran tumbuh liar.
Jakarta membesar. Sistemnya tertinggal.
Baca juga: Lima Sungai Jakarta Tercemar Berat, Ancaman Air Bersih di Depan Mata
Kota Kaya, Tapi Rentan
Jakarta dan sekitarnya menyumbang porsi besar ekonomi Indonesia. Uang berputar di sini. Kantor pusat perusahaan ada di sini. Data center, logistik, dan industri digital juga terkonsentrasi di sini.
Namun di balik itu, kota ini juga rapuh.
Sebagian besar wilayah Jakarta terus turun ke bawah permukaan laut. Banjir pesisir semakin sering. Tanah terus ambles. Risiko iklim bukan lagi cerita masa depan, tapi sudah menjadi kenyataan harian.
Baca juga: MRT Menentukan Nasib Ritel Jakarta
Masalahnya, aset-aset mahal seperti gedung, apartemen, dan infrastruktur masih berdiri di atas tanah yang makin tidak stabil. Jika kawasan ini rusak, yang terpukul bukan hanya warga, tapi juga bank, investor, dan ekonomi nasional.
Jakarta terlalu besar untuk gagal. Tapi, juga terlalu besar untuk terus dikelola dengan cara lama.
Ibu Kota Boleh Pindah, Kota Tetap Tinggal
Pemindahan ibu kota ke IKN sering dianggap sebagai solusi masalah Jakarta. Padahal kenyataannya lebih rumit.
Pusat pemerintahan boleh pindah. Tapi manusia, bisnis, dan peluang ekonomi tetap berada di Jakarta. Bahkan PBB memprediksi wilayah Jakarta bisa menembus lebih dari 50 juta orang pada 2050.
Baca juga: MRT Jakarta dan Jalan Panjang Transportasi Berkelanjutan
Artinya, Jakarta tidak akan mengecil. Kota ini justru akan semakin penting. Yang berubah hanya fungsinya.
Jakarta bukan lagi pusat negara. Tapi tetap menjadi pusat kehidupan.
Kota Baru, Aturan Lama
Inilah inti persoalan Jakarta hari ini. Kota ini sudah masuk level dunia. Tapi cara negara mengelolanya masih lokal.
Jakarta sudah menjadi megacity global.
Negaranya belum siap menjadi pengelola megacity.
Dan selama jurang itu tidak ditutup, tekanan akan terus menumpuk. Pada rumah, jalan, udara, air, dan pada dompet warganya. ***
- Foto: Tom Fosk/ Pexels – Bentang kawasan Jakarta dan Jabodetabek yang menyatu sebagai satu megacity fungsional dengan populasi lebih dari 41 juta jiwa, melampaui batas administratif DKI.
