INDONESIA terus melangkah menuju swasembada pangan, sebuah visi besar yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjadi salah satu ujung tombak upaya ini melalui program perhutanan sosial. Dengan pendekatan keberlanjutan, kolaborasi lintas sektor diharapkan tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat.
8 Juta Hektare untuk Masa Depan Pangan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapan Kemenhut dalam mendukung target swasembada pangan dengan memanfaatkan 8 juta hektare lahan perhutanan sosial yang telah diredistribusikan kepada masyarakat.
“Lahan ini perlu dioptimalkan melalui intensifikasi agar mampu menopang program pangan bergizi gratis,” ujarnya dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, di Kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/11).
Menurut Raja Juli, program perhutanan sosial memiliki potensi besar sebagai pilar ketahanan pangan nasional. Selain lahan yang telah dimanfaatkan, Kemenhut masih memiliki cadangan 7 juta hektare lahan tambahan yang bisa diolah. “Kami serius mendukung visi besar ini dengan menjadikan perhutanan sosial sebagai salah satu penggeraknya,” tambahnya.
Menghubungkan Hutan dengan Gizi Nasional
Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah menyinergikan program perhutanan sosial dengan agenda Badan Gizi Nasional. Dadan Hindayana mengungkapkan, hutan Indonesia menyimpan banyak potensi untuk memproduksi pangan yang bergizi. “Hutan bukan hanya paru-paru dunia, tapi juga bisa menjadi dapur masyarakat,” katanya.
Baca juga: Pangan Berkelanjutan Atasi Kekurangan Gizi 300 Juta Orang
Badan Gizi Nasional berencana menjadi penghubung antara hasil produksi petani di kawasan perhutanan sosial dan pihak-pihak yang membutuhkan pasokan tersebut. “Kami akan mendukung dengan membentuk satuan pelayanan di daerah-daerah penghasil pangan ini,” ujar Dadan. Dengan pendekatan ini, rantai pasok diharapkan berjalan lebih efektif dan efisien.
Ekonomi Bergerak dari Pinggiran
Raja Juli juga menyoroti dampak ekonomi dari program makan bergizi gratis yang diusung pemerintah. “Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tapi juga menggerakkan ekonomi petani dan masyarakat di daerah terpencil,” ujarnya.
Dengan semakin aktifnya kegiatan ekonomi di desa-desa dan pulau-pulau kecil, potensi pemberdayaan masyarakat menjadi semakin nyata.
Baca juga: Reforestasi 12,7 Juta Hektar Hutan Indonesia Memikat Dunia
Perhutanan sosial, yang awalnya difokuskan untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat, kini berkembang menjadi solusi untuk berbagai tantangan nasional. Dengan sinergi yang terjalin, program ini menjadi lebih relevan dalam konteks ketahanan pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Perspektif Keberlanjutan
Kolaborasi antara Kemenhut dan Badan Gizi Nasional menggambarkan pendekatan baru dalam menghadapi tantangan pangan di Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, program ini tidak hanya mendukung kebutuhan saat ini tetapi juga menjaga keberlanjutan untuk generasi mendatang.
Baca juga: Pertanian Regeneratif, Tren Diam-diam Mengubah Indonesia
Namun, implementasi program ini tentu tidak tanpa tantangan. Pendampingan kepada masyarakat menjadi kunci agar pengelolaan lahan berjalan optimal. Selain itu, perlunya koordinasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan program ini dapat berjalan secara berkelanjutan.
Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan swasembada pangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga ramah lingkungan. Program perhutanan sosial yang dikolaborasikan dengan agenda gizi nasional adalah salah satu langkah strategis menuju visi tersebut.
Dengan lahan yang luas, sumber daya manusia yang melimpah, dan komitmen pemerintah, swasembada pangan bukan lagi sekadar impian. ***
- Foto: Hong Son/ Pexels.
