NEGOSIASI COP30 di Belém kembali memanas. Lebih dari 80 negara, yang mewakili Afrika, Asia, Amerika Latin, Pasifik, hingga Uni Eropa dan Inggris, mengajukan intervensi kolektif peta jalan global untuk menghapus bahan bakar fosil secara bertahap. Seruan ini muncul sebagai upaya membangunkan kembali komitmen transisi energi yang mandek sejak COP28 di Dubai.
Dalam pertemuan tingkat menteri, Utusan Iklim Kepulauan Marshall, Tina Stege, menegaskan urgensi langkah tersebut. “Mari kita bekerja bersama dan menjadikannya rencana nyata,” ujarnya.
Pesan itu disambut oleh berbagai kelompok masyarakat sipil. Greenpeace International menyebut intervensi ini sebagai titik balik.
Komitmen yang Kembali Hidup
Komitmen “beralih dari bahan bakar fosil” yang dihasilkan pada COP28 sempat dianggap sebagai kemenangan simbolik. Namun, tak lama kemudian, sejumlah negara penghasil minyak, dipimpin Arab Saudi, mendorong peninjauan ulang. Upaya memperkuat komitmen itu pada perundingan iklim di Baku tahun lalu pun gagal.
Di COP30, tekanan makin nyata. Tuan rumah Brasil awalnya tidak memasukkan isu “transisi dari bahan bakar fosil” dalam agenda resmi maupun konsultasi presiden. Fokus agenda diarahkan pada empat isu lain, yakni pendanaan, perdagangan, transparansi, serta penguatan NDC yang dinilai masih terlalu lemah untuk menjaga suhu Bumi di bawah 1,5°C.
Baca juga: Fosil Masih Perkasa, Tantangan Global dalam Transisi Energi Menuju 2050
Namun, koalisi pro-transisi menilai tidak mungkin memperbaiki NDC tanpa menyentuh akar persoalan, yaitu ketergantungan global pada minyak, gas, dan batu bara. Menteri Energi Inggris Ed Miliband menyebut isu ini “tidak bisa lagi disembunyikan dari meja perundingan”.
Peta Jalan yang Masuk ke Draf Keputusan
Langkah tak terduga terjadi pada Selasa pagi. Presidensi Brasil merilis draf teks keputusan KTT yang, untuk pertama kalinya, memasukkan “peta jalan menuju penghapusan bahan bakar fosil” sebagai opsi resmi.
Baca juga: PBB Serukan Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Fosil
Tetapi bagi banyak negara pulau kecil dan negara rentan iklim, opsi ini masih terlalu lemah. Menteri Perubahan Iklim Vanuatu, Ralph Regenvanu, meminta target yang lebih terukur, tindakan yang lebih nyata, dan gambaran konkret tentang bagaimana peta jalan ini akan dijalankan.
Para pendukung peta jalan menekankan bahwa jalur tiap negara tidak harus seragam. Negara berkembang yang masih bergantung pada bahan bakar fosil membutuhkan akses pendanaan transisi, teknologi rendah karbon, dan ruang pembangunan yang adil. “Ini bukan beban bersama yang identik,” kata Utusan Iklim Inggris Rachel Kyte. “Transisinya berbeda, tapi arahnya satu.”
Pertarungan Konsensus yang Rumit
Brasil diperkirakan akan merevisi draf setelah mendengar masukan dari semua kelompok. Tantangan terbesar tampaknya datang dari negara-negara penghasil minyak yang selama ini konsisten menolak. AS, yang absen dari Belém, juga memunculkan tanda tanya besar.
Proses COP berbasis konsensus membuat satu atau dua negara cukup untuk menghambat terobosan besar. Namun, kubu pro-penghapusan percaya mayoritas negara, terutama negara rentan iklim, berada di pihak mereka.
Baca juga: Perusahaan Energi Fosil Rugikan Dunia Rp 471 Kuadriliun
Situasi makin rumit karena dinamika internal Brasil. Presiden Luiz Inacio Lula da Silva kerap menyuarakan perlunya menjauhi ketergantungan pada fosil. Namun sebagian elemen dalam pemerintahannya tetap mendorong ekspansi minyak dan gas.
Menteri Lingkungan Hidup Marina Silva mengambil posisi berseberangan. Ia menyebut peta jalan sebagai “jawaban etis” dan meminta semua negara “memiliki keberanian”.
COP30 kini memasuki babak krusial. Jika peta jalan ini bertahan hingga keputusan final, Belém dapat menjadi titik balik sejarah transisi energi. Jika gagal, perundingan kembali akan ditandai mandeknya komitmen global di saat dunia tak memiliki lagi ruang untuk kompromi. ***
- Foto: Rafa Neddermeyer/COP30 – Suasana sesi tingkat tinggi COP30 yang menegaskan pentingnya kerja sama global dalam menghadapi krisis iklim.
