INDONESIA ternyata menjadi rumah bagi sedikitnya 13 spesies kuda laut yang tersebar di berbagai wilayah pesisir nasional. Namun di balik kekayaan biodiversitas itu, muncul persoalan yang lebih serius. Negara belum memiliki data yang cukup kuat untuk memastikan populasi kuda laut tetap aman di alam.
Kuda laut adalah ikan laut kecil dari genus Hippocampus yang hidup di ekosistem pesisir seperti lamun, makroalga, dan terumbu karang, serta sangat rentan terhadap perubahan habitat dan tekanan perdagangan.
Masalahnya bukan sekadar spesies langka. Persoalan utama justru terletak pada lemahnya pelaporan pemanfaatan dan perdagangan yang membuat kondisi populasi di alam sulit dipantau secara akurat.
Baca juga: Indonesia Dorong ASEAN Bangun Arsitektur Biosekuriti Hadapi Spesies Invasif
“Di Indonesia ada 13 spesies kuda laut, tapi itu saat ini. Seiring berjalannya waktu bisa terus bertambah,” kata Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Sistem Biota BRIN, Masayu Rahmia Anwar Putri, dalam lokakarya mengenai keberlanjutan kuda laut di Jakarta, Senin (18/5).
Informasi kegiatan dan riset tersebut dipublikasikan melalui forum yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama pemangku kepentingan sektor kelautan.
Ekologi yang Rapuh
Sebagian spesies kuda laut Indonesia kini masuk kategori terancam, mulai dari vulnerable, endangered, hingga critically endangered berdasarkan tingkat keterancaman global maupun nasional.
Ancaman terbesar kuda laut Indonesia saat ini bukan hanya penangkapan, tetapi kombinasi antara perdagangan yang sulit dipantau dan rusaknya habitat pesisir.
Kuda laut sangat bergantung pada ekosistem lamun dan makroalga. Berbeda dengan ikan lain, hewan ini bukan perenang kuat. Mereka bertahan hidup dengan mengaitkan ekornya pada vegetasi laut atau terumbu karang agar tidak terbawa arus.
Baca juga: Komodo Masuk Diplomasi Global, Indonesia Uji Peran Baru di Arena Biodiversitas
Ketika habitat pesisir rusak akibat reklamasi, sedimentasi, pencemaran, atau tekanan pembangunan kawasan pantai, peluang hidup kuda laut ikut menurun.
“Ketika habitatnya terganggu, mereka akan kesulitan bertahan hidup,” jelas Masayu.
Isu ini membuat konservasi kuda laut tidak bisa dipisahkan dari agenda perlindungan ekosistem pesisir Indonesia yang lebih luas, termasuk restorasi lamun dan penguatan tata kelola wilayah laut dangkal.
Perdagangan yang Sulit Dilacak
BRIN juga menyoroti tingginya perdagangan kuda laut kering untuk kebutuhan obat tradisional dan suvenir. Nilai ekonominya tidak kecil. Harga kuda laut kering disebut bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp8 juta per kilogram.
Dalam satu kilogram, jumlahnya dapat mencapai ratusan hingga ribuan ekor tergantung ukuran spesies.
Angka itu menunjukkan bahwa tekanan terhadap populasi kuda laut kemungkinan jauh lebih besar dibanding yang tercatat secara resmi.
Baca juga: Habitat Gajah Menyusut, Indonesia Menyusun Ulang Strategi Konservasi Nasional
Perdagangan kuda laut lintas negara sebenarnya wajib dilengkapi dokumen Non-Detriment Findings (NDF), yakni kajian ilmiah untuk memastikan pemanfaatan spesies tidak mengancam keberlanjutan populasi di alam.
Namun mekanisme itu sulit berjalan optimal jika data tangkapan dan perdagangan tidak dilaporkan secara konsisten.
“Kalau pemanfaatan dan perdagangan tidak dilaporkan, kita tidak mengetahui kondisi populasi sebenarnya,” kata Masayu.
Kondisi tersebut memperlihatkan tantangan klasik tata kelola biodiversitas Indonesia. Kekayaan sumber daya besar, tetapi sistem monitoring dan basis datanya masih lemah.
Konservasi Tidak Bisa Sendirian
BRIN bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini terlibat dalam penyusunan rekomendasi kuota pemanfaatan kuda laut untuk perdagangan, penelitian, hingga indukan budi daya.
Selain itu, BRIN juga mendukung penyusunan pedoman translokasi, restocking, dan rencana aksi nasional pengelolaan kuda laut berkelanjutan.
Konservasi berbasis data adalah pendekatan pengelolaan lingkungan yang menggunakan pelaporan, pemantauan populasi, dan bukti ilmiah sebagai dasar kebijakan perlindungan spesies.
Baca juga: Perlindungan Hiu dan Pari, Dukungan Inggris untuk Konservasi Laut Indonesia
Masayu menilai pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri mengawasi wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Karena itu, masyarakat pesisir menjadi bagian penting dalam sistem pemantauan.
“Kalau masyarakat pesisir tidak mau berkontribusi, kita tidak bisa mendapatkan data yang sebenarnya,” ujarnya.
Di titik ini, isu kuda laut berubah menjadi persoalan tata kelola ekologi pesisir. Bukan hanya tentang menyelamatkan satu spesies unik, tetapi juga tentang kemampuan Indonesia membaca kondisi biodiversitas lautnya sendiri sebelum tekanan eksploitasi menjadi tidak terkendali. ***
- Foto: Sergiu Iacob/ Pexels – Seekor kuda laut berada di habitat perairan pesisir. BRIN mengingatkan perdagangan dan kerusakan habitat meningkatkan risiko terhadap populasi kuda laut Indonesia.
