27/01/2026

Hamdani S Rukiah

Hybrid Jadi Jembatan, Strategi Toyota Dorong Elektrifikasi Realistis di Pasar Indonesia

Hamdani S Rukiah07 mins

TRANSISI kendaraan rendah emisi di Indonesia tidak bergerak dalam satu lompatan besar menuju mobil listrik penuh. Tapi berjalan bertahap, penuh kompromi antara teknologi, daya beli konsumen, dan kesiapan infrastruktur. Di ruang itulah strategi Toyota pada 2026 menemukan momentumnya. Di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, Toyota memastikan akan membawa tiga model elektrifikasi sekaligus memulai…

Baca Selengkapnya...

Indonesia-Inggris Uji Implementasi Aksi Iklim Pasca COP30

Hamdani S Rukiah05 mins

HASIL COP30 di Belém belum cukup. Itu pesan yang dibawa Indonesia ke meja bilateral dengan Inggris. Bagi Jakarta, perundingan global belum menjawab skala krisis yang sudah terasa di lapangan. Diplomasi kini harus bergerak ke fase implementasi. Cepat, terukur, dan berbasis data. Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dengan Utusan Khusus Iklim Inggris Rachel…

Baca Selengkapnya...

Bencana dari Hulu, Pelajaran Besar di Balik Longsor Cisarua

Hamdani S Rukiah07 mins

LONGSOR di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat, membuka satu pelajaran penting dalam tata kelola risiko bencana berbasis lanskap. Peristiwa dini hari 24 Januari 2026 itu bukan sekadar longsor lereng lokal. Itu adalah rangkaian proses geologi dan hidrologi yang saling terhubung dari hulu ke hilir. Penjelasan ini krusial bagi pembuat kebijakan. Titik kerusakan…

Baca Selengkapnya...

Pencabutan Izin Hutan, Keputusan Politik vs Administrasi Negara

Hamdani S Rukiah06 mins

KEPUTUSAN negara mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 28 perusahaan memantik pertanyaan publik yang sah, siapa sebenarnya yang berwenang mencabut izin, dan di mana posisi Presiden dalam struktur administrasi negara? Pertanyaan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyentuh inti tata kelola sumber daya alam dan kredibilitas kebijakan lingkungan Indonesia. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas…

Baca Selengkapnya...

Salju Menyusut, Olimpiade Musim Dingin di Bawah Tekanan Krisis Iklim

Hamdani S Rukiah06 mins

PERUBAHAN iklim mulai menggerus fondasi ajang olahraga musim dingin terbesar di dunia. Olimpiade Musim Dingin, yang selama satu abad bergantung pada lanskap pegunungan bersalju, kini menghadapi kenyataan baru, lokasi yang layak kian menyusut, dan waktu penyelenggaraan tak lagi pasti. Penelitian terbaru menunjukkan krisis ini bukan proyeksi jauh di masa depan. Dampaknya sudah terukur. Dari 93…

Baca Selengkapnya...

Cabut 1 Juta Hektare Izin, Negara Uji Nyali Penertiban Hutan Sumatra

Hamdani S Rukiah05 mins

KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan di kawasan hutan Sumatra menandai babak baru penertiban tata kelola kehutanan nasional. Luas konsesi yang dicabut mencapai 1.010.991 hektare. Angka ini menjadi sinyal politik yang kuat. Langkah tersebut diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden dari London, Inggris. Laporan investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan…

Baca Selengkapnya...

Negara Membuka Peta Tambang Ilegal dan Sawit di Kawasan Hutan

Hamdani S Rukiah05 mins

NEGARA akhirnya membuka angka yang selama ini hanya beredar sebagai dugaan.Kementerian Kehutanan memaparkan luasan pertambangan di kawasan hutan yang mencapai 296.807 hektare. Hampir dua pertiganya tidak berizin. Data ini adalah potret tata kelola sumber daya alam yang rapuh di jantung kawasan hutan Indonesia. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyebut, dari total bukaan tambang tersebut, 191.790…

Baca Selengkapnya...

Bunker Nuklir Inggris Tergerus Erosi, Alarm Dini bagi Kebijakan Pesisir Indonesia

Hamdani S Rukiah05 mins

SEBUAH bunker nuklir era Perang Dingin di pesisir East Yorkshire, Inggris, kini berada di ambang kehancuran. Bangunan bata merah yang berdiri di tepi tebing itu diperkirakan hanya tinggal menunggu hari sebelum runtuh ke Laut Utara. Penyebabnya bukan konflik geopolitik, melainkan erosi pesisir yang berlangsung cepat dan konsisten. Ironinya kuat. Struktur yang dirancang untuk bertahan dari…

Baca Selengkapnya...

Gugatan Rp4,8 Triliun, Negara Mulai Menagih Biaya Ekologi Sumatra

Hamdani S Rukiah06 mins

ANGKA itu berdiri sendiri di awal. Rp4,8 triliun. Nilai gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatra Utara. Negara menyebutnya sebagai biaya kerusakan ekologi akibat banjir dan longsor yang berulang. Dari total tersebut, Rp4,66 triliun diklaim sebagai kerugian lingkungan. Sisanya, Rp178 miliar, dialokasikan untuk pemulihan ekosistem. Gugatan menyasar…

Baca Selengkapnya...

Pasca-Bencana Sumatra, Negara Uji Ulang Strategi Pengawasan Hutan

Hamdani S Rukiah05 mins

BENCANA ekologis yang beruntun di Sumatra kembali menyingkap persoalan lama dalam tata kelola hutan Indonesia. Banjir dan longsor tidak hanya dipicu oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan kawasan hutan dan ketidaksinkronan kebijakan ruang. Di tengah tekanan itu, pemerintah mulai mengajukan koreksi struktural. Dalam rapat kerja pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan pascabencana Sumatra…

Baca Selengkapnya...