PENDANAAN iklim global melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah, lembaga keuangan, dan investor swasta menggelontorkan miliaran dolar ke energi terbarukan, kendaraan listrik, dan teknologi rendah karbon. Angkanya impresif. Narasinya optimistis.
Namun di balik grafik yang menanjak, ada celah struktural yang kian terlihat. Hanya sekitar 7,4 persen dari total pendanaan iklim global yang benar-benar dialokasikan untuk adaptasi, untuk membantu masyarakat menghadapi banjir, kekeringan, gelombang panas, dan kenaikan muka laut.
Ini bukan sekadar soal distribusi anggaran. Ini soal desain kebijakan.
Mitigasi Dominan, Adaptasi Terpinggirkan
Dalam arsitektur pendanaan iklim global, mitigasi masih menjadi primadona. Proyek ladang surya, turbin angin, hingga elektrifikasi transportasi menyerap porsi terbesar pembiayaan. Alasannya jelas. Proyek-proyek ini menawarkan arus kas yang lebih terukur dan peluang keuntungan yang lebih pasti.
Bagi investor, kepastian itu krusial.
Baca juga: Mutirão Global Lawan Gelombang Panas, Kota Jadi Garda Depan Adaptasi Iklim Dunia
Sebaliknya, proyek adaptasi, seperti sistem peringatan dini, rehabilitasi mangrove, perencanaan kekeringan, atau penguatan layanan kesehatan, jarang menghasilkan return finansial langsung. Manfaatnya bersifat sosial dan jangka panjang. Dalam logika pasar yang berbasis pinjaman dan imbal hasil, proyek-proyek ini kalah kompetitif.
Padahal, dampak krisis iklim semakin nyata. Ketika perlindungan lemah, satu bencana dapat berubah menjadi krisis ekonomi bertahun-tahun. Produktivitas turun. Utang publik meningkat. Kemiskinan melebar.
Pertanyaannya, apakah struktur pendanaan global memang dirancang untuk ketahanan, atau hanya untuk reduksi emisi?
Ketimpangan Struktural dalam Arsitektur Keuangan
Studi terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Agricultural Ecology and Environment menyoroti persoalan ini secara sistemik. Peneliti, termasuk Dr. Subrata Gorain dari Universitas Visva-Bharati, menunjukkan bahwa keuangan, pilihan teknologi, dan tata kelola saling berkelindan dalam menentukan apakah dana benar-benar menjangkau masyarakat rentan.
Baca juga: Tren Investasi Hijau 2025, Adaptasi Iklim Jadi Prioritas
Total dana memang meningkat drastis sejak 2018. Namun laporan Global Landscape of Climate Finance memperkirakan kebutuhan tahunan global masih harus meningkat sekitar lima kali lipat untuk mencapai target Perjanjian Paris.
Masalahnya bukan hanya soal besaran. Melainkan arah aliran dana
Dalam negosiasi PBB, dana iklim didefinisikan sebagai pembiayaan untuk menurunkan emisi dan meningkatkan ketahanan. Tetapi dalam praktik, orientasi pasar mendorong dominasi proyek mitigasi yang “bankable”. Adaptasi kerap bergantung pada hibah atau dana publik terbatas.
Ini menciptakan kesenjangan antara ambisi global dan realitas lokal.
Implikasi bagi Indonesia
Bagi Indonesia, negara kepulauan dengan risiko tinggi terhadap banjir pesisir, kekeringan, dan cuaca ekstrem, ketimpangan ini bukan isu abstrak.
Sebagai salah satu penerima dan sekaligus pengelola pendanaan iklim, Indonesia perlu memastikan bahwa strategi nasional tidak sekadar mengikuti tren investasi global. Adaptasi harus diposisikan sebagai investasi makroekonomi, bukan sekadar belanja sosial.
Baca juga: Cuaca Kacau, Pangan Terancam: Indonesia Butuh Adaptasi Iklim
Penguatan ketahanan pesisir, sistem pangan tahan iklim, hingga perlindungan kesehatan masyarakat perlu diintegrasikan dalam desain fiskal dan pembiayaan campuran (blended finance). Skema insentif fiskal dan jaminan risiko dapat dirancang untuk membuat proyek adaptasi lebih menarik bagi investor.
Tanpa reformulasi kebijakan, lonjakan dana iklim global berisiko hanya mempercepat dekarbonisasi, tetapi tidak memperkuat daya tahan masyarakat.
Dari Angka ke Ketahanan
Kenaikan pendanaan iklim adalah kabar baik. Namun, angka tidak otomatis berarti ketahanan.
Jika 7,4 persen adalah cerminan prioritas global hari ini, maka pertanyaannya sederhana, apakah sistem pembiayaan kita sudah selaras dengan realitas risiko yang dihadapi masyarakat?
Baca juga: Mesir Mengunci Pembiayaan Iklim, Rp11,7 Triliun untuk Adaptasi dan Transisi
Data untuk kebijakan menuntut keberanian untuk mengoreksi arah.
Narasi untuk perubahan menuntut agar adaptasi tidak lagi menjadi catatan kaki dalam ekonomi hijau, melainkan fondasi utama pembangunan berkelanjutan. ***
- Foto: Ilustrasi/ Ist – Lonjakan pendanaan mitigasi belum diikuti penguatan adaptasi. Ketimpangan ini menjadi tantangan struktural bagi negara rentan, termasuk Indonesia.
