PERUNDINGAN iklim global yang digadang sebagai “COP Kebenaran” berakhir dengan tensi tinggi, memunculkan risiko jalan buntu diplomasi iklim. Isu utama yang memecah konsensus adalah tuntutan global untuk menghapus bahan bakar fosil secara bertahap, konsep yang ditolak keras oleh blok negara-negara produsen minyak dari Timur Tengah.
Pada pertemuan penutup Jumat (21/11), kelompok Arab yang terdiri atas 22 negara menegaskan tidak akan menerima penyebutan apa pun mengenai peta jalan transisi bahan bakar fosil dalam dokumen final. Mereka memperingatkan setiap upaya untuk memasukkan bahasa tersebut dapat menggagalkan keseluruhan hasil COP30.
Sikap ini segera mendapat dukungan dari African Group of Negotiators (AGN), yang mengklaim mewakili 54 negara Afrika. AGN menolak pengurangan bahan bakar fosil dijadikan syarat bagi akses pendanaan adaptasi iklim, isu yang menjadi prioritas negara-negara berkembang dengan kerentanan tinggi terhadap dampak krisis iklim.
Namun klaim tersebut dipersoalkan. Sejumlah negara Afrika telah menyatakan dukungan publik terhadap peta jalan penghapusan fosil. Sumber internal menilai lebih banyak negara Afrika bersikap setuju, hanya belum mengungkapkannya secara terbuka. Ketua AGN saat ini, Tanzania, memiliki cadangan gas besar dan menjalin kemitraan energi erat dengan Arab Saudi.
“Jelas tidak benar jika mengklaim mereka mewakili seluruh Afrika,” ujar salah satu pihak yang terlibat dalam negosiasi, dikutip dari The Guardian (21 November 2025).
Uni Eropa Peringatkan Risiko Tanpa Kesepakatan
Pandangan yang berlawanan datang dari Uni Eropa. Komisioner Eropa untuk Iklim, Wopke Hoekstra, memperingatkan COP30 berisiko berakhir tanpa kesepakatan karena perbedaan visi yang ekstrem. Ia menilai teks negosiasi yang ada “lemah dan tidak ilmiah”.
Hoekstra menyebut tidak ada penyebutan transisi energi, tidak ada inventarisasi global, dan tidak ada penegasan komitmen pendanaan iklim. UE bahkan meragukan janji Brasil sebagai tuan rumah yang menyebut COP30 akan menjadi “COP kebenaran”.
Hoekstra mengusulkan rencana tindak lanjut tahunan terhadap NDC (Nationally Determined Contribution) dan menegaskan prioritas mempertahankan target pemanasan global 1,5°C.
“Prioritas utama adalah transisi dari bahan bakar fosil. Jika negara-negara melakukan mitigasi bersama, Uni Eropa siap keluar dari zona nyaman soal pendanaan adaptasi,” ujar Hoekstra.
Ilustrasi tarik-menarik masa depan energi: anjungan minyak lepas pantai berhadapan dengan ladang turbin angin dan panel surya sebagai simbol tensi transisi energi global. Foto: Ilustrasi / AI-generated / SustainReview.ID.
Tekanan dari Amerika Latin dan Negara Rentan Iklim
Blok negara Amerika Latin turut menolak teks negosiasi yang dinilai kurang ambisius dan gagal menjawab kebutuhan sains iklim. Negara miskin dan negara pulau kecil menuntut formula tegas mempertahankan target 1,5°C.
Koalisi Negara-Negara Hutan Hujan mengkritik bahwa isu deforestasi diturunkan ke catatan pembuka, padahal pengurangan deforestasi krusial untuk menahan kenaikan suhu global. Inggris menyebut paket teks saat ini “tidak cukup ambisius” dan membuka kemungkinan fleksibilitas pendanaan jika target mitigasi diperkuat.
Presidensi COP30 Brasil mengindikasikan bahwa peta jalan penghapusan fosil tidak akan dipertimbangkan karena tidak ada konsensus. Kolombia menyebut lebih dari 80 negara mendukung ide tersebut, sementara Arab Saudi menyatakan bahwa isu itu merupakan “tanda bahaya”. Usulan Brasil membentuk kelompok diskusi ditentang Rusia dan ditolak Arab Saudi.
Makna Strategis bagi Indonesia
Bagi Indonesia, kebuntuan COP30 adalah cermin tarik-menarik kepentingan ekonomi global. Negara penghasil fosil menginginkan waktu, pendanaan, dan ruang pembangunan. Negara rentan menuntut tindakan cepat.
Posisi Indonesia kini berada di persimpangan. Bagaimana memperkuat akses pendanaan transisi dan adaptasi, tanpa kehilangan daya saing ekonomi berbasis energi fosil?
Di tengah kubu yang mengeras, diplomasi energi Indonesia ditantang untuk mengambil posisi strategis. bukan sekadar mengikuti arus. ***