TRANSISI energi Indonesia kembali diuji. Bukan pada janji, tetapi pada kemampuannya membangun proyek nyata lintas negara. Kerja sama antara Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) dan GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co., Ltd. menjadi contoh terbaru.
Nota kesepahaman yang ditandatangani di Suzhou, China, awal Januari 2026, bukan sekadar seremoni diplomatik. Ini mencerminkan pergeseran strategi. Indonesia tidak lagi hanya mencari pendanaan, tetapi juga teknologi, model bisnis, dan pembagian risiko dalam proyek energi bersih.
Kerja sama ini membuka peluang pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah, energi terbarukan berbasis fotovoltaik dan penyimpanan energi, serta pembangkit berbasis gas. Tiga sektor yang selama ini dianggap krusial, tetapi penuh hambatan implementasi di dalam negeri.
Mengapa China, Mengapa Sekarang
China bukan pemain baru dalam rantai pasok energi bersih global. Dalam satu dekade terakhir, perusahaan-perusahaan energi China membangun keunggulan pada skala proyek, efisiensi biaya, dan integrasi teknologi. Dari panel surya hingga sistem waste-to-energy.
Bagi Indonesia, momentum ini penting. Target Net Zero Emission 2060 membutuhkan percepatan proyek di luar jalur konvensional. APBN terbatas. Skema pembiayaan hijau domestik masih dangkal. Kolaborasi lintas negara menjadi pilihan rasional, bukan ideologis.
Baca juga: Pertamina Pimpin Peringkat ESG Global di Industri Minyak dan Gas Terintegrasi
Pertamina NRE memposisikan diri sebagai penghubung. Bukan hanya operator, tetapi orkestrator ekosistem. CEO Pertamina NRE John Anis menegaskan bahwa kombinasi pengalaman global GCL dan pemahaman lokal Pertamina diharapkan menghasilkan solusi yang kompetitif dan berkelanjutan.
Waste-to-Energy: Solusi Ganda, Risiko Ganda
Pembangkit listrik tenaga sampah menjadi fokus utama. Secara teoritis, sektor ini menjanjikan dua manfaat sekaligus, energi dan pengurangan beban TPA. Namun, praktiknya di Indonesia sering tersandung.
Masalah klasik muncul berulang. Mulai kepastian pasokan sampah, penolakan sosial, tarif listrik yang tidak bankable, hingga koordinasi lintas pemerintah daerah. Tanpa desain tata kelola yang matang, teknologi canggih tidak akan cukup.
Kunjungan delegasi Pertamina NRE ke fasilitas waste-to-energy GCL di Suzhou menjadi penting dalam konteks ini. Bukan untuk meniru mentah-mentah, tetapi untuk memahami bagaimana standar lingkungan, sistem operasi, dan model bisnis diterapkan secara disiplin.
Gas sebagai Jembatan, Bukan Tujuan Akhir
Kerja sama juga mencakup pembangkit berbasis gas. Ini menegaskan posisi gas sebagai energi transisi. Lebih bersih dari batu bara, tetapi tetap fosil.
Baca juga: Panas Bumi Lampaui Listrik, Strategi PGE Menuju 100 Tahun Energi Hijau Indonesia
Di sinilah kebijakan diuji. Gas hanya relevan jika ditempatkan sebagai jembatan sementara, bukan pengganti permanen. Tanpa peta jalan yang jelas, risiko lock-in karbon tetap mengintai.
Dari MoU ke Keputusan Investasi
Sejarah transisi energi Indonesia dipenuhi MoU yang berhenti di atas kertas. Tantangan sesungguhnya ada pada fase berikutnya. Studi kelayakan, skema pembiayaan, pembagian risiko, dan kepastian regulasi.
Baca juga: 1 GW 2030, Ambisi PGE Memimpin Geothermal Dunia
Kolaborasi Pertamina NRE–GCL akan menjadi barometer. Apakah Indonesia mampu mengonversi kemitraan global menjadi proyek bankable. Apakah pemerintah pusat dan daerah siap bergerak serempak. Dan apakah transisi energi benar-benar dikelola sebagai agenda pembangunan, bukan sekadar target emisi.
Bagi pembuat kebijakan, kerja sama ini adalah pengingat bahwa teknologi tersedia, mitra ada. Yang masih menentukan adalah keberanian mengambil keputusan dan konsistensi tata kelola. ***
- Foto: Dok. Pertamina NRE – Penandatanganan nota kesepahaman antara Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) dan GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co., Ltd. di Suzhou, China, Rabu (7/1/2026), sebagai langkah penjajakan pengembangan proyek energi bersih di Indonesia.
