PENDANAAN batu bara kini tidak lagi hanya menjadi risiko iklim bagi perbankan, tetapi mulai berubah menjadi risiko reputasi dan loyalitas nasabah. Survei terbaru di Indonesia menunjukkan publik semakin mengaitkan keputusan pembiayaan bank dengan krisis iklim dan arah transisi energi nasional.
Pembiayaan batu bara adalah dukungan finansial bank atau lembaga keuangan terhadap proyek tambang, pembangkit listrik, maupun industri berbasis batu bara yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Dalam konteks transisi energi global, pembiayaan ini semakin dipandang sebagai bagian dari risiko lingkungan, ekonomi, dan tata kelola.
Survei bertajuk Banks and Coal Financing: Public Perception Survey across Indonesia, Malaysia, and Singapore yang dilakukan YouGov bersama Market Forces menemukan 60 persen responden Indonesia menilai bank yang mendanai proyek batu bara berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Sebanyak 71 persen responden bahkan menyatakan bank tidak seharusnya lagi mendanai proyek atau perusahaan dengan emisi gas rumah kaca tinggi.
Baca juga: PLTU Batu Bara dan Harga Nyawa, Riset Ungkap Kerugian Rp1.813 Kuadriliun
Angka lain yang menjadi alarm bagi industri perbankan muncul pada aspek loyalitas nasabah. Sebanyak 43 persen responden Indonesia mengaku mempertimbangkan pindah ke bank lain apabila institusi keuangan mereka tetap mendanai proyek batu bara.
Temuan ini memperlihatkan bahwa isu transisi energi mulai bergerak dari ruang regulasi dan ESG global ke ruang yang lebih sensitif bagi industri keuangan, kepercayaan publik.
Risiko Tak Lagi Abstrak
Selama bertahun-tahun, tekanan terhadap pendanaan batu bara lebih banyak datang dari investor global, lembaga multilateral, dan agenda net-zero emissions. Kini, tekanan tersebut mulai muncul langsung dari masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan.
Direktur Asia Energy Finance Market Forces, Bernadette Maheandiran, menyebut meningkatnya kekhawatiran publik sangat berkaitan dengan dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
Mulai dari gelombang panas ekstrem, banjir, badai, hingga longsor yang semakin sering terjadi, masyarakat mulai melihat hubungan langsung antara pembiayaan energi fosil dan dampak yang mereka rasakan sehari-hari.
Baca juga: Pensiun Dini PLTU, Titik Kritis dalam RUU Energi Terbarukan
Bagi perbankan, kondisi ini menciptakan jenis risiko baru. Risiko tersebut tidak lagi sekadar terkait portofolio pembiayaan jangka panjang atau potensi stranded asset, tetapi juga menyangkut citra institusi di mata nasabah muda, investor, dan pasar global.
Green banking adalah pendekatan industri keuangan yang memasukkan pertimbangan lingkungan dan iklim ke dalam keputusan pembiayaan, investasi, dan strategi bisnis bank.
Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank besar global mulai memperketat pembiayaan batu bara karena meningkatnya tekanan ESG, regulasi iklim, dan tuntutan investor institusional. Survei terbaru ini menunjukkan tekanan serupa mulai tumbuh di tingkat publik Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Captive Coal Jadi Titik Lemah
Bagian paling strategis dari survei tersebut muncul pada isu pembangkit captive batu bara untuk industri hilirisasi mineral.
Mayoritas responden Indonesia menginginkan larangan pembiayaan tidak hanya berlaku untuk pembangkit umum, tetapi juga pembangkit captive yang memasok listrik ke kawasan industri nikel dan aluminium.
Data lembaga riset independen Earthwise menunjukkan sekitar 94 persen listrik untuk industri nikel Indonesia masih berasal dari pembangkit batu bara captive. Sementara sektor aluminium mencapai sekitar 77 persen.
Captive power plant adalah pembangkit listrik yang dibangun khusus untuk memasok energi ke fasilitas industri tertentu dan tidak terhubung dengan jaringan listrik umum seperti PLN.
Baca juga: Jun Arima: Gas, Hidrogen, dan CCS Adalah Jalan Rasional Dekarbonisasi Asia Tenggara
Temuan ini penting karena Indonesia saat ini sedang membangun narasi sebagai pusat industri hijau berbasis hilirisasi mineral kritis, terutama nikel untuk kendaraan listrik dan baterai.
Namun, survei tersebut menunjukkan publik mulai mempertanyakan legitimasi “hijau” industri tersebut apabila proses produksinya masih sangat bergantung pada batu bara.
Artinya, tekanan terhadap industri nikel Indonesia ke depan kemungkinan tidak hanya datang dari regulasi ekspor atau standar rantai pasok internasional, tetapi juga dari persepsi publik terhadap jejak karbon produk hilirisasi nasional.
Perbankan Masuk Fase Penentuan
Bank-bank domestik selama ini menjadi pemain dominan dalam pendanaan fasilitas smelter dan pembangkit captive di Indonesia. Posisi ini membuat sektor perbankan berada di titik penting dalam arah transisi energi nasional.
Di satu sisi, hilirisasi mineral dipandang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Namun di sisi lain, ketergantungan tinggi pada captive coal menciptakan tekanan besar terhadap target dekarbonisasi dan komitmen net-zero emissions.
Baca juga: Pensiun Dini PLTU, Realita Sulit di Tengah Desakan Global
Juru Kampanye Market Forces Indonesia, Ginanjar Ariyasuta, menyebut hasil survei tersebut sebagai alarm penting bagi perbankan dan industri mineral kritis Indonesia.
Tekanan global terhadap rantai pasok rendah karbon diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang, terutama dari pasar Eropa dan perusahaan multinasional yang mulai menerapkan standar emisi lebih ketat.
Jika pembiayaan terhadap industri tinggi emisi terus berlangsung tanpa strategi transisi yang jelas, bank nasional berisiko menghadapi tekanan berlapis. Mulai dari risiko reputasi, tekanan pasar dan regulasi, hingga potensi penurunan kepercayaan nasabah di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu iklim.
Baca juga: Perebutan Energi Bersih Masuk Jalur Pembiayaan
Karena itu, survei ini memperlihatkan bahwa arah pembiayaan perbankan kini semakin dipandang sebagai bagian dari arah masa depan ekonomi Indonesia sendiri.
Pada titik ini, bank bukan lagi sekadar lembaga penyedia modal. Mereka mulai dipandang publik sebagai aktor penting yang ikut menentukan cepat atau lambatnya transisi energi nasional. ***
- Foto: Tom Fisk/ Pexels – Lanskap kawasan finansial Jakarta menggambarkan meningkatnya tekanan publik terhadap arah pembiayaan industri perbankan di tengah isu transisi energi dan pendanaan batu bara.
